PADEK.JAWAPOS.COM-Sebagai organisasi dalam bidang sosial yang bergerak dalam membantu pengentasan permasalahan sosial di nagari, Karang Taruna mesti mendapat perhatian dari pemerintah nagari.
Selama ini organisasi dengan slogan Aditya Karya Mahatva Yodha tersebut kurang mendapatkan perhatian sehingga banyak yang mati suri.
Sekretaris Umum Karang Taruna Tanahdatar, Budi Syafputra mengatakan, peranan keaktifan pengurus dan anggota Karang Taruna sangat besar di nagari-nagari.
Hanya saja saat ini, belum semua nagari memiliki kepengurusan aktif. Dari 75 nagari yang ada di Tanahdatar, baru 57 nagari yang memiliki kepengurusan aktif.
“Kita berharap agar pemerintah nagari memperhatikan hal ini, untuk lebih mendorong pemuda yang ada di nagari masing-masing untuk mengaktifkan kepengurusan Karang Taruna,” ujar Budi saat Bimbingan Teknis Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanahdatar, di aula Bapelitbang, Selasa (10/12).
Menurutnya, Karang Taruna merupakan salah satu dari empat pilar yang bergerak dalam bidang sosial, terutama dalam penanganan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Sejak beberapa tahun terakhir, kepengurusan Karang Taruna yang aktif baik di nagari dan kabupaten telah banyak mengukir prestasi, maupun aktif dalam kegiatan sosial lainnya.
Ketua Umum Karang Taruna Tanahdatar Benni Remon juga mengungkapkan hal serupa, di mana melihat peran dari organisasi Karang Taruna, lebih dirasakan manfaatnya.
“Oleh karena itu kita selalu mendorong pemerintah nagari untuk dapat kembali mengaktifkan pengurus dan anggota serta warga Karang Taruna di setiap nagari,” ujarnya.
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Tanahdatar Aslamudin menyebutkan, jika pengurus juga harus memahami tupoksi mereka.
Tidak hanya aktif dalam bidang olahraga dan kesenian saja, akan tetapi tidak kalah penting dalam bidang sosial terutama dalam Potensi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sekretaris Dinas Sosial Sumbar, Suyanto menyebutkan, jika dalam Karang Taruna, pengurus dituntut lebih kreatif dan tidak hanya mengandalkan proposal.
“Jangan sampai proposal tidak cair, kemudian kegiatan terhenti dan pengurus diam. Namun, bagaimana organisasi bisa menghidupi dan menjalani tupoksinya sebagai mitra pemerintah dalam bidang sosial dengan bisa melalukan usaha bersama sesuai dengan potensi yang ada di nagari masing-masing,” tukasnya.
Bimtek peningkatan kapasitas pengurus Karang Taruna Tanahdatar ini digelar selama dua hari sejak Selasa-Rabu (10-11/12), dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Provinsi, Ketua Karang Taruna Provinsi dan Kepala Dinas Sosial PPPA Tanahdatar.
Ketua Karang Taruna Sumbar Mahdianur Musa menegaskan, jika pemerintah nagari diperbolehkan menganggarkan anggaran untuk kegiatan organisasi yang ada di nagari.
“Meski begitu, para pengurus harus tetap eksis lebih dahulu, agar pemerintah nagari dapat merasakan lebih dahulu keberadaan pengurus organisasi terutama dalam bidang sosial di tengah masyarakatnya,” terang Mahdianur.
Dia juga menjelaskan, jika organisasi Karang Taruna sudah diatur keberadaannya sejak dari pusat, jadi organisasi itu jelas keberadaannya di bawah naungan Kementrian Sosial. (stg)
Editor : Novitri Selvia