Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, permasalahnnya berada pada jumlah guru dengan status aparatur sipil negara (ASN). Kebanyakan sekolah di Sumbar menutupi kekurangan guru ini dengan guru honorer.
“Tahun ini hingga tahun depan, kita akan kekurangan guru ASN karena akan ada pensiun massal,” ujarnya, bebera hari lalu.
Melihat data yang ada saat ini, Irsyad menuturkan jumlah guru yang akan pensiun tak sebanding dengan pembukaan formasi ASN tahun ini dan tahun depan. Sehingga sekolah akan kalang-kabut mencari pengganti guru yang pensiun.
“Akibatnya sekolah banyak mencari guru honorer untuk menutupi kekurangan tersebut, sedangkan guru honorer memiliki keterbatasan hak yang berimbas pada pengajaran juga,” ucap Irsyad.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, jumlah guru SMA, SMK, dan SLB yang ada di Sumbar saat ini sebanyak 20.259 orang. Nah, yang pensiun dan akan pensiun sepanjang 2022-2023 ada sebanyak 1.442 orang.
Di Kota Padang sebagai ibu kota provinsi, masih membutuhkan guru di tiga sektor tersebut. Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Sumbar, Suindra menyebut, dari Juli hingga Desember 2022 ada sekitar 699 guru SMA, 719 guru SMK, dan 53 guru SLB yang terdata dan menyandang status ASN di Kota Padang.
“Pada kondisi idealnya Padang membutuhkan 975 guru SMA, 1019 guru SMK dan 77 guru SLB,” ungkapnya Rabu (23/11).
Dia menyadari, memenuhi kebutuhan akan guru sangatlah penting demi menyeimbangkan dan meratakan pendidikan di seluruh daerah yang ada di Sumbar tanpa terkecuali Padang. “Jika jumlah guru tak terpenuhi banyak yang akan dirugikan seperti proses pembelajaran yang terganggu, tidak tercapainya target kurikulum dan sebagainya,” ucapnya
Suindra juga mengatakan salah satu langkah yang dilakukan untuk penyaluran kekurangan guru tersebut adalah dengan CPNS, PPPK, dan pemerataan guru melalui Cabang Dinas (Cabdin).
“Nanti Cabang Dinas akan melaporkan kekurangan dan kelebihan guru di daerah ke provinsi dan setelah itu Disdik akan melakukan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap daerah di Sumbar,” paparnya.
Persoalannya, kukurangan jumlah guru hampir terjadi di setiap daerah. Misalnya di Cabang Dinas Pendidikan Sumbar Wilayah I yang terdiri dari Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, dan Kota Padangpanjang.
Secara umum saat ini jumlah guru di wilayah tersebut sebanyak 2.335 orang. Terdiri dari 1.523 guru PNS, 82 guru PPPK, dan 730 guru honorer. “Jika diakumulasi antara jumlah siswa dan kebutuhan jam pelajaran, maka masih dibutuhkan tambahan 889 guru lagi,” ujar Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Sumbar Wilayah I, Mardison, Senin (21/11).
Kebutuhan itu akan terus meningkat setiap tahun, seiring guru memasuki usia pensiun. Di tahun 2022 ini, tercatat guru pensiun sebanyak 42 orang, lalu di tahun 2023 nanti juga akan pensiun sebanyak 112 orang.
“Ini terjadi secara merata di seluruh sekolah yang ada di wilayah 1. Artinya, kebutuhan guru setiap tahun akan terus meningkat. Alhamdulillah, untuk tahun ini akan dibuka pengadaan tenaga guru PPPK, wilayah 1 mendapat jatah sekitar 293 orang,” tuturnya.
Namun, sambungnya, itu masih data mentah. Kemungkinan masih bisa berubah. “Semoga tahun 2023 akan ada lagi pengadaan serupa, dan isian data kami bisa dituntaskan kembali nantinya,” sebut Mardison.
Di wilayah II Kota Pariaman dan Kabupaten Padangariaman juga membutuhkan tambahan guru berstatus ASN. Khususnya, kata Kacabdin Pendidikan Sumbar Wilayah II Abinul Hakim, di daerah pinggir Padangpariaman. Di sana kekurangan guru ASN lebih dari 50 persen.
