Ganti Rugi tak Rampung 2021, Pembangunan Dikabarkan Berhenti Februari 2022

76
UANG GANTI RUGI: Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy melakukan penyerahan uang ganti rugi pembebasan lahan tol Seksi I Padang- Sicincin secara simbolis bertempat di Kantor Bupati Padangpariaman kemarin (6/11).(IST)

Pembayaran ganti kerugian tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kasang-Kapalohilalang terus berlanjut. Kemarin (6/12), ganti kerugian diserahkan untuk pemilik lahan di tiga nagari di Kecamatan Batanganai. Yakni, Nagari Sungai Buluah Selatan, Sungai Buluh Utara, dan Sungai Buluh Barat.

Ganti rugi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Total pemilik lahan yang menerima ganti kerugian lahan tersebut, sebanyak 16 pemilik lahan. Lalu, ditambah 12 penggarap. Total nilai ganti ruginya sekitar Rp 5,6 miliar.

”Dana untuk pembayaran ganti rugi lahan yang disetujui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebanyak Rp 164 miliar untuk 211 bidang tanah yang berada di Kabupaten Padangpariaman. Dana pembayaran ganti tol ini langsung dari pemerintah pusat,” ujar Audy saat memberikan sambutan jelang penyerahan ganti rugi secara simbolis, di Hall Kantor Bupati Padangpariaman, kemarin.

Audy menyebut, sebenarnya uang ganti rugi ini sudah ada sejak sebulan lalu. Namun agar tidak terjadi tumpang tindih pembayaran, BPN melakukan verifikasi ulang. Dia berharap masyarakat yang telah menerima pembayaran bisa menjadi menginformasikan pada masyarakat pemilik tanah yang lain bahwa penggantian yang dilakukan bukan ganti rugi tapi ganti untung.

Usai penyerahan ganti rugi secara simbolis tersebut, Padang Ekspres mewawancarai Audy terkait dorongan Pemprov Sumbar dalam percepatan penyaluran ganti rugi. Audy pun mengatakan bahwa ganti rugi pasti akan terus berjalan. Yang pasti, ganti rugi sekitar Rp 164 miliar tersebut akan berlangsung beberapan hari ke depan.

”Penyaluran ganti rugi sekitar Rp 164 miliar ini dilaksanakan bertahap. Hari ini kan ada diserahkan. Besok ada lagi, besoknya ada lagi. Jadi 16 bidang (disalurkan pembayarannya, red) per hari. Sampai selesai, insya Allah,” papar Audy didampingi Staf Ahli Ekonomi Pembangunan Pemprov Sumbar Syafrizal Ucok, Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang, Forkopimda Sumbar, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar.

Penyaluran ganti rugi yang dimulai kemarin, katanya, ditargetkan rampung selama 3 hari. ”Yang lain tetap berproses. Apresal masih, musyawarah masih. Jadi, prosesnya tidak pernah berhenti. Jadi terus dia (berlangsung pembebasan dan ganti rugi lahan, red),” ujarnya.

Kendati demikian, Audy mematikan bahwa seluruh persil tanah untuk pembangunan tol tidak rampung pembayarannya tahun 2021. ”Kalau seluruh persil tidak (penyaluran ganti rugi, red). Tapi, kalau yang 211 iya (selesai dibayarkan di 2021, red),” ungkapnya sembari mengakhiri wawancara dan mengatakan bahwa segala proses pembebasan dan ganti rugi lahan aman seluruhnya.

Sedangkan Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang berharap, warga yang menerima ganti rugi lahan bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. ”Gunakan ganti kerugian ini untuk berinvestasi, seperti membeli tanah lagi atau dengan membangun rumah kontrakan dan lainnya. Semoga pembangunan jalan tol juga bermanfaat untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rahmang

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumatera Barat, Yuhendri, melaporkan bahwa pembayaran ganti kerugian diserahkan kemarin untuk pemilik 16 bidang lahan dan non bidang tanah sebanyak 12 penggarap.

”Hasil identifikasi sebanyak 1.486 bidang, pengumuman 1.471 bidang, penilaian 1.323 bidang, dan musyawarah 1.083 bidang. Lalu target berikutnya untuk kelengkapan dokumen sebanyak 226 bidang yang sudah dimusyawarahkan, dan 203 bidang dalam penilaian,” paparnya.

Kabar Penghentian Berkembang

Di tengah dimulainya kembali penyaluran ganti rugi, tersiar kabar bahwa Hutama Karya (HK) bakal menghentikan seluruh pekerjaannya per Februari 2022. Hal itu bakal terjadi apabila pembebasan lahan untuk tol seksi 1 tersebut tidak rampung 2021 ini. Kabar itupun diperkuat dengan mencuatnya kabar HK memulai memutus kontrak sejumlah pekerjanya untuk pembangunan tol Kasang-Kapalohilalang.

Sejalan dengan itu, HKJT dilaporkan bakal mengalihkan fokus pengerjaannya untuk tol Dharmasraya-Rengat. Hal itu lantaran Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, sudah menjamin pengerjaan tol di daerahnya bisa dimulai tahun 2022 mendatang.

