PADEK.JAWAPOS.COM-Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman menegaskan konsep green economy dan green democracy harus menjadi arah baru pembangunan daerah di Indonesia. Hal itu dinilai penting menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, transformasi digital, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pernyataan tersebut disampaikan Irman dalam agenda Indonesia Regional Impact Awards 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).
Menurut mantan Ketua DPD RI dua periode itu, pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA). Daerah, katanya, harus bergerak menuju pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Cetak 100 Gol untuk Al Nassr, Dekati Gelar Liga Saudi
“Daerah tidak bisa terus bergantung pada ekonomi ekstraktif berbasis SDA. Dunia sekarang bergerak menuju ekonomi hijau, inovasi, dan penguatan kualitas SDM,” ujar Irman.
Anggota Komite I DPD RI itu menjelaskan, green economy bukan sekadar isu lingkungan, tetapi strategi pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat.
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi hijau dunia melalui pengembangan energi baru terbarukan, ekonomi maritim, keanekaragaman hayati, hingga industri berbasis keberlanjutan.
Baca Juga: Aston Villa vs Freiburg di Final Liga Europa 2026, Unai Emery Kejar Gelar Kelima
Irman juga mendukung gagasan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mendorong penguatan transisi energi hijau dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah.
“Green economy bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” katanya.
Selain ekonomi hijau, Irman turut menyoroti pentingnya membangun green democracy atau demokrasi hijau yang lebih egaliter, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Baca Juga: Korban Kebakaran Simpang Pogang Terima Santunan Rp5 Juta, 3 KK Dibantu Logistik
Menurutnya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan budaya feodal dan ketimpangan pembangunan antardaerah.
“Prinsip demokrasi sejatinya adalah kesetaraan dan keadilan sosial. Green democracy menempatkan keberlanjutan, keseimbangan, dan kepentingan bersama sebagai orientasi pembangunan,” ujarnya.
Irman menambahkan, masyarakat global saat ini mulai disatukan oleh persoalan bersama seperti perubahan iklim, ancaman pangan, energi, dan lingkungan hidup. Karena itu, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Cetak 100 Gol untuk Al Nassr, Dekati Gelar Liga Saudi
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing di era ekonomi hijau dan digital.
“Kita harus menyiapkan generasi yang melek teknologi, melek AI, dan memiliki perspektif keberlanjutan. Karena keberlanjutan ekonomi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas SDM,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Irman menegaskan DPD RI memiliki peran penting menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam memastikan agenda pembangunan hijau dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Antrean Panjang BBM Ganggu Aktivitas Warga
Melalui kolaborasi DPD RI dan MarkPlus dalam IRIA 2026, ia berharap lahir ekosistem pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip 5P, yakni Planet, People, Prosperity, Peace, dan Partnership.
“Ke depan, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga harus menghadirkan dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.
Editor : Novitri Selvia