Demo mahasiswa dan masyarakat hari ini sepertinya tidak murni lagi untuk kepentingan rakyat. Terkesan karena pesanan. Demi imbalan. Intelektual kampus sudah berubah peran. Kasus mengejutkan dari mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp 20 juta usai demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kasus ini bermula dari demonstrasi yang digelar BEM sejumlah fakultas UBK di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6), dengan membawa enam tuntutan hasil kajian mereka terhadap kondisi bangsa. Tuntutan itu meliputi evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali UU Kepolisian, penghentian praktik militerisme, penjagaan stabilitas ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan, hingga peninjauan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebelum tiba di lokasi aksi, rombongan mahasiswa sempat dicegat polisi di kawasan Tugu Tani. Mereka yang datang menggunakan sepeda motor sempat adu argumen dengan petugas karena tidak diizinkan melanjutkan perjalanan menuju lokasi demonstrasi. Namun, polisi akhirnya mengizinkan massa bergerak menuju kawasan Medan Merdeka.
Di tengah aksi yang sedang berlangsung, orator tiba-tiba mengumumkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menerima perwakilan mahasiswa. Sebanyak 15 mahasiswa kemudian ditunjuk untuk menemui Gibran di Kantor Wakil Presiden.Tak lama setelah pertemuan selesai dan para perwakilan mahasiswa keluar dari kantor wapres, massa aksi membubarkan diri. Polemik muncul sepekan kemudian.Dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa pada Senin (22/6) malam, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Abdimaludin mengaku menerima uang Rp 20 juta setelah aksi dan pertemuan dengan Gibran. Karena menuai kontroversi publik, akhirnya Ketua BEM dinonaktifkan dari kampus. Netizen berspekulasi ada pengondisian demo untuk melemahkan Prabowo sebagai presiden.
Lalu, entah ada korelasinya atau tidak, habis itu bergulir demo membela program MBG. Aksi berlangsung serentak di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Sumbar. Pendemo bukan mahasiswa tapi bernama relawan, banyak emak-emak. Lagi-lagi dicurigai terorganisir. Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya pesan berantai melalui WhatsApp sebelum dan sesudah aksi berlangsung. Pesan yang beredar dari pribadi ke pribadi itu berisi sejumlah poin terkait pelaksanaan aksi, mulai dari jadwal kegiatan, permintaan pengiriman relawan, hingga kewajiban kontribusi dana operasional sebesar Rp2 juta bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak dapat mengirim peserta aksi.
Memang tak bisa dipungkiri, mempertahankan idealisme di tengah keadaan yang karut marut sekarang terkesan naif. Untuk apa idealis kalau perut lapar. Ada yang menyodorkan uang dengan cuma-cuma siapa yang tak akan tergoda. Termasuk emak-emak yang paling gampang terpengaruh dan iming-iming.
Demo membela program MBG berlan jut, jelas untuk kepentingan SPPG. Mereka yang selama ini mendapatkan penghasilan di sana. Jika dihentikan tentu bakal kehilangan job. Tidak ada narasi untuk stop MBG secara permamen. Hanya selama masa libur saja untuk menghemat anggaran. Masa itu digunakan untuk mengevaluasi dan membenahi karut marut di SPPG yang ada. Termasuk mengendus indikasi pemborosan atau penyelewengan anggaran.
Apapun itu, demo seharusnya tetap berada di relnya. Membela kepentingan rakyat dan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Bukan malah tetap membela kalau ada indikasi penyimpangan. (*)
Editor : Adriyanto Syafril