PADEK.JAWAPOS.COM -- Pengelolaan aset negara senilai Rp 300 triliun oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kembali menjadi sorotan. Koalisi Danantara Monitor mendesak lembaga tersebut membuka pengelolaan keuangan dan investasi secara lebih transparan guna mencegah munculnya tekanan fiskal ganda (double fiscal pressure) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Koalisi yang terdiri atas Center of Economic and Law Studies (Celios), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Indonesia Cerah, Climate Rangers, Enter Nusantara, dan Trend Asia menilai publik berhak mengetahui penggunaan aset negara yang dikelola Danantara. Mulai dari proyek yang didanai hingga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan, standar tata kelola dan transparansi Danantara masih tertinggal dibanding pendahulunya, Indonesia Investment Authority (INA). Hingga kini, Danantara belum bergabung dengan International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) maupun mengadopsi Santiago Principles yang menjadi acuan tata kelola sovereign wealth fund di tingkat global.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memunculkan double fiscal exposure. Pasalnya, dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke APBN kini dikelola oleh Danantara. Namun pada saat yang sama, lembaga itu masih berpeluang memperoleh dukungan pendanaan dari APBN. “Artinya, eksposur keuangan negara terhadap kinerja Danantara menjadi lebih besar dari dua arah sekaligus,” ucapnya kemarin (11/6).
Kekhawatiran serupa disampaikan Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha. Egi menyebut publik hingga kini belum memiliki akses yang memadai terhadap laporan keuangan maupun rincian penggunaan dana yang dikelola Danantara. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Negara mengalokasikan sumber daya yang sangat besar kepada lembaga baru dengan mekanisme akuntabilitas yang masih kabur. Ketika Danantara membawahi berbagai BUMN strategis, muncul kekhawatiran bahwa persoalan tata kelola dan dugaan korupsi di lingkungan BUMN tidak mendapat pengawasan yang proporsional,” pungkasnya. (mim/dio/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril