Pelototi Anggaran tiap Hari, Presiden Minta Daerah Percepat Cairkan APBD

16
Presiden Joko Widodo. (net)

Kejengkelan Presiden Joko Widodo terkait serapan anggaran selama masa pandemi masih berbuntut. Presiden memastikan dia terus memantau pengeluaran yang dilakukan para pembantunya. Jokowi juga meminta agar daerah juga bertindak sama. Segera mengeluarkan anggaran penanganan Covid-19 semaksimal mungkin agar makin banyak uang beredar di masyarakat.

Hal itu disampaikan presiden saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah, kemarin (30/6). Itu merupakan kunker kedua presiden pascapandemi Covid-19 merebak di Indonesia. Sebelumnya, pekan lalu presiden mengunjungi Jatim. Dalam kunjungan itu, presiden menegaskan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi.
Dua hal itu harus diprioritaskan untuk diatasi.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan para kepala daerah agar segera mencairkan APBD masing-masing yang terkait dengan penanganan Covid-19. Karena berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat. Baik anggaran kesehatan, bansos, maupun stimulus untuk perekonomian.

Sebelumnya, dia sudah memerintahkan seluruh kementerian untuk segera mengeluarkan anggarannya dan dipantau setiap hari. Jokowi mengatakan, saat ini dia bisa mengetahui berapa persen anggaran yang keluar setiap harinya dari kementerian dan lembaga. “Kalau masih rendah, saya telepon langsung, saya langsung tegur menterinya atau kepala lembaganya,” tegas Jokowi di posko penanganan dan penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah di kompleks kantor Gubernur Jateng.

Dia kembali mengingatkan bahwa situasi saat ini adalah situasi krisis. Sehingga, orang-orang yang berkutat dalam pengambilan kebijakan dan eksekusinya juga harus menyesuaikan dengan situasi krisis itu. Pada prinsipnya, kedua sektor baik kesehatan maupun ekonomi bisa berjalan beriringan. “Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem, sehingga mungkin ekonominya bagus tapi Covid-19 nya juga naik,” ujar Jokowi.

Prioritas utama tetap Covid-19 yang terkendali, namun ekonominya diupayakan minimal tidak mengganggu kesejahteraan warga. Memang, bukan hal mudah memanajemeni keduanya sekaligus. Apalagi semua negara saat ini sudah mengalami kontraksi ekonomi yang cukup besar.

Perekonomian global tahun ini diperkirakan bakal terjun bebas ke angka -6 sampai -7,6 persen. negara tetangga, Singapura diprediksi -6,8 persen dan Malaysia -8 persen. Amerika Serikat bahkan diprediksi -9,7 persen dan Jepang -8,3 persen. Indonesia di kuartal pertama 2020 ekonominya masih bisa tumbuh 2,97 persen, namun kuartal kedua dikhawatirkan minus.

Karena itu, kesehatan dan ekonomi harus diatur dengan baik oleh semua stakeholder pemerintah. Jangan buru-buru menerapkan situasi kenormalan baru di sebuah daerah. harus ada tahapan-tahapan yang benar dan berbasis data. para pakar dan ilmuwan harus dilibatkan agar dalam pengambilan keputusan bisa tepat sasaran.

Bila sudah diputuskan, maka setiap dua pekan harus ada evaluasi. “Kalau emmang keadaannya (kasus) naik, ya tutup lagi. Harus berani memutuskan seperti itu,” tambahnya. Jangan sampai keinginan memulihkan perekonomian malah memperparah situasi pandemi.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, rendahnya realisasi serapan anggaran kesehatan yang dialokasikan mencapai Rp 87,5 triliun bukan semata-mata tanggung jawan Kemenkes. Menurut Ani, rendahnya serapan anggaran itu memang disebabkan karena tahapan pencairan anggaran yang harus dijalankan. “Ada yang berpresepsi anggaran kesehatan baru cair sedikit karena tanggung jawab Kemenkes. Nggak juga, karena ada jalurnya,” ujarnya pada video conference di Jakarta, kemarin (30/6).

Anggaran itu juga tidak seluruhnya disalurkan melalui Kemenkes. Melainkan juga disalurkan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 baik nasional dan daerah. Kemudian, ada pula dalam bentuk insentif pajak kepada rumah sakit yang melakukan penanganan pandemi.

“Sehingga untuk belanja yang bida kesehatan Rp 87,5 triliun ini sebagian adalah belanja tambahan yang berhubungan dengan Covid-19 langsung seperti penanganan gugus tugas, pembelian APD pada tahap awal, upgrade rumah sakit,” jelas Ani.

