Hal itu mencuat saat rapat paripurna di DPRD Tanahdatar Rabu (24/5), dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap tiga ranperda yang dihantarkan oleh Pemkab Tanahdatar.
Dalam sidang yang dipimpin oleh pimpinan DPRD Wakil Ketua Anton Yondra dan Wakil Saidani, dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Richi Aprian itu pada umumnya fraksi menyoroti terkait persoalan wilayah kumuh dan mitigasi bencana sesuai dengan hantaran yang diajukan.
Seperti yang diutarakan oleh Fraksi PAN melalui juru bicara Jasmadi, yang mempertanyakan terkait indikator suatu daerah dikatakan daerah kumuh, kemudian juga meminta data tentang daerah kawasan kumuh yang ada di Tanahdatar.
“Apa saja tindakan yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas daerah di kawasan kumuh ini,” ujar Jasmadi.
Fraksi PAN menyarankan kepada Pemkab Tanahdatar ke depannya dalam pengajuan ranperda selalu mengikuti perkembangan agar tidak terjadi pencabutan kembali.
Hal senada juga diutarakan oleh Fraksi Gerindra, dimana fraksi meminta agar Pemkab Tanahdatar memberikan gambaran jalannya Ranperda Penanggulangan Bencana, karena selama ini penyelenggaraan penanggulangan bencana masih terfokus kepada satu lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Kemudian juga menyoroti sejauh mana pemerintah daerah merencanakan sarana/prasarana dalam rangka penanggulangan bencana sesuai dengan ranperda tentang penanggulangan bencana, termasuk kesiapan personel dan hal lainya.
Dari Fraksi Hanura juga mempertanyakan upaya Pemkab Tanahdatar untuk meningkatkan kesadaran warga untuk tidak mendirikan permukiman kumuh terutama di lokasi wisata.
Sementara itu, dari Fraksi Demokrat memandang Ranperda Penanggulangan Bencana merupakan langkah yang tepat dilakukan pemkab karena letak dan geografis Tanahdatar yang rawan bencana.
Fraksi Partai Demokrat juga mengapresiasi rencana pembangunan industri, karena dapat mendorong dan meningkatkan pembangunan di Tanahdatar. Terkait kawasan kumuh, Fraksi Demokrat juga memandang hal ini sangat penting, karena saat ini sudah banyak kawasan kumuh di kecamatan yang ada.
Hal senada juga disoroti oleh beberapa fraksi lainnya pada rapat paripurna yang dihadiri oleh kepala OPD, staf ahli, camat, dan wali nagari se Tanahdatar tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanahdatar Anton Yondra mengatakan, sidang paripurna akan dilanjutkan dengan agenda jawaban dari Bupati Tanahdatar atas jawaban dari pandangan fraksi. (stg) Editor : Novitri Selvia