PADEK.JAWAPOS.COM–Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Barat melaksanakan prosesi pisah sambut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Selasa (13/10/2026).
Acara yang digelar di Kanwil Kemenkum Sumbar itu menandai pergantian pucuk pimpinan dari Alpius Sarumaha kepada Zulhairi sebagai Kakanwil yang baru.
Alpius Sarumaha telah menuntaskan masa tugasnya di Sumatera Barat. Selanjutnya, ia akan mengemban amanah baru sebagai Lektor di Politeknik Pengayoman Indonesia. Kegiatan pisah sambut tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait.
Baca Juga: Perbaikan Intake Guo Dikebut, 6.000 Pelanggan Air Minum Padang Menanti Normal
Seusai acara, Zulhairi menyampaikan penghargaan atas hubungan kerja sama yang telah terjalin baik antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah. Ia menilai sinergi itu menjadi modal penting untuk melanjutkan tugas ke depan.
Bagi Zulhairi, Ranah Minang bukanlah tempat yang asing. Ia mengawali kariernya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah ini pada 2004, sebelum kemudian bertugas di Tanjungpinang. Kini, ia kembali ke Sumatera Barat dengan amanah sebagai pimpinan kantor wilayah.
"Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selama ini sudah bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan Kanwil. Saya siap mendukung penuh program Pemerintah Daerah dan siap berkoordinasi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Zulhairi.
Baca Juga: Pertamina Salurkan Bantuan Banjir Padang Senilai Rp100 Juta untuk 498 Warga Terdampak
Untuk memperkuat lingkungan kerja dan mutu pelayanan publik, Zulhairi memaparkan tiga program prioritas yang akan dijalankan selama masa kepemimpinannya.
Pertama, penguatan spiritual pegawai. Program ini disesuaikan dengan kearifan lokal Ranah Minang. Setiap pagi, lantunan ayat suci Al-Qur'an akan diputar di lingkungan kantor agar para pegawai merasakan ketenangan dan kenyamanan saat memulai tugas.
Kedua, aksi kepedulian sosial. Zulhairi mengajak PNS menyisihkan sebagian penghasilan untuk disalurkan ke panti asuhan. Penyaluran dilakukan secara bergantian setiap awal bulan.
Baca Juga: Epson Anniversary Tawarkan Cashback Rp300 Ribu untuk Pembelian Projector Pilihan
Ketiga, peningkatan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kanwil Kemenkum Sumbar akan membangun fasilitas pelayanan khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Petugas pendaftaran dan pelayanan juga akan diberi pelatihan bahasa isyarat.
"Tiga hal itu yang menjadi perhatian penting bagi saya, di samping menyukseskan program-program prioritas dari Bapak Menteri," tegasnya.
Selain tiga program tersebut, Zulhairi menyoroti penguatan Kekayaan Intelektual (KI) di Sumatera Barat. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah untuk mendorong pendaftaran KI lokal. Pendaftaran itu diharapkan berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Maigus Nasir Lantik 27 Pejabat Pemko Padang, Minta Hadirkan Perubahan Nyata
"Kalau Kekayaan Intelektual seperti menyorot batik dan potensi lokal lainnya, tentu yang selama ini sudah didiskusikan, dipublikasikan, dan disosialisasikan akan terus kita tingkatkan. Sinergi dengan Pemda sangat vital agar KI betul-betul berdampak pada perekonomian warga," jelasnya.
Zulhairi menambahkan, ia akan memetakan secara menyeluruh potensi daerah di Sumatera Barat yang belum tergarap optimal. Pemetaan itu terutama menyasar potensi yang dapat disinergikan dengan pengembangan sektor pariwisata.
"Sumatera Barat ini alamnya sangat bagus dan wisatanya luar biasa. Kasih saya waktu untuk mempelajari seluruh potensi yang ada, dan nanti kita akan coba bersama-sama mengangkat potensi wisata alam Sumatera Barat," pungkasnya.
Baca Juga: Porprov XVI Sumbar di Tanahdatar, Pedagang Kuliner Tembus Omzet Rp700 Ribu
Dengan pergantian kepemimpinan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar memasuki babak baru. Zulhairi membawa agenda yang memadukan pembinaan pegawai, kepedulian sosial, layanan inklusif, dan penguatan kekayaan intelektual yang berpijak pada kolaborasi dengan pemerintah daerah. (cc1)
Editor : Adetio Purtama