MUI Keluarkan Lima Taklimat Pilkada, Sanksi Berat bagi yang Melanggar

31
ilustrasi. (net)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan perhatian serius terhadap pilkada serentak di tengah pandemi. Lembaga tersebut pun mengeluarkan taklimat yang berisikan lima poin soal terkait pesta demokrasi di tingkat daerah itu.

Lima taklimat itu adalah pertama, MUI memberikan apresiasi kepada pemerintah dan semua pihak yang telah bekerja keras melakukan kerja kamanusiaan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan Covid-19. ”Kami meminta pemerintah supaya lebih fokus dan kompak dalam menjaga kesehatan dan jiwa dari segenap anak bangsa,” terang Sekjen MUI Anwar Abbas, kemarin (30/9).

Yang kedua, terkait pelaksanaan pilkada. Kontestasi politik lima tahunan itu akan dilaksanakan Desember. Pada bulan itu, penyebaran Covid-19 belum melandai. Jadi pelaksanaan pilkada beserta seluruh tahapannya berpotensi memunculkan klaster baru mata rantai penyebaran virus korona akibat terjadinya kerumunan massa.

Menurut Anwar, untuk menjaga keselamatan jiwa manusia, maka yang harus didahulukan adalah sesuai kaidah fiqih darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, artinya menghindari kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat. Jika merujuk pada kaidah itu, pilkada Desember mendatang seharusnya ditunda. ”Sampai pandemi Covid-19 transmisinya melandai,” paparnya.

Taklimat ketiga, jika pemerintah, KPU, dan DPR tetap melaksanakan pilkada, maka mereka harus membuat dan melaksanakan aturan yang tegas tentang protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada, sehingga tidak terjadi kerumunan yang bisa menjadi rantai penularan Covid-19.

Anwar mengatakan, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan menjatuhkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar. Baik juru kampanye, partai pengusung, dan pasangan calon kepala daerah (cakada). ”Sanksinya bisa sampai diskualifikasi pasangan calon kepala daerah,” tegasnya.

Taklimat keempat, masih berisikan kritikan terhadap pilkada. MUI menilai pelaksanaan pilkada di tengah pandemi merupakan kebijakan tidak peka dan sangat dipaksakan. Pada saat pandemi seharusnya setiap komponen bangsa bersatu padu dan berupaya agar bangsa ini segera terbebas dari pandemi.

Yang terakhir, MUI mengajak seluruh elemen bangsa untuk selalu melakukan upaya-upaya maksimal lahir dan batin agar pandemi secepatnya berakhir, sehingga bangsa Indonesia bisa terselamatkan jiwanya. ”Serta, terlindungi kehormatannya dari segala marabahaya bencana, khususnya Covid-19,” pungkas Anwar.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua peserta dan penyelenggara pilkada 2020 untuk mematuhi protokol kesehatan di semua tahapan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurut Puan, aturan dalam PKPU Nomor 13/2020 harus ditegakkan demi menyukseskan pilkada serentak tersebut. ”Jangan sampai masih memobilisasi dan membuat masyarakat berkerumun,” tegasnya.

Puan mengatakan, semua calon kepala dan wakil kepala daerah yang berkontestasi pada pilkada 2020 harus lebih kreatif dan inovatif menyampaikan visi – misinya pada masa kampanye. Dia mendorong agar penyampaikan visi dan misi dilakukan secara virtual dan tidak mengadakan kegiatan yang mengundang orang berkerumun.

Menurutnya, peserta dan penyelenggara pilkada tentu harus patuh menjalankan PKPU terkait pilkada. ”Maka, pasangan calon harus kampanye secara kreatif, inovatif, melalui virtual, hindari kerumunan massal,” tandasnya.

Baca Juga:  Presiden Ingatkan Jangan Tergesa-gesa Vaksinisasi

Di samping itu, desakan peninjauan kembali pelaksanaan pilkada di masa pandemi kembali muncul. Ketua bidang Penegakkan Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, jika tetap digelar, akan lebih banyak mendatangkan keburukannya.

”Kebutuhan rakyat sekarang ini adalah kesehatan dan keselamatan jiwa daripada pelaksanaan pilkada 2020,” ujarnya dalam diskusi. Oleh karenanya, pihaknya mendorong pemerintah mengalihkan sumber daya sepenuhnya menangani krisis kesehatan.

Meski sudah diatur, Busyro menilai interaksi sulit sulit untuk sepenuhnya dihindari. Apalagi, jika menilik pemilu di Indonesia, selalu ada konflik di beberapa titik di daerah. Di masa pandemi, tingkat risikonya jadi lebih tinggi. ”Ketika bentrok, terjadi interaksi dan bagaimana bentrok harus pakai masker. Bentrok mesti harus full contact dan itu berbahaya sekali,” kata mantan Pimpinan KPK itu.

Nyangkut Rp 508 M
Kendati pelaksanaan pilkada 2020 sudah memasuki tahap kampanye, namun sejumlah daerah masih terkendala pembiayaan akibat belum dilunasinya dana pilkada yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, secara akumulasi nasional pelunasan anggaran untuk KPU dan Bawaslu sudah di atas 98 persen. Namun jika dirinci per daerah, masih cukup banyak yang belum tuntas pencairannya. ”Namun ada beberapa kabupaten/kota yang belum mengalokasikan 100 persen,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pilkada 2020 secara daring, kemarin (30/9).

Untuk KPU, lanjut Tito, dari 270 daerah pelaksana pilkada, masih ada 10 daerah yang menunggak pelunasannya. Yakni, Waykambas, Paser, Timur Tengah Utara, Merauke, Sumba Barat, Raja Ampat, Waropen, Boven Digul, Keerom, dan Kota Bandar Lampung.
Sementara untuk Bawaslu, dari 270 daerah, masih ada 11 daerah yang belum melunasi. Yakni Manokwari Selatan, Sumba Barat, Boven Digul, Merauke, Supiori, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Bandar Lampung, Raja Ampat, Pegunungan Bintan, Kerom dan Waropen.

Di luar penyelenggaraan KPU-Bawaslu, anggaran pengamanan situasinya jauh lebih parah. Tito menjelaskan, secara keseluruhan realisasinya baru 73,42 persen. Di mana masih ada 4 provinsi dan 125 kabupaten/kota yang belum lunas. Jika diakumulasikan, total tunggakan NPHD untuk KPU, Bawaslu dan TNI Polri mencapai Rp 508,9 miliar.

Tito meminta daerah yang belum menyelesaikan untuk segera melunasinya. Sebab, saat ini tahapan pilkada sudah berjalan cukup jauh dan memasuki tahap kampanye. Untuk pengamanan misalnya, kebutuhan anggaran tidak hanya digunakan di hari pemungutan suara. Namun di masa kampanye juga sudah butuh pengamanan. ”Itu semua memerlukan biaya. Belum lagi alat proteksi bagi petugas pengamanan,” terangnya.

Untuk mencari tahu sumber persoalan, mantan Kapolri itu akan menginstruksikan inspektorat dan Ditjen Keuangan daerah melihat persoalan di setiap daerah. ”Untuk melihat saldo anggaran yang ada di tiap daerah yang belum mengalokasikan ini apa hambatannya,” tuturnya. (lum/far/jpg)