PADEK.JAWAPOS.COM - Tekanan rupiah belum reda. Nilai tukar kembali tembus level psikologis Rp 17.400 per dolar AS. Faktornya kombinasi gejolak global dan kebutuhan valas tinggi di domestik.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, otoritas moneter tetap aktif di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar. “Pelemahan rupiah masih sejalan dengan tren mata uang negara berkembang lainnya sejak konflik di Timur Tengah memanas,” kemarin (5/5).
Data BI menunjukkan, sejumlah mata uang juga mengalami tekanan. Peso Filipina melemah 6,58 persen, baht Thailand 5,04 persen, rupee India 4,32 persen, peso Cile 4,24 persen, dan won Korsel 2,29 persen. Rupiah sendiri turun 3,65 persen.
Untuk meredam volatilitas, BI mengoptimalkan intervensi melalui berbagai instrumen, mulai dari non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot, hingga domestic non-deliverable forward (DNDF). Pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder juga dilakukan guna menjaga stabilitas pasar keuangan. “BI akan terus hadir di pasar secara konsisten dan terukur,” imbuhnya.
Pengamat pasar Ibrahim Assuaibi mencatat, rupiah ditutup melemah 40 poin ke level Rp17.434 per dolar AS, dari sebelumnya Rp17.394 kemarin (5/5). Sepanjang hari, tekanan bahkan sempat mencapai 45 poin.
Dia menilai pelemahan dipicu kombinasi faktor global dan domestik. Dari eksternal, eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz menjadi sentimen utama.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkatkan risiko gangguan pasokan energi. Sehingga, lonjakan harga energi berpotensi memicu inflasi global dan mempertahankan suku bunga tinggi, terutama oleh Federal Reserve. Dampaknya, arus modal global cenderung kembali ke aset dolar AS.
Dari domestik, tekanan datang dari tingginya kebutuhan USD untuk impor energi. Indonesia masih mengimpor sekitar 1,5 juta barel minyak per hari, sehingga kenaikan harga minyak langsung meningkatkan permintaan valas.
“Efeknya berantai. Rupiah melemah, harga energi naik, lalu harga barang ikut terdorong,” ujarnya.
Defisit APBN 0,93 Persen
Sementara itu, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kuartal I/2026 menunjukkan ekspansi yang kuat. Di tengah gejolak global, pemerintah tetap agresif mendorong belanja tanpa mengorbankan disiplin fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, hingga 31 Maret 2026 pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (YoY). “Kebijakan diupayakan seoptimal mungkin agar pertumbuhan ekonomi bisa menuju 6 persen, meski kondisi global tidak menentu,” ujarnya dalam paparan APBN KiTa kemarin (5/5).
Dari sisi perpajakan, kinerja terlihat solid. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, tumbuh 14,3 persen YoY. Secara rinci, penerimaan pajak mencapai Rp 394,8 triliun, melonjak 20,7 persen YoY. Sementara itu, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 67,9 triliun, terkontraksi 12,6 persen. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari target.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp 815 triliun atau 21,2 persen dari pagu, melonjak 31,4 persen YoY. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen. “Ini menunjukkan belanja lebih merata sejak awal tahun,” tutur Purbaya.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 610,3 triliun, tumbuh 47,7 persen. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 281,2 triliun dan belanja non-K/L Rp 329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun, sedikit terkontraksi 1,1 persen YoY.
Dengan kombinasi tersebut, defisit APBN tercatat Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Sepanjang tahun akan kita jaga di bawah 3 persen, sesuai desain APBN,” tegasnya. (mim/dio/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril