Picu Kerusuhan, Ratusan Orang Ditangkap

34
Bentrokan terjadi saat para peserta aksi mencoba mendekati Istana Negara untuk menuntut dibatalkannya RUU Cipta Kerja. (Jawapos.com)

Demonstrasi penolakan RUU Omnibus Law/ Cipta Kerja (Ciptaker) akhirnya menimbulkan kerusuhan kemarin. Di Jakarta setidaknya terdapat lima titik yang terjadi aksi pembakaran dan pengrusakan kendaraan. Polda Metro Jaya menduga aksi pembakaran dan pengrusakan kendaraan dilakukan kelompok anarko.

Pantauan Jawa Pos (grup Padang Ekspres), pembakaran terjadi di pos polisi Patung Kuda dan Harmoni pada Siang Hari. Lalu, pada sore harinya pembakaran dilakukan pada dua halte bus Trans Jakarta, yakni halte Sarinah dan Bundaran HI. Terjadi juga pengrusakan mobil polisi di Tangerang.

Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti siapa pelaku pembakaran, apakah murni aksi demonstran atau kelompok anarko. Selama ini kelompok anarko disebut polisi sebagai kelompok yang berupaya membuat kerusuhan.

Diketahui, Kamis pagi Polda Metro Jaya menangkap 40 orang yang diduga kelompok anarko. Jumlah yang ditangkap terus Meningkat hingga sore Hari. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus menuturkan, hingga pukul 17.00 jumlah orang yang diamankan mencapai hampir 500 orang. ”Sebagian diduga ada kelompok anarko, yang bukan mahasiswa dan buruh,” paparnya dihubungi kemarin.

Karena itu, polisi menduga sejumlah pembakaran di Jakarta dan pengrusakan juga dilakukan kelompok anarko. Saat ini penyelidikan masih dilakukan. ”Ada arah ke anarko ini,” papar mantan Kabidhumas Polda Jawa Barat tersebut.

Menurutnya, upaya mengamankan 500 orang demonstran itu sebenarnya untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid 19. Terbukti dengan hasil rapid tes dari 500 orang tersebut 34 orang di antaranya reaktif. ”Yang reaktif ini dikirim untuk tea swab di Wisma Atlit,” jelasnya.

Dalam demonstrasi Omnibus Law di berbagai daerah, juga terjadi tindak kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian. Seperti di Bandung, terdapat 138 mahasiswa yang mengalami luka-luka akibat bentrok dengan aparat.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menuturkan bahwa di satu sisi aparat harusnya menjaga aksi unjuk rasa sebagai pelaksanaan hak menyampaikan pendapat yang dilindungi UUD 1945. Sebagai hukum tertinggi di Indonesia. ”Namun dari telegram kapolri, diketahui polisi menempatkan diri sebagai alat penguasa,” paparnya.

Aksi anarkis yang dilakukan demonstran juga sangat disayangkan. Walau bisa dimaklumi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penguasa, DPR dan pemerintah. ”Kalau terus begini bola panas akan makin besar,” tuturnya.

Dia mengatakan, sepertinya massa telah belajar dari penolakan RUU KPK yang ternyata terus bergulir ketika diprotes dengan demonstrasi. Yang pada akhirnya terbukti melemahkan KPK. ”Itu yang dipelajari massa,” terangnya.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara tegas menampik kabar keterlibatan mahasiswa dalam aksi anarkis kemarin (8/10). Koordinator Media BEM SI Andi Khiyarullah menuturkan, mahasiswa sudah mulai menarik diri sejak sore usai chaos terjadi. Mahasiswi ditarik mundur sekitar pukul 15.30 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tak berselang lama, sekitar 16.30, massa BEM SI ditarik mundur seluruhnya saat chaos tiba-tiba terjadi. ”Bukan. BEM SI satu komando, tarik mundur setelah chaos,” tegasnya.

Disinggung soal adanya aksi kekerasan yang diterima mahasiswa, Andi mengaku masih belum ada laporan resmi. Hingga petang, tim dari setiap perguruan tinggi masih sibuk mengevakuasi massa aksinya masing-masing.

