PADEK.JAWAPOS.COM – Universitas Negeri Padang (UNP) memperkuat pengembangan ekosistem produk halal melalui peluncuran Zona KHAS (Kuliner Halal Aman Sehat) Lapau UNP sekaligus sosialisasi kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen UNP mendukung implementasi jaminan produk halal di Indonesia melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra internasional.
Momentum tersebut berlangsung dalam kegiatan Kick Off Zona KHAS Lapau UNP yang digelar di Ruang Sidang Senat Lantai 4 Gedung Rektorat dan Research Center UNP, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan mengangkat tiga agenda utama, yakni sosialisasi kewajiban sertifikasi halal Oktober 2026, diskusi percepatan kerja sama dengan Lembaga Halal Luar Negeri Korea–UNP Halal Certification Authority (LHLN KUHCA), serta peresmian Zona KHAS Lapau UNP.
Baca Juga: Mahasiswa KKN UNP dan UNIB Serahkan Peta Fasilitas Nagari Pasir Talang Selatan
Acara dipandu Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, Dr. H. Ikrar Abdi, S.Ag., M.A.
Rektor UNP Krismadinata, Ph.D, mengatakan kehadiran BPJPH di lingkungan kampus semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem jaminan produk halal nasional.
"UNP sangat concern terhadap masalah produk halal karena ini merupakan bagian dari upaya kita melayani semua unsur yang ada di sekitar kita," ujar Krismadinata.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Krismadinata mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UNP telah mendampingi ribuan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Saat ini, LP3H UNP didukung oleh 178 pendamping produk halal aktif.
Baca Juga: UNP Perkuat UMKM Nagari Alahan Panjang Lewat Pelatihan Digital Marketing dan E-Commerce
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BPJPH, Dr. Drs. M. Aqil Irham, M.Si., menyampaikan materi mengenai kewajiban sertifikasi halal yang mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tonggak transformasi sistem halal di Indonesia.
Sementara itu, Prof. Ganefri, Ph.D., menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekosistem halal nasional.
Menurutnya, kampus memiliki sumber daya manusia, fasilitas, kemampuan riset dan inovasi, literasi, pemberdayaan masyarakat, serta jejaring dengan dunia usaha dan industri yang mendukung pengembangan sistem jaminan produk halal.
"Kenapa perguruan tinggi terlibat dalam penyelenggaraan produk halal? Karena kita di perguruan tinggi punya segalanya, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas, kemampuan menghasilkan inovasi, hingga hubungan yang baik dengan dunia usaha dan industri," kata Ganefri.
UNP juga menegaskan bahwa pengembangan Zona KHAS Lapau UNP dan penguatan kerja sama internasional bersama LHLN KUHCA merupakan bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem jaminan produk halal nasional.
Inisiatif tersebut juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
Selain itu, langkah tersebut selaras dengan upaya UNP memperkuat transformasi menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) melalui kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.(*)
Editor : Heri Sugiarto