Baca Juga:  Bentuk Tim, Sumbar Belum Masuk Kriteria Probable Hepatitis Akut

Dari pantauan Padang Ekspres, saat ini aktivitas pengerjaan tol Padang-Pekanbaru seksi 1 tersebut hanya tampak di Nagari Paritmalintang. Tepatnya di sekitaran STA 23+400 atau tol yang melintasi jalan menuju kantor Bupati Padangpariaman. Itupun pengerjaan yang berlangsung di sana hanya pada pembuatan talud dan taman dinding jalan yang panjangnya sekitar 100 meter.

Sedangkan ruas tol yang sebelumnya dibangun di Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batanganai, tepatnya yang melintasi Jalan Padang-Bukittinggi, tidak terlihat lagi ada pengerjaan. Begitupun dengan ruas tol di Tarok, Nagari Kapalohilalang.

Untuk memastikan kabar itu dan progress pembangunan tol tersebut, Padang Ekspres menghubungi Project Direktur Hutama Karya Jalan Tol (HKJT), Marthen Robert Signal, ke nomor pribadinya, kemarin. Namun nomor ponselnya tersebut tidak aktif.

Sedangkan pesan konfirmasi yang dilayangkan ke nomor WhatsApp pribadinya, tidak dibuka hingga berita ini diterbitkan. Hal serupa juga terjadi pada nomor ponsel dan WhatsApp Berlin Tampubolon, Manager Pembebasan Lahan dan Tekhnis HKJT.

Menyikapi ini, Wagub Sumbar Audy Joinaldy sewaktu penyerahan ganti rugi tanah warga di Padangpariaman kemarin, memastikan bahwa sebagai proyek strategis nasional pembangunan jalan tol akan terus dilanjutkan. Terlebih, pemerintah sudah mengucurkan anggaran ratusan miliar untuk penggantian lahan.

”Banyak berita hoaks beredar bahwa proyek ini dihentikan, Hutama Karya sebagai pelaksana hengkang dari Sumbar dan banyak kabar lain yang dipastikan tidak benar. Masyarakat jangan sampai termakan informasi tidak benar itu,” katanya. Dia berharap dukungan semua pihak. Ninik mamak, tokoh masyarakat terutama pemilik lahan untuk bisa mempercepat pembangunan tol ini.

Pilih Rute Paling Efektif

Menyusul persoalan pembangunan tol Sumbar secara umum dan Limapuluh Kota khususnya, Ketua DPRD SumbarSupardi minta pemilihan jalur untuk pembangunan tol efektif. Artinya, dapat dipilih alternatif jalur paling minim dampak kerugiannya bagi masyarakat.

”Kita yakin pemerintah pusat memiliki banyak alternatif jalur untuk pembangunan. Kita sarankan agar benar-benar dilakukan kajian, kemudian paling penting adalah musyawarah mufakat bersama masyarakat untuk menetapkan lahan mana yang akan dimanfaatkan,” harap Supardi.

Dalam program pembangunan ini, pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah daerah, Wali Kota Payakumbuh Riza Falevi dan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo untuk mendorong pembangunan jalan tol ini. ”Harapan kita, ke depan langkah strategis segera dilakukan dan menggandeng masyarakat dalam pengambilan keputusannya,” harap Supardi.

Ketika Sumbar masih belum bergerak progresif dalam pembangunan dan pembebasan lahan, Tol Pekanbaru-Bangkinang segera beroperasionalkan di awal tahun 2022 ini. Tentunya, masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota di Sumbar paling awal merasakan manfaatnya. Apalagi jika Bangkinang-Pangkalan tersambung dan Pangkalan-Payakumbuh berikutnya, akses transportasi akan semakin lancar.

Hal itu dibayangkan salah seorang pedagang, Agon Datuak Gindo yang dua kali sepekan bolak balik Limapuluh Kota-Pekanbaru. Pedagang sayur mayur ini mengaku sangat butuh waktu cepat untuk sampai di daerah tujuannya di Provinsi Riau.

”Pukul 12.00 atau pukul 01.00 dini hari, saya sudah harus sampai di Riau. Jika telat, pelanggan akan mencari pedagang lain yang lebih cepat. Sebab, sayur akan dikirim lagi kesejumlah tempat di penjuru Provinsi Riau ini,” jelas Agon.

Sekedar diketahui rencana awal pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Padang-Pekanbaru. Tol sepanjang 254,8 kilometer ini akan melewati rute Padang menuju Bukittinggi hingga Limapuluh Kota sampai Pekanbaru. Sedikitnya delapan nagari dilewati jalan tol sepanjang 43 kilometer dengan sebuah terowongan 14 kilometer tersebut.

Dari perjalanannya warga di empat nagari meminta agar trase atau jalur tol itu dialihkan. Sebab, dinilai melewati pemukiman dan lahan produktif masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Gurun, Nagari Lubuak Batingkok, dan Nagari Taeh Baruah. (apg/wni/fdl)