Berikut Alasan Satgas Hentikan Tiktok Cash dan Snack Video

Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga menyatakan bahwa Tiktok Cash dan Snack Video adalah entitas ilegal.

Tiktok Cash tidak memiliki izin dan diduga melakukan skema money game. Sedangkan Snack Video tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika serta tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.

Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam rapatnya dengan pengurus Snack Video pada Jumat (26/2/2021) lalu, sudah meminta dan mendapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatan aplikasi Snack Video sampai izin diperoleh.

Tik Tok Cash dalam operasionalnya menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakainya.

“Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam rilisnya, Senin (1/3/2021).

Tongam mengingatkan masyarakat agar selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya.

Baca Juga:  Ringkus TO, Polres Dharmasraya Sita Dua Paket Sabu

Selain Tiktok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya juga menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 28 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

14 Kegiatan Money Game;

6 Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin;

3 Penjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin;

1 Equity Crowdfunding tanpa izin;

1 Penyelenggara konten video tanpa izin;

1 Sistem pembayaran tanpa izin; dan

2 Kegiatan lainnya.

Satgas juga menyampaikan bahwa terdapat entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri (Bliuntung) karena telah memperoleh izin melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multilevel marketing.

Satgas pada Februari kemarin juga berhasil menemukan 51 kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.

Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal ini, antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.(rel)

Previous articlePembelajaran Matematika Mahasiswa di Era Revolusi Industri 4.0
Next articlePemko Pariaman-Pemkab Padangpariaman Sepakati Batas Wilayah