Pemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Heri Sugiarto • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 17:16 WIB
Bupati Pasaman Welly Suhery bersama pimpinan DPRD menandatangani berita acara persetujuan bersama Ranperda perubahan susunan perangkat daerah. (Foto: Diskominfo)
Bupati Pasaman Welly Suhery bersama pimpinan DPRD menandatangani berita acara persetujuan bersama Ranperda perubahan susunan perangkat daerah. (Foto: Diskominfo)

PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman bersama DPRD Kabupaten Pasaman menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasaman, Senin (16/11/2026).

Bupati Pasaman Welly Suhery mengatakan, perubahan regulasi tersebut ditujukan untuk menata struktur birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.

Menurutnya, penataan perangkat daerah dilakukan dengan prinsip right sizing, yakni membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui perubahan ini, kita berupaya membangun postur birokrasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Penyesuaian ini diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Welly.

Ia menjelaskan, penataan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kemampuan keuangan daerah, efisiensi dan efektivitas, kebijakan penyederhanaan birokrasi, serta ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten.

Welly turut mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Pasaman yang telah terlibat dalam pembahasan Ranperda hingga tercapai persetujuan bersama.

Ia berharap perubahan susunan perangkat daerah dapat mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan sekaligus menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap melalui penataan perangkat daerah ini, tata kelola pemerintahan Kabupaten Pasaman semakin baik dan produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda tersebut akan memasuki tahapan permohonan nomor register kepada Gubernur Sumatera Barat. Setelah proses tersebut, Ranperda dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Perubahan ini berkaitan dengan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 yang selama ini menjadi dasar pembentukan dan susunan perangkat daerah. (*)

Editor : Heri Sugiarto
Ranperda Pasaman pasaman DPRD Pasaman Welly Suhery perangkat daerah