Seperti diketahui, dari total Rp 87,5 triliun tersebut rinciannya yakni untuk belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp 65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,9 triliun, dan satunan kematian Rp 500 miliar. Selain itu juga untuk bantuan iuran JKN BPJS Kesehatan sebesar Rp 3 triliun, anggaran untuk gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, serta insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu sebelumnya juga menyebut perlu adanya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian itu jugalah yang berakibat pada pancairan anggaran yang terkesan lambat. “Alasannya bukan karena pemerintah tidak punya uang. Itu enggak. Tapi karena like it or not, everybody itu khawatir banget nanti,” tambahnya.

Hal itu juga yang membuat pemerintah masih terus membehani landasan hukum agar seluruh proses bisa berjalan sesuai prosedur. “Kita akan bertanya terus, apalagi instrumen yang bisa dilakukan? Tetapi landasan hukumnya juga harus rapi. Kita coba rapihkan, apa nih di dalam existing undang-undang dan apa yang ditampung dalam Perppu yang bisa kita pakai untuk mencantolkan kebijakan kita. Tetap punya landasan hukum yang baik, namun kita responsif,” urai dia.

Arahan Presiden Jokowi pada rapat 18 Juni 2020 lalu juga menjadi concern Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Ia pun langsung mengumpulkan seluruh jajaran eselon I di kementeriannya untuk menyampaikan hasil rapat dan meminta agar dilakukan percepatan pelaksanaan progam. “Saya sampaikan walaupun mungkin merasa sudah on the track, tapi presiden meminta agar lebih cepat lagi,” ujarnya kemarin (30/6).

Serapan anggaran di Kementerian Sosial (Kemensos) sebetulnya sudah mencapai 60,38 persen per Selasa (30/6). Angka ini jauh di atas rata-rata realisasi anggaran nasional sebesar 39,19 persen. Dengan angka ini, Kemensos masih menduduki peringkat pertama dalam realisasi anggaran di antara K/L.

Sebagai informasi, total Pagu Anggaran Kemensos TA 2020 sebesar Rp 104.453.849.680.000, naik dari alokasi sebelumnya Rp 62,7 triliun. Artinya, sejauh ini telah direalisasikan sebesar Rp 63.064.116.571.279, termasuk di dalamnya alokasi tambahan bansos Covid-19.

Namun, lanjut dia, apa yang disampaikan presiden pada rapat cabinet 18 Juni 2020 lalu menjadi pemacu pihaknya untuk menggeber lagi pelaksanaan program kerja. Termasuk urusan bantuan sosial (bansos). Tentu, tanpa menghilangkan prinsip akuntable dalam penyalurannya.

Menurutnya, hal ini bukan hanya perkara angka serapan anggaran. Namun, terpenuhinya kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM) dari bansos yang disalurkan. “Karena bansos sangat dibutuhkan oleh KPM untuk mengurangi beban ekonomi,” ungkap pria yang akrab disapa Ari tersebut.

Selain itu, dia juga mendorong KPM untuk segera membelanjakan uangnya. Agar dapat  mempercepat perputaran roda ekonomi. Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras Mensos menambahkan, tingginya realisasi anggaran tidak lepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Kemensos dan seluruh pihak terkait. Hal ini dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, yang mendorong berbagai terobosan untuk mengakselerasi distribusi bantuan dan tidak terjebak rutinitas.

“Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) misalnya, Mensos sudah menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua resources,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, PT Pos juga diminta menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolahan, pos RW, dan sebagainya. Sehingga pelayanan terhadap KPM makin dekat. “Penyaluran juga dilakukan secara simultan,” katanya. Yakni, disalurkan berbarengan antara salur dengan pemutakhiran perubahan data untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran.

Kemudian, untuk distribusi paket sembako Bantuan Presiden pun demikian. Misalnya, menambah vendor dari sebelumnya 5 menjadi 20-an bahkan lebih. Lalu, menyederhanakan item sembako dalam dari 10 item disederhanakan dengan nilai sama. “Kami juga bekerja sama dengaan Bulog dalam penyaluran bansos berupa beras Tahap II dan IV menjadi satu kali penyaluran,” papar Hartono.

Sementara, untuk mengakselerasi distribusi dan menjaring elemen masyarakat yang belum tersapa bansos, Kemensos menggandeng komunitas. Misalnya dengan ormas, organisasi pemuda, pesantren, komunitas pekerja seni, teater, organisasi kedaerahan, mahasiswa dan sebagainya. Untuk menambah kecepatan penyaluran ke masyarakat, juga dilakukan penambahan armada transportasi.

“Tidak kalah penting adalah terobosan dalam penyaluran BST ke klaster III, yakni ke wilayah terpencil, terisolir, dan terluar (3T). Agar efektif, Kemensos akan menyalurkan BST dalam 3 bulan secara sekaligus, di wilayah ini,” ungkapnya.

Kendati begitu, dia menghimbau agar jajarannya tidak berpuas diri. Seluruh jajaran Kemensos harus terus melakukan akselerasi dan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. “Bekerja dengan sense of crisis,” tandasnya. (byu/dee/mia/jpg)