Hal tersebut disampaikan Bupati Tanahdatar, Eka Putra, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pasca Bencana di Sumatera Barat, Jumat (9/1/2026).
Rakor digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. "Ini semua tentu butuh dukungan dari pemerintah pusat," ujar Bupati Eka Putra.
Dampak Bencana pada Jalan dan Infrastruktur
Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa akses jalan yang terdampak sangat penting untuk pemulihan ekonomi dan pelayanan publik.
Kerusakan jalan mempengaruhi distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan akses layanan kesehatan.
Kerusakan Sarana Pemerintahan
Selain jalan, enam unit sarana pemerintahan terdampak. Empat kantor Wali Nagari, satu kantor Wali Jorong, dan satu kantor cabang Perumda PDAM mengalami kerusakan.
Meski begitu, urusan pemerintahan tetap berjalan walaupun belum normal. "Urusan Pemerintahan saat ini tetap bisa berjalan lancar walaupun masih belum normal seperti biasa," kata Eka Putra.
Fasilitas Publik dan Pendidikan Terdampak
Bupati juga melaporkan dampak bencana pada fasilitas publik dan pendidikan. Satu Puskesmas, lima SD, tiga SMP, lima PAUD, dua TK, dan tiga Pondok Pesantren terdampak. Kerusakan ini mempengaruhi layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Dampak Ekonomi: UMKM dan Pariwisata
Aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana, terutama UMKM dan sektor pariwisata. Data yang disampaikan mencatat 145 UMKM terdampak, lima objek wisata, dan tiga Home Stay.
Bupati meminta solusi terkait angsuran pinjaman bagi pelaku usaha terdampak bencana.
"Kami mohon solusi bagi pelaku UMKM dan juga pelaku objek wisata yang terdampak bagaimana mengatasi persoalan angsuran pinjaman ini," ujar Eka Putra.
Mendagri Pastikan Penanganan Terpadu
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan semua data yang disampaikan Bupati akan dibahas bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata. Kabupaten Tanah Datar menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam penanganan bencana.
"Apa yang pak Bupati sampaikan menjadi catatan, kita akan ajak Kementerian Pariwisata dan kementerian lainnya bersama-sama mengatasi hal itu," kata Tito.
Tito juga menekankan pentingnya kevalidan data dari kabupaten/kota terdampak agar langkah-langkah penanganan bisa segera dilakukan.
"Saya minta kabupaten kota yang terdampak, segera sampaikan data-data tentang ini dengan lengkap dan valid, sehingga kita lakukan langkah penanganan selanjunya," pungkasnya.(*)
Editor : Heri Sugiarto