Presiden Pastikan Pembebasan Bersyarat tak Berlaku Bagi Koruptor

Presiden RI Joko Widodo. (foto: Twitter Jokowi)

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi.

Hal itu ditegaskan Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4).

“Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini,” ujarnya.

Kepala negara memastikan bahwa pembebasan bersyarat sejumlah narapidana yang telah disetujui minggu lalu hanya ditujukan bagi narapidana untuk tindak pidana umum.

“Tetapi tidak bebas begitu saja. Tentu saja ada syarat, kriteria, dan pengawasannya,” imbuhnya

Pembebasan secara bersyarat dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19, terutama di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada.

“Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor. Bahkan dibicarakan di rapat pun tidak pernah,” kata Presiden di akun Twitter resminya @jokowi, Senin (6/4).

Warga binaan di lapas melebihi kapasitas yang ada tentunya sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19.

Di negara-negara yang lain, dia melihat misalnya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi, Brasil 34 ribu napi, negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama.(esg)