PADEK.JAWAPOS.COM-Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Abdullah Azwar Anas meresmikan 15 Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota se-Indonesia, di Sheraton Hotel Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Salah satu MPP yang diresmikan milik Pemerintah Kabupaten Tanahdatar. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti digital peresmian oleh Bupati Tanahdatar disaksikan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, pada acara Peresmian Bersama MPP tersebut.
Bupati Eka Putra didampingi Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Kadis PMTSP Syofa Nova Budianto dan Kabag Prokopim Dedi Tri Widono selepas peresmian menyampaikan, pembangunan MPP sebagai komitmen untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Tanahdatar.
“Sebelumnya pelayan kita melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), setelah diresmikan fisik bangunan pada 24 Januari 2024 lalu dan diresmikan sekarang oleh Menteri PANRB, maka status pelayanan kita meningkat menjadi MPP,” katanya.
Dikatakan Eka Putra, gedung MPP yang bertingkat dua tersebut memiliki 15 gerai dengan 104 jenis layanan untuk masyarakat dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), empat instansi vertikal, satu lembaga keuangan, satu Perumda dan satu lembaga Pemprov Sumbar.
Sebanyak 15 gerai itu mulai dari Dinas PMPTSP, Dinas Nakerin, Dukcapil, Dinas Perkim LH, Dinas PUPR dan Pertanahan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Kemudian Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, DJP atau Pajak, Polres Tanahdatar, Samsat, Bank Nagari dan PDAM Tirta Alami Batusangkar. Adanya MPP diharapkan semakin mampu memberikan berbagai pelayanan terbaik kepada masyarakat Tanahdatar yang membutuhkan.
“Di dalam MPP berbagai gerai pelayanan siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu lokasi, sehingga tentu hal ini sangat memudahkan masyarakat. Ke depannya akan terus ditambah dan ditingkatkan lagi gerai-gerai lainnya, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital atau online,” tukasnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan ujung dari birokrasi adalah pelayanan. Oleh karena itu, kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas pelayanan. Abdullah juga berpesan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk dapat melakukan survei kepada publik melalui lembaga survei terhadap kepuasan terhadap MPP.
“Mudah-mudahan ke depannya status ke-15 MPP yang kita resmikan ini tidak turun menjadi PTSP. Karena harapan kami ke depan MPP dapat berfungsi dengan baik, karena itu saya minta kepada bupati dan wali kota untuk melakukan survei kepuasan publik setiap enam bulan sekali,” ujarnya
Sementara itu Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengatakan, saat ini di Indonesia sudah ada 191 MPP kabupaten/kota yang diresmikan. “Dengan peresmian 15 MPP ini, maka sudah ada 206 MPP yang ada di Indonesia,” sampainya.
Ditambahkan Akik Dwi Suharto Rudolfus, MPP lahir sebagai salah satu model intervensi dan terobosan pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan profesional.
“Penyelenggaraan MPP dilakukan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di sebuah pemerintah daerah ke dalam satu tempat dan terintegrasi dalam sebuah lokasi dan sistem,” pungkasnya.
Adapun 15 MPP yang diresmikan bersama adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tanahdatar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bima, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Luwu. (stg)
Editor : Novitri Selvia