PADEK.JAWAPOS.COM-Defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun pada kuartal I 2026 dinilai belum menjadi sinyal bahaya. Namun, angka tersebut dianggap sebagai alarm kewaspadaan bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Guru Besar Unair Rahma Gafmi mengatakan, defisit tersebut lebih tepat dibaca sebagai early warning agar pemerintah mulai mengendalikan belanja yang kurang produktif.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kondisi APBN memberi sinyal kepada kementerian dan lembaga untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran.
Baca Juga: BMKG: Cuaca Sumbar 9 April 2026 Didominasi Hujan, Payakumbuh Berpotensi Petir
“Tidak perlu panik selama pertumbuhan ekonomi masih positif dan rasio utang terhadap PDB tetap sehat,” ujarnya kemarin (8/4).
Secara nominal, defisit Rp 240,1 triliun tergolong besar karena telah mencapai sekitar 34 persen dari target tahunan Rp 689 triliun hanya dalam tiga bulan pertama. Kondisi tersebut memunculkan kesan agresivitas fiskal di awal tahun.
Namun, Rahma menilai pola itu masih sejalan dengan strategi front-loading, yakni mempercepat belanja dan pembiayaan pada awal tahun untuk mengantisipasi risiko global.
Saat ini, rasio defisit masih sekitar 0,93 persen terhadap PDB, sehingga dinilai masih dalam batas aman.
Baca Juga: Simeone Pecah Telur di Camp Nou! Atletico Madrid Bungkam 10 Pemain Barcelona 2-0
“Yang perlu dicermati adalah sumber defisitnya. Jika disebabkan penerimaan pajak yang melambat, itu bisa menjadi sinyal daya beli masyarakat sedang tertekan,” jelasnya.
Di sisi lain, defisit berarti kebutuhan pembiayaan melalui utang, terutama lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dalam situasi suku bunga global yang masih tinggi, biaya bunga utang berpotensi meningkat dan membebani APBN.
Karena itu, efektivitas penggunaan utang menjadi sangat penting. “Kualitas belanja pemerintah akan menentukan dampak defisit terhadap perekonomian,” ucapnya.
Baca Juga: Selat Hormuz Jadi Kunci Gencatan Senjata, AS-Iran Sepakat Hentikan Perang Dua Pekan
Rahma juga mengingatkan potensi tekanan pada kuartal II-2026. Periode tersebut menjadi fase krusial bagi stabilitas ekonomi. Jika dorongan belanja besar di awal tahun tidak berlanjut, ekonomi berpotensi mengalami hard landing, yakni perlambatan tajam setelah sempat dipacu kuat pada kuartal I.
“Hard landing menggambarkan kondisi ketika ekonomi yang dipacu kencang pada kuartal I melalui belanja besar tiba-tiba melambat signifikan pada kuartal II karena kehabisan dorongan,” terangnya.
Sebelumnya, pemerintah melaporkan kinerja APBN hingga kuartal I 2026 mencatat defisit Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kondisi tersebut masih dalam koridor normal karena desain APBN memang bersifat defisit.
Baca Juga: Simeone Pecah Telur di Camp Nou! Atletico Madrid Bungkam 10 Pemain Barcelona 2-0
Pendapatan negara hingga akhir Maret tercatat Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen. Sementara itu, realisasi belanja negara meningkat lebih cepat menjadi Rp 815 triliun atau naik 31,4 persen.
“Dengan demikian defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat tidak perlu kaget karena anggaran kita memang didesain defisit,” ujar Purbaya.
Dia menambahkan, rata-rata belanja pemerintah pada kuartal I biasanya sekitar 17 persen dari APBN, sedangkan tahun ini realisasinya sudah mencapai 21,2 persen.
Baca Juga: PSG vs Liverpool 2-0: Doué dan Kvaratskhelia Cetak Gol
“Ini memang percepatan belanja yang dirancang sejak awal agar memberikan kontribusi kuat pada pertumbuhan PDB,” pungkasnya. (mim/dio/jpg)
Editor : Novitri Selvia