ASN Dilarang Cuti dan Mudik Lebaran

68
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. (net)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) bepergian keluar kota atau mudik selama lebaran tahun ini. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk anggota keluarga mereka. Hal itu dilakukan demi menekan angka penyebaran Covid-19.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyatakan, larangan tersebut bakal berlangsung selama 12 hari pada masa libur lebaran. Yaitu, periode 6-17 Mei mendatang. ”Pegawai ASN maupun keluarganya, dilarang keras bepergian ke luar daerah atau melakukan mudik,” tegasnya kemarin (7/4).

Kementerian atau instansi terkait juga dilarang memberikan izin cuti kepada ASN dalam rentan waktu tersebut. Begitupun ASN diminta untuk tidak mengajukan cuti, kecuali sakit atau melahirkan.

Jika kedapatan melanggar, maka ASN tersebut wajib diberikan hukuman disiplin oleh lembaga di tempatnya bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, lanjut Tjahjo, melaporkan tindakan tersebut kepada pihaknya. ”Laporan terkait pelanggaran yang dilakukan ASN saya terima paling lambat tanggal 24 Mei mendatang,” ujar dia.

Kendati demikian, ASN masih diizinkan melakukan perjalanan ke luar daerahnya jika mendapat penugasan kedinasan. Atau dengan alasan mendesak lainnya. Akan tetapi, tetap harus menyertakan surat izin tertulis atau surat tugas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja di instansinya.

Tjahjo meminta agar para ASN tetap memperhatikan peta zona merah risiko penyebaran Covid-19. Dan, tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan ketika berada dimanapun dan kapanpun. Sebab, menurut dia, ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sipil. ”Cuci tangan pakai air mengalir, menjauhi kerumunan, tetap jaga jarak, jangan terlalu banyak berinteraksi, dan pakai masker yang benar,” tutur Tjahjo.

Larangan mudik tentu bakal berdampak besar pada sektor transportasi. Untuk itu, legislatif memberi masukan agar pemerintah memikirkan juga terkait insentif untuk penyedia jasa transportasi. Khususnya maskapai penerbangan. Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebutkan bahwa insentif itu bisa menjadi stimulus untuk pemulihan ekonomi dan menyelamat kondisi keuangan maskapai.

Insentif yang dimaksud berupa pengurangan pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan biaya kebandarudaraan. Keduanya selama ini menjadi beban yang cukup memberatkan maskapai, apalagi semasa Covid-19 di mana jumlah penerbangan terpaksa berkurang.

”Maskapai itu memiliki andil terhadap pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi juga kepada pendapatan negara,” jelas politisi PDIP itu kemarin. Dia menambahkan, insentif pun semestinya tidak hanya diberikan kepada maskapai plat merah. Tetapi juga swasta karena mereka sama-sama memiliki peran.

Baca Juga:  BMKG: Waspada Rentetan Gempa Zona Megathrust Selatan Lombok-Sumbawa

Lasarus mengungkapkan, komisinya akan membahas hal tersebut dalam rapat dengan Ditjen Perhubungan Udara dalam waktu dekat. Perihal ini juga bukan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan saja, tetapi juga butuh koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Sementara itu Menko PMK Muhadjir Effedy bertemu dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla. Di antara yang dibahas dalam pertemuan itu adalah dibukanya kembali pelaksanaan tarawih dan ibadah lainnya di tengah pandemi Covid-19.

”Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengizinkan pelaksanaan Shalat Tarawih di masjid pada Ramadhan tahun ini,” kata Jusuf Kalla. Pria yang akrab disapa JK itu menuturkan DMI juga akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pengurus masjid di Indonesia.

Di dalam surat edaran tersebut, seluruh pengurus masjid harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Termasuk para marbot juga harus ikut mengawal kedisiplinan jamaah menerapkan protokol kesehatan. JK menjelaskan intinya di dalam surat edaran itu diharapkan pelaksanaan Shalat Tarawih tetap diawasi dengan ketat supaya protokol kesehatan dijalankan dengan baik.

Selain itu, JK juga mengatakan telah dibicarakan bahwa masjid siap menjadi pusat vaksinasi. Menjambut dibukanya kembali masjid untuk ibadah selama bulan puasa, JK mengingatkan untuk selalu dijaga kebersihannya.

Muhadjir menuturkan, pemerintah akan terus sosialisasi pelaksanaan Tarawih dan Shalat Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tetap patuh menjalankan protokol kesehatan selama beribadah.

Selain itu, Muhadjir mengatakan konsultasi dengan JK untuk antisipasi masalah yang bisa muncul dengan diizinkannya tarawih kembali di tengah pandemi. Kemudian, juga dapat tangani bersama dengan baik. Muhadjir mengingatkan, saat pelaksanaan shalat berjamaah diupayakan dibuat sesederhana mungkin. Waktunya tidak berkepanjangan. Sebab, saat ini masih dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

Sementara pengamat transportasi Djoko Setijawarno mengingatkan bahwa larangan semacam itu belajar dari tahun lalu, tidak efektif. Karena itu akan baik bila diganti menjadi pengaturan dan pengendalian. ”Bila belajar dari Singapura, semua tetap boleh masuk. Tapi, wajib karantina 14 hari,” urainya.

Di Indonesia, bisa digunakan sistem zonasi. Zona merah, kuning dan hijau tentunya bisa diatur bagaimana tes dan karantinanya. ”Misalnya tes kesehatan dan karantina biaya sendiri,” jelasnya.

Ynag juga perlu diingat, dengan larangan semacam itu bagaimana dengan nasib pekerja konstruksi. Ada jeda selama dua minggu. Tidak bisa bekerja dan tidak bisa pulang. ”Siapa yang akan menanggung ongkos hidup mereka,” jelasnya. (shf/deb/idr/wan/mia/jpg)

Previous articlePatuhi Prokes, Riwayat Penyakit Jantung Rentan Terpapar Covid-19
Next articleTiga Bulan Pertama Dapat 45 Persen Gaji