PADEK.JAWAPOS.COM — Setiap pagi, Hasneti membersihkan kandang, memandikan sapi, lalu memberinya makan. Warga Jorong Tanjuang Lado Ateh Bukik, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, itu kini kembali merawat sapi miliknya sendiri. Dua ekor sapi yang sebelumnya ia pelihara hanyut bersama kandangnya saat galodo Marapi pada 2024.
“Kejadiannya malam hari, saat pagi hari sapi beserta kandangnya sudah lenyap. Kami hanya bisa pasrah,” tutur Hasneti mengenang kejadian itu, ketika ditemui media baru baru ini.
Kedua sapi jantan itu menjadi salah satu tumpuan ekonomi keluarga. Setelah kehilangan ternaknya, Hasneti dan suaminya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada 2025, ia kembali beternak setelah dipercaya memelihara sapi milik orang lain dengan sistem bagi hasil.
Pada 2026, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar menyerahkan seekor sapi jantan kepada Hasneti. Kini, ia membagi waktu antara merawat ternak dan mengambil pekerjaan lain ketika ada. Suaminya ikut membantu mengurus sapi.
“Kami sangat bersyukur karena saat ini kami telah memiliki kembali sapi, meski tidak seperti dulu,” ujar dia.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tanah Datar, drh. Vera Oktavia, mengatakan bantuan ternak diberikan kepada warga terdampak bencana pada 2024 dan 2025 untuk membantu memulihkan ekonomi keluarga.
Sapi Hasneti merupakan satu dari delapan sapi lokal yang disalurkan. Dokumen kegiatan mencatat anggaran Rp500 juta untuk paket pengadaan ternak, dengan pembiayaan melalui Transfer ke Daerah (TKD) pada Dinas Pertanian Tanah Datar.
Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar telah menuntaskan penyaluran 2.775 ekor ternak kepada warga terdampak bencana pada 2024 dan 2025. Vera mengatakan, bantuan yang telah diserahkan terdiri atas 1.350 ayam kampung, 1.400 itik, 15 kambing, delapan sapi lokal dan dua kerbau.
“Untuk bantuan ternak, semuanya sudah selesai diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat,” kata Vera saat ditemui di Batusangkar, Senin (9/11/2026).
Kasatgas Minta Pemda Manfaatkan Anggaran
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
"Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali," kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Khusus untuk anggaran penanganan bencana, Tito mengatakan sejak awal Presiden Prabowo sudah memberikan dukungan anggaran kepada daerah, setidaknya Rp12,34 triliun kepada tiga provinsi terdampak dan kabupaten kota. Termasuk bantuan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) atau TKD Tambahan.
"Ada TKD Tambahan ketika belanja pegawai perlu ada yang ditambah, tapi ada dipakai untuk kepentingan bencana, sebanyak Rp1,4 triliun. Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54% tapi ada juga yang baru 5%. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar TKD Tambahan yang digunakan, yang sudah diberikan Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal," ujar Tito.
TKD Tambahan ialah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di luar TKD regular. Tujuan utamanya ialah untuk membantu kapasitas keuangan daerah dalam rangka pemulihan bencana, pelayanan publik dan kebutuhan mendesak lainnya.
Kebijakan TKD Tambahan ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri Tito kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). “Kami ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi (terdampak) bencana Sumatera,” ujar Tito beberapa waktu yang lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan penambahan TKD kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak.
“Beliau (Presiden Prabowo) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana provinsi,” kata Tito.
Saat ini, kebijakan TKD Tambahan telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 59 Tahun 2026. Adapun Mendagri Tito telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur teknis penggunaannya.
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito turut menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang meminta agar TKD Tambahan betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.
Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.
“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan, saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” tutur Tito.
Sementara itu, pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 juga dilakukan pemerintah pusat sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di tiga daerah terdampak.
Kebijakan ini disetujui Presiden Prabowo pada Januari 2026 agar alokasi TKD di wilayah terdampak tidak mengalami pemotongan dan dapat difokuskan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi. (Tim Media Satgas PRR)
Editor : Sofi Asri