Penimbun Obat-Oksigen, Siap-siap Dihukum Berat

20
Panser TNI-AD dan POLRI bersiaga di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2021). Penyekatan tersebut dilakukan dalam rangka pemberlakuan PPKM darurat. Hanya pengendara yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yang dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan DKI Jakarta yang bertujuan untuk membatasi mobilitas sekaligus menekan laju penyebaran virus Covid-19. FOTO : SALMAN TOYIBI

Pemerintah mengancam siapapun yang memanfaatkan kondisi kritis PPKM darurat demi kepentingan pribadinya akan diproses hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain menimbun obat, menaikkan harga dan menyebarkan berita bohong terkait Covid-19.

Jubir Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahadri mengungkapkan, pemda akan membentuk satgas khusus memastikan ketersediaan oksigen, obat, dan alkes. Sementara aparat Polri akan menindak tegas para spekulan penimbun tabung oksigen. Bagi masyarakat umum, diharapkan melaporkan jika menemukan oknum yang menimbun obat dan menjual di atas harga yang sudah ditentukan.

”Mereka yang menari di atas duka kita adalah penjahat kemanusiaan. Jangan mencoba-coba jadi spekulan. Jangan menimbun yang memanfaatkan keadaan di tengah banyaknya permintaan obat hukum akan bertindak,” tegas Jodi.

Selain itu, Jodi mengatakan bahwa para penyebar berita bohong, informasi yang tidak benar juga akan ditindak sesuai hukum berlaku. ”Sebagaimana pelanggaran PPKM lainnya, berita salah bisa menyesatkan keluarga pasien. Bahkan, juga bisa mencelakakan orang-orang yang masih sehat. Kalau berita itu tidak jelas sumbernya. Berhentilah di tangan Anda. Jangan sampai nyawa orang lain celaka karena hoaks yang Anda sebar,” jelasnya.


Sementara itu, kenaikan harga obat yang digunakan untuk perawatan pasien Covid 19 membuat Polri curiga. Salah satunya, obat antibiotik. Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, pemantauan penjualan dan harga obat antibiotik dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan. ”Aktivitas jual beli secara langsung dan online dipantau,” paparnya.

Dengan itu, bila ada upaya mempermainkan harga obat tentunya akan diketahui. Dia mengatakan, Polri akan langsung ke pabrik pembuat obat untuk mengetahui seluk beluk obat tersebut. Jalur distribusi obat juga akan ditelusuri. ”Kami berupaya mencegah penimbunan obat,” tegasnya.

Dia menuturkan, semua pihak diharapkan mematuhi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan pemerintah. Petugas tidak akan ragu atau segan dalam menindak oknum penjual nakal. ”Menimbun dan menaikkan harga tidak wajar, kami segera tindak,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah membuat surat telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 terkait harga eceran tertinggi dan Alkes di masa pandemi Covid 19. Dalam telegram itu kapolda mendapatkan lima poin instruksi. Argo menuturkan, pengawasan kepatuhan menjalankan PPKM darurat dan mengendalikan HET obat di masa pandemi.

Lalu, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan dan penjualan obat harga tak wajar. ”Selanjutnya, penegakan hukum secara tegas untuk setiappihak yang menghambat penanggulangan pandemik,” jelasnya.

Keempat, mempelajari dan memahami serta berkoordinasi dengan kejaksaan untuk penerapan pasal terhadap pelaku pidana pandemi Covid-19. ”Kelima, semua dilaporkan ke Kapolri melalui Kabareskrim,” ujarnya.

Baca Juga:  Wagub Audy Kaget! RSUD M Zein Painan Produksi Oksigen Secara Mandiri

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah mengarahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelanggaran hukum terkait kebijakan PPKM darurat. Dia meminta seluruh jaksa yang bertugas di bidang penanganan perkara dan penuntutan berkoordinasi dengan penegak hukum lain. Tujuannya, untuk memastikan tugas mereka tetap berjalan baik meski PPKM darurat tengah berlangsung.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, sanksi terhadap pelanggar aturan PPKM darurat harus dipastikan memberikan efek jera.

”Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan,” imbuhnya. Lebih dari itu, Kejagung ingin penggunaan APBN maupun APBD selama PPKM darurat dikawal secara ketat.

Leonard menyebut, jaksa agung sudah memerintahkan jajarannya tidak ragu menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi.

”Jangan ragu melakukan upaya represif melalui penindakan bagi siapa saja atau pihak kementerian, lembaga, pemerintah daerah apabila ada yang bertujuan untuk mengambil kesempatan dan keuntungan tidak sah bagi pribadinya sendiri di tengah kondisi yang seperti ini,” terang dia.

Jaksa agung, masih kata Leonard, meminta semua jaksa tidak segan memberikan tuntutan maksimal kepada pihak-pihak melakukan korupsi atau tindak pidana lain terkait penanggulangan Covid-19.

”Berkaitan dengan penyalahgunaan alat kesehatan Covid-19 oleh oknum tertentu dan kerumunan, diimbau untuk dituntut secara maksimal terhadap pelaku bersangkutan,” tegas dia.

Mereka tidak ingin di tengah kesusahan masyarakat, ada yang berusaha mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Lebih dari itu, seluruh jajaran Kejagung diminta mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah selama PPKM darurat.

”Dukungan penuh kepada para kepala daerah dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM darurat Covid-19,” jelasnya.

”Berikan pendampingan hukum, pendapat hukum kepada kepala daerah yang mengalami hambatan regulasi yang berkaitan langsung dengan PPKM darurat seperti penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu,” tambahnya.

Leonard menambahkan, pihaknya juga sudah mengarahkan supaya seluruh pegawai di Kejagung maupun di kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi mengatur pola kerja selama pandemi. Selain menerapkan work from home, mereka juga telah diminta untuk mengatur pegawai yang harus tetap work from office maksimal hanya 25 persen dari total jumlah pegawai yang ada di satuan tugas masing-masing. (tau/idr/syn/jpg)