PADEK.JAWAPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, memperluas program bajak sawah gratis pada 2026 melalui dukungan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan. Program yang sebelumnya memiliki keterbatasan anggaran tersebut kini ditargetkan menjangkau 2.850 hektare sawah. Perluasan bantuan diharapkan mengurangi beban biaya produksi petani sekaligus mendukung pemulihan aktivitas pertanian pascabencana.
”Program bajak sawah gratis telah dijalankan pemerintah daerah sejak 2022 sebagai salah satu program unggulan Bupati Tanah Datar,” kata Elaza Gusri, Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar
Menurut Elaza, pada awal pelaksanaannya, keterbatasan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) membuat bantuan pengolahan sawah hanya mampu menjangkau sekitar 350 hektare setiap tahun.
Pada 2026, pemerintah daerah memperoleh dukungan melalui TKD Tambahan yang memungkinkan perluasan cakupan program sekitar 2.500 hektare. Dengan menggabungkan kedua komponen tersebut, total target adalah 2.850 hektare di 14 kecamatan.
Tambahan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempertahankan kegiatan pertanian sekaligus membantu petani menghadapi tingginya biaya pengolahan lahan.
Anggaran Rp2 Miliar untuk Perluasan Bantuan
Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk memperluas program bajak sawah gratis melalui dukungan TKD Tambahan. Anggaran tersebut diarahkan untuk membantu pembiayaan pengolahan lahan sawah yang selama ini menjadi salah satu komponen pengeluaran petani sebelum memasuki musim tanam.
”Pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan alat mesin pertanian di masing-masing wilayah,” jelas Elaza, Jumat (6/11/2026).
Dinas Pertanian menerapkan beberapa pola bantuan, termasuk pembayaran upah operator pembajakan serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang tersedia melalui dinas.
Pada salah satu pola, pemerintah menanggung pembayaran operator sehingga petani dapat memperoleh layanan pengolahan sawah tanpa membayar upah pembajakan.
Namun, dalam pola lainnya terdapat pengaturan penggunaan alat mesin pertanian dan pembiayaan operator yang berbeda. Karena itu, bentuk bantuan yang diterima kelompok tani perlu dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan di masing-masing lokasi.
Pengerjaan Lahan Mencapai 87 Persen
Elaza mengatakan, pelaksanaan program pada awal November 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup besar.
Ia menerangkan, rogres pengerjaan lahan dalam perluasan program melalui TKD Tambahan mencapai sekitar 87 persen. Petugas administrasi di tingkat kecamatan masih menyelesaikan sejumlah tahapan untuk menuntaskan pelaksanaan program pada November.
Di Kecamatan Sungai Tarab, program bajak sawah gratis memperoleh alokasi seluas 250 hektare yang tersebar di 10 nagari.
Salah satu wilayah penerima adalah Nagari Gurun, dengan alokasi sekitar 32 hektare. Kawasan ini memiliki lahan pertanian yang sebagian berada pada kontur perbukitan dan persawahan bertingkat.
Pengolahan lahan dilakukan menggunakan traktor tangan dengan pendampingan petugas pertanian dan penyuluh lapangan. Perluasan jangkauan program juga membutuhkan pendataan dan pengukuran lahan agar bantuan diberikan sesuai luas sawah yang memenuhi persyaratan.
Petani Bisa Menghemat Biaya Pembajakan
Sekretaris Kelompok Tani Sawah Bodi Saiyo, Sinta Fitra Yunus, mengatakan program bajak sawah gratis membantu petani mengurangi kebutuhan biaya pada awal musim tanam.
Menurut Sinta, biaya pembajakan sawah yang biasa dikeluarkan petani mencapai sekitar Rp1,5 juta per hektare. Sementara itu, biaya produksi secara keseluruhan, termasuk pembelian pupuk dan kebutuhan operasional lainnya, berkisar Rp4 juta hingga Rp6 juta per hektare dalam satu musim tanam.
”Bagi petani dengan keterbatasan modal, biaya pembajakan menjadi pengeluaran yang harus dipersiapkan sebelum menanam padi,” jelas Sinta.
Dia menjelaskan, sebelumnya sebagian petani bahkan harus menunda pembayaran upah pembajakan hingga hasil panen diperoleh. Dengan adanya bantuan pengolahan lahan, petani yang memperoleh layanan pembajakan tanpa biaya dapat mengalokasikan sebagian modalnya untuk kebutuhan produksi lainnya.
Kelompok Tani Sawah Bodi Saiyo memiliki 22 anggota dengan luas lahan sekitar 48 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 12 hektare menjadi bagian lahan yang diajukan atau diprioritaskan dalam program bantuan tahun ini.
Pantauan tim media di Nagari Gurun, Jumat (6/11/2026), petani terlihat melakukan pembajakan menggunakan traktor tangan. Di sejumlah petak sawah lainnya, kegiatan persiapan dan penanaman padi juga berlangsung.
Rehabilitasi Bencana Butuh Waktu
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
"Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali," kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Khusus untuk sektor pertanian, Tito mengatakan yang paling luas terdampak adalah Aceh dengan 31.464 hectare. Sedangkan di Sumbar ada 3.902 hektare lahan pertanian yang terdampak, di mana menurut laporan dari Menteri Pertanian 100% sudah difungsikan kembali.
"Perbaikan yang dilakukan di bidang pertanian atau persawahan. Sementara masalah perikanan terutama tambak yang terdampak kena lumpur dan lain-lain di Sumbar ada 255 hektare dan ini sedang dikerjakan oleh Menteri KKP," jelas Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip build back better, safer and sustainable atau membangun Kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Melalui perluasan bantuan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat kesiapan lahan tanam sekaligus membantu petani mempertahankan kegiatan produksi pangan dalam masa pemulihan ekonomi pascabencana. (Tim Media Satgas PRR)
Editor : Sofi Asri