Jadi, menurutnya penerimaan guru ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. “Guru ASN dan PPPK kita totalnya sekitar 2.500 orang,” ucapnya.
Para guru ASN/PPPK tersebut, sambungnya, tersebar di 60 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK dan SLB di Padangpariaman dan Kota Pariaman. “Sekarang yang bisa kita lakukan tentunya memaksimalkan dengan pemerataan penugasan para guru PNS dan PPPK tersebut,” ucapnya.
Selain itu, untuk tetap mengoptimalkan jalannya proses belajar mengajar, telah diatur dalam regulasi tentang jam mengajar guru. Yakni 40 jam dalam seminggu.
“Namun, sejauh ini kemampuan guru kita yang ada rata-rata mengajar seminggu 30 jam. Itu manusiawi karena jumlah mereka yang sangat terbatas. Tapi, setidaknya sudah mampu mengatasi masalah keterbatasan guru kita saat ini,” katanya.
Di sisi lain, meskipun tidak terlalu signifikan, pemerataan sebaran guru masih menjadi isu utama di Cabang Dinas Pendidikan Sumbar Wilayah III yang mencakup Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
“Iya memang benar ada kekurangan guru. Saat ini kami masih melakukan pemetaan, karena kebutuhan tiap-tiap sekolah berbeda,” ujar Kacabdin Pendidikan Sumbar Wilayah III Israr, Rabu (23/11).
Saat ini pihaknya terus mengupayakan pengangkatan guru baru melalui PPPK dan menambah kuota penerimaan. Meskipun demikian, untuk yang menjadi kewenangannya, tidak terlalu memiliki kesenjangan antara jumlah guru yang ada dengan kebutuhan ideal.
Menurutnya, di beberapa daerah, khususnya di kawasan pedalaman Kabupaten Solok dan Solok Selatan, secara kuantitas, jumlah guru terbilang tidak banyak. Tapi hal itu sudah sesuai kebutuhan karena jumlah kelas yang sedikit di sekolah tersebut. Sehingga, masing-masing guru memiliki jam pelajaran yang sesuai.
Namun, untuk di kawasan padat, seperti di Kota Solok, dan beberapa kecamatan di Kabupaten Solok, diakuinya masih terdapat kekurangan guru. Kekurangan tersebut ditutupi oleh guru honor. “Untuk jumlah pastinya, kita masih lakukan pemetaan, beberapa sekolah sudah ideal,” tambahnya.
Tamat Elektro, Sertifikasi Listrik
Sementara itu, dari 3 SMK Negeri, 11 SMA Negeri dan 1 SMA swasta di Kepulauan Mentawai keterisian tenaga pendidik di Kepulauan Mentawai masih belum optimal. Selain itu, juga masih ada guru yang mengajar namun, belum sesuai dengan kualifikasi bidang studi yang dimilikinya.
Kacabdin Pendidikan Sumbar Wilayah VIII Mulyadi Wijaya mengatakan, persentase pemenuhan kebutuhan guru SMA dan SMK di Kepulauan Mentawai baru mencapai 85 persen. Dia juga menyebutkan, penerimaan guru PPPK juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan tenaga pengajar SMA dan SMK di Kepulauan Mentawai.
“Untuk 3 SMK Negeri seharusnya, jumlah guru ASN sebanyak 94 orang. Sementara total guru ASN yang ada hanya sebanyak 57 orang. Keterisian guru PPPK pada tahun 2021 baru sebanyak 15 orang di tiga SMK Negeri yang ada di Kepulauan Mentawai,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, untuk guru ASN yang dibutuhkan di 11 SMA Negeri di Kepulauan Mentawai sebanyak 334 guru. Sementara, guru yang ada baru mencapai 238 orang. Untuk proyeksi tahun 2023 mendatang, pihaknya juga telah mengusulkan penambahan guru SMA dan SMK sebanyak 213 orang.
Di sisi lain, kata dia, saat ini juga guru ada guru yang tamatan elektro Unand. Sementara, sertifikasi yang dimiliki yakni, sertifikasi listrik. Ke depan, dia mengharapkan apa yang menjadi kebutuhan di sekolah bisa terpenuhi sesuai guru bidang studi yang diharapkan. Dengan begitu, lanjut dia, guru yang sudah sertifikasi dapat sesuai dengan kebutuhan.
