PADEK.JAWAPOS.COM— Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memahami konsep pariwisata ramah muslim. Menurutnya, pengembangan sektor tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi membutuhkan peran seluruh perangkat daerah.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk memotret dan mengevaluasi kesiapan serta kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat.
Mahyeldi menilai pemahaman aparatur pemerintah perlu diperkuat sebelum mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.
Ditegakannya, aparatur memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.
"Kita harapkan sebelum masyarakat memiliki kesadaran dan literasi yang cukup baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik tentang itu," kata Mahyeldi.
Ia menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim tidak semata-mata mengejar peringkat atau rating. Hal yang lebih penting, menurutnya, adalah pertumbuhan pariwisata mampu memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Mahyeldi mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan harus mampu menggerakkan berbagai sektor, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif hingga usaha jasa lainnya.
Karena itu, pembenahan destinasi perlu berjalan konsisten dan diikuti peningkatan kesiapan masyarakat serta literasi aparatur pemerintah.
"Walaupun ini leading sector-nya Dinas Pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini," tegas Mahyeldi.
Dalam penguatan pariwisata ramah muslim, Mahyeldi juga meminta sertifikasi halal pada hotel, restoran, dan usaha lainnya yang telah memenuhi ketentuan ditampilkan secara jelas agar mudah dikenali wisatawan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, rumah potong hewan, juru sembelih halal (Juleha), serta kepastian kehalalan bahan pangan melalui koordinasi dengan BPJPH dan pelaku usaha.
Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi, mengatakan penilaian IMTI 2026 dilakukan untuk memotret kondisi aktual pariwisata ramah muslim di Sumbar berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI).
Menurutnya, Sumbar memiliki modal berupa komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi melalui Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta inovasi di bidang ekonomi dan pariwisata syariah.
Namun, sejumlah aspek masih perlu diperkuat, antara lain visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, kebersihan di sejumlah destinasi wisata, serta optimalisasi informasi digital yang menghubungkan kebutuhan pelaku usaha terhadap bahan baku halal dengan pemasok.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar terhadap penilaian IMTI.
Ia menilai pariwisata ramah muslim berkaitan dengan berbagai sektor dalam halal value chain, seperti perhotelan, transportasi, kuliner, dan budaya.
Dwi mengatakan pengembangan pariwisata ramah muslim membutuhkan dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, dan masyarakat. Sinergi berbagai pihak dinilai penting agar pengembangannya dapat berjalan.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti catatan tim penilai IMTI. Ia menegaskan pariwisata ramah muslim merupakan tanggung jawab bersama.
"Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya," pungkas Mahyeldi.(*)
Editor : Hendra Efison