PADEK.JAWAPOS.COM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemprov Sumbar memperoleh alokasi TKD sebesar Rp 534 miliar yang akan dilaksanakan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat mitigasi bencana.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7).
Rapat dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
Mahyeldi menegaskan, tambahan TKD menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemulihan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana. “Percepatan alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Karena itu seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujarnya.
Ia menekankan seluruh pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta pengawasan berkelanjutan agar hasil pembangunan segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sumbar mendorong pemerintah kabupaten dan kota melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh, menyusun skala prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi berkala.
“Kita ingin progresnya jelas. Dengan demikian setiap persoalan dapat dipetakan dan diselesaikan secara bertahap sehingga target pemulihan bisa tercapai lebih cepat,” kata mantan wali kota Padang itu.
Mahyeldi meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik dengan menyampaikan perkembangan rehabilitasi secara terbuka kepada masyarakat.
“Seluruh pekerjaan pemerintah perlu dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahui bahwa proses pemulihan terus berjalan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” tekan dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan bersama Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian memastikan pemerintah pusat telah menuntaskan penyaluran tambahan TKD kepada seluruh pemerintah daerah terdampak bencana.
Menurutnya, tambahan TKD berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU) karena disalurkan tanpa persyaratan sehingga dapat langsung dimanfaatkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Januari ditetapkan, Februari mulai ditransfer, Maret berlanjut, dan pada April seluruh dana sudah berada di rekening kas daerah. Artinya, pemerintah pusat telah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut agar proses pemulihan tidak tertunda. “Kami memahami ada tahapan perencanaan dan pengadaan. Tetapi harapan kami, dana ini segera dibelanjakan. Jangan menunggu terlalu lama karena masyarakat membutuhkan hasil nyata,” tegasnya.
Fernando menekankan, tambahan TKD hanya dapat digunakan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2026. Dana tersebut tidak boleh dialihkan untuk kegiatan di luar penanganan kebencanaan.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September mendatang.
“Mitigasi harus mulai disiapkan sejak sekarang. Penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif, tetapi harus direncanakan sejak dini,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengapresiasi capaian Sumbar dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan tercepat di Indonesia.
Sebanyak 13 dari 16 kabupaten dan kota terdampak telah kembali menjalankan aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan secara normal. Kabupaten Tanah Datar sedang menuju kondisi normal, sedangkan Kabupaten Agam dan Padang Pariaman masih memerlukan perhatian khusus.
“Kami mengapresiasi capaian Sumatera Barat. Berbagai indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama pada sektor pertanian yang menjadi salah satu kinerja terbaik secara nasional,” katanya.
Kastorius menyebut, rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen. Sebagian besar lahan yang diperbaiki bahkan telah kembali memasuki musim tanam. Capaian tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, kelompok tani, dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap mendorong percepatan pembangunan hunian tetap, penyelesaian penyaluran jatah hidup (jadup), serta normalisasi sungai sebagai bagian penting dari proses rehabilitasi.
“Kami berharap seluruh proses rehabilitasi terus dipercepat sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Pemerintah pusat akan terus mendampingi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh program berjalan selaras,” ucapnya.
Secara nasional, pemerintah pusat telah menuntaskan penyaluran tambahan TKD kepada seluruh daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp 10,6 triliun.
Dari jumlah tersebut, Sumbar menerima alokasi sekitar Rp 2,71 triliun yang telah disalurkan secara bertahap sejak Februari hingga April 2026 dan kini seluruhnya telah berada di rekening kas pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh tambahan TKD sebesar Rp 534 miliar yang akan dikelola oleh 23 OPD. Alokasi terbesar berada pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sebesar Rp 195 miliar, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Rp 158 miliar, Dinas Pendidikan Rp26 miliar, Dinas Sosial Rp 15 miliar, Dinas Pertanian Rp 15 miliar, serta sisanya tersebar di OPD lainnya.
Seluruh anggaran tersebut diharapkan segera direalisasikan sehingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan optimal serta manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (adv)
Editor : Adriyanto Syafril