PADEK.JAWAPOS.COM— Belanja modal Sumatera Barat dalam rancangan Perubahan APBD 2026 hampir dua kali lipat menjadi Rp941,94 miliar. Anggaran tersebut naik dari Rp471,12 miliar atau meningkat 99,94 persen dan diarahkan untuk memperkuat pembangunan fisik, infrastruktur, pemulihan ekonomi, serta pelayanan masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan perubahan anggaran tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Secara keseluruhan, belanja daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026 diusulkan Rp6,97 triliun. Nilai itu meningkat Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal sebesar Rp6,40 triliun.
Sementara pendapatan daerah ditargetkan Rp6,61 triliun lebih, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dari target awal Rp6,29 triliun lebih.
Mahyeldi mengatakan perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan sepanjang tahun.
Penyesuaian itu mencakup penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih (SiLPA), serta penyesuaian transfer ke daerah.
“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Dari struktur belanja yang diusulkan, belanja operasi mencapai Rp4,87 triliun dan belanja transfer Rp1,13 triliun.
Adapun kenaikan belanja modal menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam rancangan anggaran tersebut.
Pemulihan Ekonomi Jadi Pertimbangan
Mahyeldi menyebut perekonomian Sumbar mulai menunjukkan tren pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2025 sebesar 1,89 persen.
Pertumbuhan tersebut antara lain didorong kembali bergeraknya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi.
Pemprov Sumbar tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,70 persen.
“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto Rp192,66 miliar.
Angka itu bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Rancangan APBD Masih Dibahas Bersama DPRD
Mahyeldi mengatakan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumbar.
Pembahasan dilakukan untuk memastikan seluruh komponen anggaran memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
Dalam rancangan awal perubahan APBD, masih terdapat selisih yang harus diselesaikan melalui pembahasan bersama agar struktur APBD akhirnya berada dalam posisi berimbang.
Pemerintah daerah menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 disepakati.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar bersama DPRD akan menjaga kebijakan fiskal tetap diarahkan pada keberlanjutan pembangunan, pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.(*)
Editor : Hendra Efison