PADEK.JAWAPOS.COM - Pembangunan bendungan Gunung Nago yang jebol pascabanjir bandang 4 bulan lalu terkesan lamban. Ketika masyarakat menjerit karena sumurnya kering karena air irigasi tak mengalir, pemerintah turun tangan. Layaknya pemadam kebakaran. Caranya, air sungai dipompa ke saluran irigasi.
Walau tak maksimal, tapi lumayan untuk meredam kemarahan masyarakat. Sumur-sumur warga di bagian hulu mulai berair. Untungnya ada turun hujan sehingga tertolong oleh rahmat Tuhan.
Bagaimana dengan pompa air yang bersifat darurat? Tak terdengar lagi peranannya. Mungkin karena masyarakat tak lagi ribut dianggap teratasi masalahnya.
Untuk sumur resapan sebagian boleh dikatakan aman. Bagi yang belum aman sudah terbiasa dengan air bantuan. Lelah bersuara tapi slow respons.
Paling terpukul para petani. Sudah empat bulan tak bisa menggarap sawah karena tak ada air irigasi. Berharap irigasi segera mengalir karena sudah jalan empat bulan ternyata masih jauh. Sampai kini bendungan yang mengalirkan air ke wilayah Kuranji, Koronggadang, Kalumbuk, Nanggalo dan sekitarnya sama sekali belum diperbaiki. Total luas lahan pertanian yang bergantung pada Bendungan Gunung Nago, baik sektor kiri maupun kanan, mencapai sekitar 2.000 hektare.
Meski petani sudah menjerit, namun pemerintah melalui PSDA Sumbar bersama BWS Sumatera V baru menyusun rencana anggaran untuk perbaikan permanen. Mengingat skala kerusakan yang cukup besar, pembangunan fisik membutuhkan waktu dan perencanaan matang. Pembangunan akan dimulai 2027 mendatang atau paling cepat pada anggaran perubahan 2026.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan adanya solusi sementara agar aliran air bisa kembali menjangkau sektor kanan, sehingga masa tanam petani tidak terhenti akibat kekeringan.
Itu artinya, petani belum bisa bertanam padi untuk 1-2 kali musim tanam atau kurang lebih 1 tahun. Selama itupula petani sawah akan membeli beras karena tidak bisa memproduksi beras sendiri. Sejumlah daerah penghasil padi seperti Padangpariaman, Solok dan Agam juga terdampak bencana.
Kalau irigasinya belum direcovery tentu lahan sawah yang ada belum bisa ditanami padi. Maka siap-siap saja produksi padi 2-3 bulan lagi menurun cukup signifikan. Kemudian harga beras naik dan menyumbang inflasi. Walau pemerintah mengintervensi dengan melepas cadangan beras, belum tentu bisa menstabilkan harga beras lokal.
Masyarakat Sumbar tergantung kepada beras lokal Sumbar. Walau mahal tetap dibeli. Walau ada beras Bulog tapi urang awak tidak doyan karena pulen. Minimal masyarakat Sumbar mengkonsumsi beras medium seperti IR 42 karena harganya cukup terjangkau. Jadi kalau bisa dipercepat perbaikan sarana irigasi kenapa tidak dilakukan. Bisa kolaborasi lintas sektor untuk percepatan pembangunannya. (*)
Editor : Adriyanto Syafril