PADEK.JAWAPOS.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp258,45 miliar dari tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk membiayai 18 program strategis melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar. Hingga 31 Juli 2026, realisasi fisik program tersebut mencapai 20,53 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp20,84 miliar atau 8,06 persen.
Alokasi BMCKTR tersebut merupakan bagian dari tambahan TKD yang diterima Pemprov Sumbar sebesar Rp534,98 miliar.
Dana digunakan untuk sejumlah program pembangunan infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat.
Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar Armizoprades mengatakan sebagian besar kegiatan yang dibiayai tambahan TKD sudah mulai dilaksanakan.
Ia menyebut progres pekerjaan secara umum masih berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Menurut Armizoprades, realisasi fisik yang masih berada di kisaran 20 persen bukan menunjukkan adanya keterlambatan pekerjaan.
Sebagian kegiatan masih berada pada tahapan administrasi, pengadaan, dan pelaksanaan teknis sesuai ketentuan.
Ia optimistis seluruh pekerjaan yang masuk dalam program tambahan TKD tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026.
Jalan dan Jembatan Dapat Alokasi Terbesar
Dari Rp258,45 miliar yang dialokasikan melalui Dinas BMCKTR Sumbar, porsi terbesar digunakan untuk rehabilitasi jalan provinsi sebesar Rp104,39 miliar.
Selanjutnya, Rp49,03 miliar dialokasikan untuk rekonstruksi jalan provinsi. Penggantian jembatan mendapat alokasi Rp28,68 miliar, sedangkan pembangunan jembatan sebesar Rp26,73 miliar.
Dana tambahan tersebut juga mencakup pengadaan Jembatan Bailey senilai Rp14,20 miliar dan pemeliharaan rutin jalan provinsi sebesar Rp15,85 miliar.
Selain jalan dan jembatan, program yang dibiayai meliputi peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, serta pembangunan sistem drainase perkotaan.
Kegiatan lainnya mencakup penguatan tata ruang dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur.
Armizoprades mengatakan alokasi tambahan TKD diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Pemprov Minta Dukungan Masyarakat
Dalam pelaksanaan pekerjaan, sejumlah ruas jalan dan lokasi proyek berpotensi menimbulkan gangguan terhadap mobilitas masyarakat.
Karena itu, Dinas BMCKTR Sumbar meminta pengertian dan dukungan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.
Armizoprades juga menyampaikan permohonan maaf apabila pekerjaan menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas.
Menurutnya, gangguan tersebut menjadi bagian dari proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sedang dipercepat.
Dengan realisasi fisik yang telah mencapai 20,53 persen hingga akhir Juli, Pemprov Sumbar menargetkan seluruh kegiatan yang dibiayai melalui tambahan TKD tersebut dapat rampung sesuai target pada Desember 2026.(*)
Editor : Hendra Efison