PADEK.JAWAPOS.COM— Muhammadiyah se-Sumatera tidak berhenti pada kesepakatan organisasi. Sepuluh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) menyusun sejumlah agenda bersama, mulai dari pembentukan badan usaha regional, penguatan respons bencana, hingga pengembangan cyber-dakwah berbasis media sosial dan kecerdasan buatan.
Agenda tersebut tertuang dalam Risalah Bukittinggi yang disepakati dalam silaturahim dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera di Hotel Monopoli, Bukittinggi, 18–20 September 2026.
Dokumen itu disahkan pada 19 September 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan, Sumatera Utara.
Pertemuan yang digagas PWM Sumatera Barat (Sumbar) tersebut mempertemukan pimpinan Muhammadiyah dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumbar.
Salah satu agenda ekonomi yang disepakati ialah pembentukan Sumatera Muhammadiyah Economic Forum (SMEF).
Forum tersebut akan menjadi wadah konsolidasi berkala antara PWM, pelaku usaha, dan pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk membangun kerja sama ekonomi di tingkat regional.
Muhammadiyah se-Sumatera juga menargetkan pembentukan perusahaan induk atau Badan Usaha Milik Muhammadiyah tingkat regional.
Badan usaha tersebut diproyeksikan mengembangkan sejumlah sektor, seperti pertanian, logistik, perkebunan, serta platform e-commerce untuk produk UMKM warga Muhammadiyah.
Ketua Steering Committee Regional Meeting, Drs. H. Apris, M.M., mengatakan pertemuan tersebut diarahkan untuk menyatukan potensi dan sumber daya Muhammadiyah di Sumatera agar dapat bergerak lebih terarah dan bersinergi.
“Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan potensi dan sumber daya Muhammadiyah di Sumatera agar dapat bergerak secara lebih terarah dan bersinergi,” ujar Apris.
Selain ekonomi, Risalah Bukittinggi mendorong transformasi tata kelola organisasi melalui administrasi dan keuangan berbasis digital atau e-governance. Transformasi tersebut diarahkan diterapkan pada setiap tingkatan pimpinan hingga AUM.
Forum juga memperkuat konsolidasi kader melalui program Darul Arqam dan Baitul Arqam. Di bidang pendidikan, AUM didorong melakukan transformasi dan mengembangkan diri sebagai pusat keunggulan yang adaptif terhadap perubahan global dengan memanfaatkan teknologi digital.
Pada sektor kemanusiaan, Muhammadiyah se-Sumatera merumuskan pembentukan klaster logistik bersama untuk memperkuat respons terhadap bencana yang melintasi batas wilayah.
Penguatan tersebut akan memanfaatkan kapasitas Lembaga Resiliensi Bencana atau MDMC dan LAZISMU di wilayah Sumatera.
Transformasi dakwah juga masuk dalam agenda bersama. Muhammadiyah se-Sumatera mendorong pengembangan gerakan cyber-dakwah melalui media sosial dan kecerdasan buatan untuk memperluas jangkauan dakwah, termasuk kepada masyarakat di kawasan kepulauan.
Dalam aspek kelembagaan, forum mengamanatkan pembentukan Koordinator Regional Sumatera dan meminta Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera meresmikan struktur tersebut.
Forum juga mendorong penyempurnaan AD/ART sebagai bagian dari semangat pembaruan atau tajdid dalam organisasi.
Apris mengatakan seluruh kesepakatan dalam Risalah Bukittinggi akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja) yang beranggotakan perwakilan seluruh PWM se-Sumatera.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan membentuk Pokja yang melibatkan perwakilan seluruh wilayah Muhammadiyah se-Sumatera untuk mengawal implementasi hasil kesepakatan ini,” kata Apris.
Risalah Bukittinggi ditandatangani perwakilan sepuluh PWM se-Sumatera. Kesepakatan tersebut menjadi hasil utama Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera yang berlangsung selama tiga hari di Bukittinggi. (*)
Editor : Hendra Efison