“Penempatan guru juga masih banyak yang belum pas. Seperti penempatan guru tamatan elektro Unand. Sertifikasi yang dimiliki listrik. Sementara, penempatannya di SMA Negeri 2 Sipora, bukan di SMK. Padahal, secara kualifikasi guru tersebut, sangat dibutuhkan di SMK 3 di Sikakap yang memiliki jurusan tersebut,” ungkapnya.
Di samping itu, lanjut dia, masih ada guru kontrak yang mengajar di SMA, namun, tidak sesuai bidang studi atau ijazahnya, akibat terjadi kekosongan guru. Sementara, bidang studi yang semestinya diajarkan sudah terisi oleh guru ASN yang sudah sertifikasi.
Mau tidak mau, guru kontrak mesti mengalah dan mengisi kekosongan bidang studi yang ada meski bukan bidang studi yang diempunya. Dia berharap, ke depan, penempatan guru SMA dan SMK di Kepulauan Mentawai mesti menjadi perhatian penting.
Bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan penerima ASN maupun PPPK. Sehingga, penempatan guru sesuai kualifikasi atau displin ilmu yang dimiliki dan tempat dia mengajar bisa sesuai. Apalagi, kata dia, tantangan mengabdi di Mentawai cukup besar dibandingkan dengan daerah dataran lainnya di Sumbar.
Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga guru SMA, SMK, dan SLB juga terjadi Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Kacabdin Pendidikan Sumbar Wilayah VII Syafruddin mengatakan, kekurangan tenaga guru di daerah itu, diantisipasi sekolah dengan penerimaan tenaga honor atau sukarela.
Dia menjelaskan, untuk SMA idealnya kebutuhan tenaga guru sebanyak 1.082 orang, dari 25 sekolah yang ada. Untuk SMK sebanyak 450 orang pula pada 8 SMK yang ada, dan SLB sebanyak 101 orang pula dari 4 SLB yang ada.
Namun dari jumlah kebutuhan ideal itu, untuk SMA baru terpenuhi sebanyak 739 orang, SMK sebanyak 286 orang, dan SLB sebanyak 40 orang. Untuk menutupi kekurangan tenaga guru ASN, saat ini pihak sekolah terpaksa menutupinya dengan cara merekrut guru non ASN melalui komite sekolah.
“Agar persoalan kekurangan tenaga guru ini bisa terjawab, maka solusinya diharapkan bisa dilakukan melalui perekrutan tenaga kontrak, CPNS (calon pegawai negeri sipil) atau PPPK oleh pemerintah,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius mengungkapkan, sampai kapanpun guru yang keluar tidak akan sebanding dengan guru yang masuk.
“Makanya kita ajukan PPPK, namun mencukupi tentu belum. Ada pertimbangan lain juga. Misalnya jika kita penuhi kebutuhan ASN semua, lalu tidak ada lagi tempat untuk guru honorer. Sementara itu, akan dikemanakan yang tamat kuliah,” sebutnya.
Barlius mengandaikan, bila UNP saja meluluskan mahasiswa dua kali dalam satu tahun, akan dibawa ke mana lulusan ini? Mereka juga butuh tempat untuk mengabdi di sekolah, daripada pulang ke kampung halaman dan tidak memiliki ruang untuk menyalurkan keahlian yang dimiliki.
“Guru tak akan pernah sebanding dan tak akan cukup. Ini sudah ritmenya karena yang keluar bukan hanya pensiun tapi ada juga yang meninggal, mengundurkan diri, pensiun muda dan lain-lain,” tuturnya.
Dijelaskannya, pemerintah selalu memikirkan hal ini dan melakukan pengusulan secara bertahap. Saat ini kata Barlius, ada 4.900 guru honorer. Sebanyak 2.523 sudah lulus passing grade dan di antara yang lulus passing grade itu ada 1.925 yang sudah menerima penempatan. “Saat ini ada 2 lagi yang sedang tes jadi bisa menjadi 1.927,” tukasnya. (cr7/cr1/ryp/apg/frk/yon)
Editor : Novitri Selvia