Massa mahasiswa sendiri telah berkumpul sejak pagi di sekitar gedung Grapari, Jakarta Pusat. Niat mereka menuju istana dicegat oleh aparat. Sekitar 5 ribu mahasiswa turun ke jalan untuk memperjuangkan hak rakyat yang telah dirampas melalui RUU Cipta Kerja.

Baca Juga:  PM Thailand Harus Mundur, Demonstran Beri Waktu Tiga Hari

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja. ”Secara narasi, kami sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu,” tegasnya.

Sebelumnya, mahasiswa telah menyampaikan mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR usai disahkannya RUU Cipta Kerja melalui sidang paripurna awal  minggu ini. RUU sapu jagad ini dinilai tak memihak pada rakyat terutama pekerja/buruh.

Presiden Cek Food Estate di Kalteng
DI Tengah berbagai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law, kemarin (8/10) Presiden Joko Widodo berada di Pulang Pisau, Kalteng. Presiden mengecek kesiapan penanaman perdana padi di lahan seluas 30 ribu hektare di Pulang Pisau dan Kapuas. Bagian dari program food estate di lahan dengan luas sekitar 770 ribu hektare.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin membantah anggapan kunjungan tersebut untuk menghindari unjuk rasa. ”Agenda presiden untuk food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi,” ujarnya.

Presiden keluar dari Jakarta sejak Rabu (7/10) sore. Dia terbang ke DIJ kemudian menuju solo lewat darat. Kehadiran di Solo itu dalam rangka berziarah ke makam kedua orangtuanya. Usai berziarah, dia kembali ke Yogya dan kemarin pagi langsung bertolak ke Palangkaraya. Selain mengecek food estate, kemarin presiden juga membagikan banpres produktif untuk para pelaku UKM yang terdampak Covid-19.

Dalam kunjungannya ke lahan food estate, presiden menyampaikan bahwa dalam satu area tidak hanya ditanami satu komoditas dalam hal ini padi. Melainkan dikombinasikan dengan tanaman-tanaman produktif lain. Sehingga pendapatan petani ke depan tidak hanya bergantung pada panen satu jenis komoditas saja.

Tahun ini program food estate dimulai dengan penanaman padi di lahan seluas 10 ribu hektare di Pulang Pisau dan 20 ribu hektare di Kapuas. Secara keseluruhan, di Kalteng ada 168 ribu hektare lahan yang akan ditanami padi.

Kunker Jokowi sontak mengundang perhatian masyarakat. Banyak kritikan muncul di media sosial yang menilai tindakan Jokowi ini tak elok. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio berpendapat beda. Menurutnya tak jadi soal. Apalagi, jika demo yang dilakukan tak menyertakan surat resmi untuk bisa berdialog dengan presiden. ”Kalau tidak ada tuntutan ketemu, ya kalau ada jadwal memang pasti presiden berangkat,” tuturnya.

Meski begitu, Agus tak membenarkan pola komunikasi pemerintah. Dia mengatakan, harus ada perbaikan. Bila tidak, kondisi bisa semakin kacau. ”Makanya saya selalu bilang, ini makin gawat karena tidak ada juru bicara. Masa presiden suruh ngomong langsung,” ungkapnya.

Juru bicara (jubir) ini, kata dia, lebih diutamakan sebagai perwakilan negara. Tidak sekadar juru bicara presiden saja. Misalnya, posisi ini diserahkan pada Menteri Komunikasi dan INformatika. Bisa juga tim KSP atau yang lainnya. Adanya jubir resmi ini sebelumnya pun telah diterapkan oleh presiden terdahulu. Era Presiden Soeharto ada Moerdiono yang cekatan menjawab pertanyaan masyarakat. Ada pula Wimar Witoelar yang menjadi jubir era Presiden Abdurrahman Wahid. ”Banyak hoax, itu harus dijawab. Masalahnya, yang jawab siapa? Mana tim presiden,” keluhnya. (jpg/wil)