PADEK.JAWAPOS.COM -- Tak cuma BBM nonsubsidi, kenaikan harga signifikan juga terjadi LPG nonsubsidi. PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG 12 kg dari Rp 192 ribu menjadi Rp 228 ribu per tabung. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp 36 ribu atau sekitar 18,75 persen alias hampir 20 persen.
Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak 2023 dan berlaku per 18 April 2026 di sejumlah wilayah. Mulai dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat. Untuk wilayah lain, harga disesuaikan dengan biaya distribusi.
Tak hanya ukuran 12 kg, LPG (liquefied petroleum gas) nonsubsidi 5,5 kg juga ikut terkerek. Harganya naik dari Rp 90 ribu menjadi Rp 107 ribu per tabung atau meningkat sekitar 18,89 persen alias hamper 20 persen juga.
Kenaikan ini menandai berakhirnya periode harga yang relatif stabil sejak penyesuaian terakhir pada November 2023. Ketika itu, harga LPG 12 kg sempat diturunkan.
Pemerintah memastikan kenaikan hanya berlaku untuk LPG nonsubsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, LPG 3 kg bersubsidi atau yang biasa dikenal dengan sebutan elpiji melon tidak mengalami perubahan harga.
“Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu, itu aja kok,” ujarnya.
Pemerintah mengungkapkan, kenaikan harga tidak lepas dari tekanan global. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipicu situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah.
Konflik yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran itu berdampak langsung pada pasokan energi dunia. Salah satu titik krusial adalah terganggunya jalur distribusi di Selat Hormuz yang menyuplai sekitar 20 persen minyak global.
Kondisi tersebut diperparah dengan serangan terhadap fasilitas energi yang semakin menekan pasokan. Di sisi lain, Pertamina telah menyampaikan penyesuaian harga tersebut melalui surat edaran resmi kepada para agen. Penyesuaian berlaku hingga ada kebijakan baru berikutnya.
Redam Dampak Kenaikan Solar Nonsubsidi
Di sisi lain, kenaikan harga BBM nonsubsidi tak hanya membebani konsumen. Dampak lanjutannya bisa lebih serius, pergeseran konsumsi ke BBM subsidi hingga potensi kebocoran distribusi. Biaya produksi industri juga semakin tinggi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, lonjakan harga BBM nonsubsidi berisiko menciptakan distorsi di lapangan. Terutama jika selisih harga dengan BBM subsidi semakin lebar. Khususnya, solar nonsubsidi ini tak hanya digunakan kendaraan pribadi, tetapi juga mesin industri, alat berat pertambangan, hingga sektor perkebunan.
“Kalau harganya naik tinggi, sementara solar subsidi tetap, ada potensi pergeseran konsumsi ke solar subsidi,” ujarnya kemarin (19/4).
Kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan biaya produksi. Jika berlanjut, pelaku usaha bisa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Untuk meredam dampak tersebut, Bhima mengusulkan insentif bagi industri, terutama sektor padat karya. Bentuknya bisa berupa keringanan pajak atau subsidi upah agar perusahaan tetap bertahan tanpa melakukan PHK.”Yang harus dijaga, jangan sampai kenaikan biaya produksi berujung efisiensi tenaga kerja,” tuturnya.
Bhima menambahkan, lonjakan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mendorong pergeseran perilaku konsumen. “Ada kecenderungan kelompok menengah atas beralih ke mobil listrik (EV) karena lebih efisien,” imbuhnya.
Namun, tren itu belum merata. Untuk kelompok menengah, keputusan beralih ke EV masih penuh pertimbangan. Salah satunya karena harga kendaraan listrik juga ikut terkerek akibat gangguan rantai pasok global, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz.
Selain itu, insentif kendaraan listrik yang berkurang pada 2026 turut menjadi faktor penahan. “Setiap kelompok masyarakat punya respons berbeda terhadap kenaikan harga BBM dan adopsi EV,” tambah Bhima.
Faktor Global
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyebut kenaikan harga dipicu faktor global. Ketegangan geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah, berdampak langsung pada harga minyak dunia.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan, penyesuaian harga tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. “Kami terus memantau dampaknya terhadap konsumsi BBM melalui Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.
Kenaikan harga ini menjadi sinyal perubahan di sektor energi dan transportasi. Namun, pergeseran ke kendaraan listrik belum sepenuhnya mulus. Faktor harga, insentif, hingga kesiapan infrastruktur masih menjadi penentu utama. (bry/mim/dio/ttg/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril