Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Bank tak Cukup Biayai Pertumbuhan Ekonomi

jpg • Jumat, 29 Mei 2026 | 09:10 WIB
Ilustrasi.
Ilustrasi.

PADEK.JAWAPOS.COM - Target Indonesia menjadi negara maju dinilai tak cukup hanya ditopang perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mendorong lahirnya sumber-sumber pembiayaan baru agar kebutuhan dana pembangunan yang terus membengkak tetap terjaga.

“Indonesia membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru yang ditunjang basis pembiayaan yang semakin dalam dan beragam, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Menurut dia, sektor jasa keuangan kini tidak cukup hanya menjadi tempat investasi masyarakat. Industri keuangan harus mampu menjadi sumber pembiayaan jangka panjang untuk menopang pembangunan nasional. Perempuan yang akrab di sapa Kiki itu mengungkapkan, kebutuhan pembiayaan nasional pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 8.600 triliun mengacu data Bappenas.

“Ini tidak bisa hanya disokong sektor perbankan. Harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru, salah satunya dari pasar modal,” katanya.

Oleh karena itu, OJK mulai mendorong berbagai instrumen alternatif. Salah satunya pengembangan obligasi daerah untuk memperluas akses pendanaan pemerintah daerah. Pihaknya juga memperkuat pendalaman pasar keuangan, pengembangan bursa karbon, keuangan digital, hingga keuangan syariah sebagai motor pertumbuhan baru.

OJK juga memperkuat program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) untuk mengoptimalkan potensi unggulan tiap wilayah, mulai pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga UMKM. Saat ini, program PED telah berjalan di 40 kabupaten/kota. “Kamis bersama pemerintah daerah dan pelaku jasa keuangan melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal guna menciptakan pembiayaan yang feasible, bankable, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah berasal dari survei dan pencatatan riil di lapangan. “Kalau di atas kertas, saya tulis sepuluh selesai. Tapi kan enggak sesuai kenyataan. Angka-angka itu dari survei BPS, dari catatan pengeluaran ekonomi, lalu di-cross check dengan penjualan mobil, motor, konsumsi semen, sampai listrik,” paparnya.

Purbaya menyebut pemerintah juga rutin memantau aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dari hasil pengamatannya, pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional masih ramai dikunjungi masyarakat. “Di Yogyakarta ramai, Surabaya ramai, Bandung ramai, Jakarta juga mal ramai. Pasar tradisional juga ramai.

Mungkin kalau dibilang ada tempat yang enggak rame, pasti ada. Apalagi kalau diambil fotonya jam 2 malam,” ujarnya.

Dia mengakui pemulihan ekonomi nasional memang belum sepenuhnya merata. Namun, Indonesia disebut tengah memasuki fase transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. “Kita baru mulai bangkit dari pertumbuhan lambat ke pertumbuhan yang lebih cepat. Perlu waktu menyebarkan ekonomi secara merata,” jelasnya. (mim/dio/jpg)

Editor : Adriyanto Syafril
#ekonomi indoensia #ojk