Kampanye Didominasi Pertemuan Fisik

23
ilustrasi. (net)

Kekhawatiran sejumlah kalangan munculnya klaster-klaster baru Covid-19 dalam pilkada serentak 2020, semakin terbuka. Imbauan agar pasangan calon (paslon) mengutamakan kampanye daring dibandingkan tatap muka belum dipatuhi. Hal itu terpotret dari hasil pantauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di berbagai wilayah di Indonesia.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, dalam tiga hari terakhir, jajaran bawaslu mendapati 582 kegiatan kampanye di 187 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, kampanye tatap muka terbatas berada diranking pertama jenis kampanye yang dipilih paslon sebanyak 250 kegiatan atau 43 persen. ”Hampir separuh masih dilakukan dengan tatap muka,” ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin (1/10).

Sementara sisanya, 128 kegiatan dengan model penyebaran bahan kampanye dan 99 kegiatan pemasangan alat peraga. Adapun kampanye daring yang diharapkan banyak digunakan justru masih sangat rendah. Yakni, kampanye melalui media sosial sebanyak 64 kegiatan dan kampanye dalam jaringan sebanyak 41 kegiatan. ”Mayoritas pilihan paslon dan tim kampanye masih menggunakan kampanye dalam bentuk pertemuan langsung yang membutuhkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Sebagai konsekuensinya, lanjut Afif, meski sudah diatur protokol kesehatan (prokes), kampanye model tatap muka memiliki potensi adanya penyebaran Covid-19. apalagi, belum semua paslon sanggup mematuhi prokes yang disusun KPU.

Dari data Bawaslu, dalam tiga hari itu ditemukan pelanggaran prokes di 35 kabupaten/kota. Di mana masih ada tim kampanye membawa massa lebih dari 50 orang, hingga rendahnya disiplin masker dan jaga jarak. Sejumlah daerah yang ditemui melanggar di antara Kota Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Pasangkayu, Makassar dan Solok Selatan.

”Kita sanksi peringatan karena rata-rata kemudian mentaati,” tuturnya. Sebagaimana ketentuan PKPU 13/2020, lanjut dia, sanksi pelanggaran prokes dibuat berjenjang dan diawali dengan teguran, pembubaran, hingga pengurangan jatah hari kampanye.
Sementara itu, peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengatakan, harapan agar paslon punya ide penanganan covid belum muncul. Dari penelitian SPD, hanya sebagian saja yang memasukkan penanganan covid dalam visi misinya.

Di level provinsi, dari 24 pasangan calon gubernur yang maju, hanya ada lima paslon yang secara tegas menyatakan dalam visi misi maupun program kerjanya. ”Baik dari sisi pandeminya maupun dari sisi nanti pemulihan dampak ekonomi,” ujarnya.

Baca Juga:  Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun

Sementara di level kabupaten/kota, lanjut Erik, dari 51 paslon di 23 daerah yang diteliti, hanya 23 saja yang memiliki visi misi penanganan covid. Erik menilai, data tersebut menunjukkan masih banyak paslon yang tidak memiliki gagasan penanganan covid yang menjadi masalah masyarakat.

Sementara itu, pemerintah meminta agar setiap pelanggaran protokol kesehatan harus ditindak tegas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan hal kemarin (1/10).

”Pilkada masih banyak pelanggaran protokol (kesehatan) itu sudah pastilah, Bawaslu sudah mencatat,” kata dia. Mahfud memaklumi itu. Dia menilai pelanggaran yang dicatat Bawaslu tidak ada yang signifikan. Mahfud menilai itu sebagai pelanggaran kecil. ”Yang sampai fatal kan nggak ada,” imbuhnya.

Dia menyebut bahwa pelanggaran protokol kesehatan di luar urusan pilkada jauh lebih banyak. Menurut dia, itu menunjukkan, setiap yang terlibat dalam pilkada bisa mengendalikan diri. Baik peserta, penyelenggara, maupun penegak hukum.

Menurut Mahfud, penegak hukum sudah menjalankan peran dengan baik. Setiap pelanggaran ditindak. Termasuk, pelanggaran yang dia sebut masih kategori kecil. Tanpa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu yang selama ini diminta sekalipun, lanjutnya, penegakan hukum sudah berjalan.

Untuk itu, pemerintah menilai belum dibutuhkan perppu. ”(Petugas) Bisa mengendalikan itu tanpa dan belum terpikir ada perppu,” kata dia. Pejabat asal Jawa Timur itu menyebutkan, perppu belum dibutuhkan lantaran semua instrumen untuk menjalankan pilkada di tengah pandemi sudah ada. Mulai instrumen hukum sampai aparat penegak hukum.

Terpisah, Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyampaikan, untuk memastikan setiap pelanggaran protokol kesehatan ditindak, pihaknya sudah mengirimkan dua satuan setingkat kompi (SSK) di Depok dan Tangerang Selatan. Meski masuk wilayah Jawa Barat, kedua daerah itu masih masuk teritori institusi yang dia pimpin.

Selain itu, pasukan yang sudah tergelar seperti kodim turut mereka diandalkan. ”Untuk mem-back up Polri yang melaksanakan pengamanan saat pelaksanaan pilkada,” terang dia. Dudung memastikan bahwa protokol kesehatan mereka tegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. ”Sehingga, tidak menimbulkan klaster-klaster baru,” ujarnya. (far/syn/jpg)