PADEK.JAWAPOS.COM - Pasar saham domestik makin tertekan setelah pemerintah mengumumkan pembentukan badan ekspor. Bahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hampir di bawah level 6.000. Pada akhir perdagangan kemarin (21/5), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 3,54 persen dibanding sehari sebelumnya atau berada di level 6.094,94. Investor dinilai masih menunggu kepastian terkait dampak kebijakan tersebut terhadap dunia usaha dan pasar keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelemahan IHSG lebih dipicu kekhawatiran sementara akibat ketidakpastian implementasi kebijakan. “Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian biasanya takut jual dulu. Tapi kalau nanti mengerti dampaknya, harganya akan naik,” ucapnya.
Dia meyakini keuntungan perusahaan, terutama emiten yang memiliki afiliasi luar negeri, nantinya akan tercermin lebih jelas dalam laporan keuangan. “Harusnya ini akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa. Pelan-pelan akan naik secara signifikan,” tambahnya.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menambahhkan, pasar masih mencari kepastian terhadap arah kebijakan baru tersebut. “Mereka perlu mencari certainty juga, ingin tahu hasilnya,” katanya.
Sementara itu, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dalam waktu dekat bakal menggelar diskusi untuk meminta masukan emiten yang terdampak atas rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana menerangkan, hingga saat ini emiten terkait belum menyampaikan pandangannya.
Dengan begitu, AEI belum mengetahui secara rinci risiko yang dapat ditimbulkan dari pembentukan anak usaha baru Danantara ini. “Biasanya nanti kami akan ada survei juga ke mereka untuk coba melihat persepsi mereka atau masukan-masukan yang juga bisa kami bantu advokasikan. Tapi sejauh ini memang, karena baru kemarin [diresmikan], jadi belum ada apa-apa,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia
BI Rate Solusi Jangka Pendek
Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang semakin kuat. Kebijakan menaikkan BI-rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dianggap cukup efektif menahan gejolak rupiah dalam jangka pendek, meski berpotensi menekan sektor riil domestik.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, langkah agresif BI diperlukan setelah rupiah sempat bergerak di kisaran Rp17.600 hingga Rp17.700 per dolar AS.
Menurut dia, kebijakan suku bunga yang lebih tinggi diambil untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus mencegah tekanan terhadap rupiah berkembang menjadi risiko sistemik yang lebih besar. “Dalam jangka pendek cukup efektif menjaga stabilitas rupiah. Tetapi tekanan eksternal masih besar karena dolar AS menguat, harga minyak tinggi, dan arus modal global keluar dari emerging markets,” katanya.
Rizal menjelaskan, tekanan global mulai memicu imported inflation di dalam negeri. Kenaikan harga energi, pangan, logistik, hingga bahan baku industri dinilai meningkatkan risiko inflasi domestik, terutama memasuki semester II 2026.
Meski inflasi Indonesia pada April 2026 masih berada di kisaran 2,4 persen secara tahunan, risiko kenaikan harga tetap tinggi. Hal itu dipicu lonjakan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang telah menembus USD117 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar USD70 per barel. “Kalau tekanan harga energi terus bertahan, maka beban subsidi pemerintah dan biaya produksi domestik bisa meningkat signifikan,” ujarnya. (mim/dio/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril