Tempelkan Nama Penerima BLT di Kantor Nagari

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyaksikan penyaluran bantuan JPS Provinsi kepada masyarakat Kota Sawahlunto, kemarin (7/5). (IST)

Pemprov Sumbar menginstruksikan bupati dan wali kota menyediakan saluran informasi dan pengaduan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi virus korona (Covid-19) di masing-masing daerah.

Surat Gubernur Sumbar Nomor 489/138/Humas-2020 tersebut, menyikapi surat dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.

”Hal ini bertujuan membuka partisipasi publik dan mencegah berbagai bentuk maladministrasi dalam pendataan dan penyaluran sosial masyarakat terdampak Covid-19,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno seperti tertuang dalam surat tersebut. Saluran, prosedur, pejabat atau petugas pengelola informasi dan pengaduan dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19 tersebut, tambah Irwan, agar mem-publish di berbagai media komunikasi pemerintah daerah, serta berbagai media sosial yang dimiliki masing-masing kabupaten/ kota.

”Seluruh data bantuan penerima bantuan langsung tunai (BLT), jaring pengaman sosial (JPS), program keluarga harapan (PKH), penerima bantuan program Kartu Prakerja, dan lainnya itu agar dipajang dan ditempelkan di kantor-kantor kecamatan sampai ke nagari dan jorong, serta tempat strategis lain yang bisa diakses langsung oleh masyarakat,” tukas Irwan.

Menanggapi hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyampaikan apresiasi atas respons cepat gubernur terhadap tindak lanjut saran Ombudsman, seperti tertuang dalam kajian cepat Ombudsman mengenai ketersediaan layanan informasi dan pengaduan penyaluran bantuan sosial bansos Covid-19.

”Alhamdulillah, Gubernur merespons dengan cepat saran Ombudsman dengan menerbitkan surat nomor:489/138/Humas-2020, tertanggal 6 Mei 2020 perihal Penyedian Layanan Informasi dan Pengaduan Penyaluran Bantuan Sosial Bansos Covid-19,” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, kemarin.

Menurut dia, surat itu ditembuskan kepada Ombudsman oleh gubernur. Intinya, meminta bupati dan wali kota menyediakan layanan informasi dan pengaduan penyaluran bantuan sosial bansos Covid-19.

Sebelumnya, periode 22 sampai 23 April 2020, Ombudsman telah melakukan penelusuran ke berbagai media komunikasi seperti website pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait dan berbagai jenis platform media sosial yang dimiliki pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

”Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sumbar, yang memiliki kanal infomasi atau pengaduan penyaluran bansos Covid-19,” ujarnya.

Untuk itu, dia menilai, ketiadaan saluran informasi dan pengaduan jelas sebuah perbuatan maladministrasi. Pemerintah daerah dinilai sudah mengabaikan kewajibannya untuk menyediakan layanan informasi atau pengaduan dalam hal pelayanan publik.

”Ketiadaan layanan pengaduan internal, juga menyebabkan potensi maladministrasi penyaluran bansos
dalam bentuk lain menjadi terbuka terjadi. Di antaranya, penyimpangan prosedur, tidak melayani, pungli, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan berpihak,” katanya.

Ombudsman berharap, seiring disediakannya layanan itu berbagai maladministrasi dalam penyaluran bansos dapat dicegah secara dini. Sehingga, masyarakat tidak bingung dan bertanya-tanya lagi, karena ada saluran informasi ataupun pengaduan.

”Namun mengingatkan bahwa surat ini baru langkah awal, kita berharap bupati dan wali kota juga merespons dengan cepat,” tutur Yefri. Dan tentunya, gubernur tidak hanya menerbitkan surat ke bupati dan wali kota.

Pemprov diharapkan memulai langkah perbaikan terlebih dahulu dengan menyediakan saluran itu di website Pemprov, OPD terkait dan media sosial pemprov.

”Kami akan pantau terus, seminggu ke depan akan cek lagi. Kami berharap para kepala daerah merespons dan melakukan langkah perbaikan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyampaikan hasil rapid assessment tentang ketersediaan saluran pengaduan atau informasi terkait bantuan sosial Covid-19 terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten/kota di Sumbar, Selasa (5/5).

Dalam hasil rapid assessment tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyimpulkan bahwa dari hampir seluruh kanal media komunikasi pemerintah, mulai dari website pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumbar, termasuk website khusus Covid-19 dan website Dinas Kominfo, hingga akun media sosia, tidak ada saluran khusus pengaduan bansos.

Warga Sawahlunto Terima JPS
Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, Kamis (7/5) menyaksikan langsung bantuan jaring pengamanan sosial (JPS) Pemprov Sumbar yang diantarkan petugas Pos ke alamat penerima.

Salah satunya keluarga Samin, 70, Nagari Bukikgadang, Kecamatan Talawi menerima langsung uang tunai selama dua bulan yaitu bulan April dan Mei 2020, masing-masing Rp 600 ribu per Kepala Keluarga (KK) per bulan, total Rp 1,2 juta.

”Bantuan ini untuk membantu masyarakat terdampak langsung akibat Covid-19 di Sawahlunto. Ini baru tahap pertama, sebentar lagi tahap kedua akan menyusul,” kata Nasrul Abit.

Ada sebanyak 665 KK terdampak Covid-19 di Sawahlunto mulai menerima bantuan program JPS. Bantuan itu disalurkan kepada keluarga miskin yang tinggal di desa. Mereka termasuk warga terdampak Covid-19 yang dapat memperoleh bantuan.

”Mudah-mudahan bantuan ini bisa membantu meringankan kesulitan selama adanya virus korona,” ucap mantan Bupati Pessel dua periode tersebut.

Nasrul menegaskan, Pemprov Sumbar tidak pernah menahan bantuan untuk masyarakat. Semuanya menunggu data dari kabupaten/kota. Selagi data valid berdasarkan nama dan alamat, sudah diserahkan oleh daerah.

”Buktinya hari ini, bantuan sudah berjalan di Sawahlunto untuk tahap pertama,” imbuhnya. Setelah memberikan bantuan rumah penerima JPS dari Sumbar itu akan ditempeli stiker yang bertujuan agar tidak terjadi bantuan ganda kepada masyarakat.

Wali Kota Sawahlunto Deri Asta mengatakan, sebelumnya Pemko Sawahlunto sudah memberikan bantuan beras 20 kilogram kepada 5.000 KK yang terdampak Covid-19 dan uang Rp 300 ribu.

”Kalau bantuan langsung tunai dari Pemko Sawahlunto dibayarkan melalui Bank Nagari, maka BLT provinsi dibayarkan melalui Kantor Pos. Terlepas dari sistem
pemberian bantuan, harapan kita semua masyarakat terdampak Covid-19 bisa terbantu,” ujar Deri Asta. (i/a)