Audy Paling Kaya, Indra Catri Terendah

ilustrasi. (net)

Empat bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur/ wakil gubernur sudah resmi mendaftar KPU Sumbar. Dari keempat bapaslon itu, ternyata balon Wagub Sumbar Audy Joinaldy paling kaya, sedangkan Indra Catri paling bawah.

Berdasarkan data yang dirangkum Padang Ekspres pada laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses tadi malam (9/9) pukul 20.00, diketahui total harta kekayaannya Audy berdasarkan laporan 27 Agustus 2020 senilai Rp 58,11 miliar.

Dalam laporan tersebut, balon yang diusung PKS dan PPP ini memiliki sejumlah aset di beberapa daerah. Seperti, Jakarta, Padang dan Makassar. Audy memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 48,65 miliar. Pengusaha bidang pertanian dan peternakan itu juga memiliki kendaraan dengan total nilai Rp 1,05 miliar, terdiri BMW 318 tahun 2014, BMW X4 2016, dan Toyota Fortuner 2016. Sedangkan harta bergerak lainnya senilai Rp 105 juta, kas dan setara kas Rp 1,705 miliar, dan harta lainnya Rp 6,60 miliar.

Sedangkan, Mahyeldi yang berpasangan dengan Audy sebagai calon gubernur, memiliki jumlah total harta kekayaan Rp 3,35 miliar berdasarkan laporan 18 Maret 2020. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 2,47 miliar yang semuanya tersebar di Padang.

Wali Kota Padang ini juga memiliki alat transportasi senilai Rp 167 juta. Transportasi terdiri dari mobil Kijang Innova, motor Honda Beat, dan motor Honda X1B02N040 A/T. Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 798 juta. Ada juga kas dan setara kas Rp 317 juta, dan harta lainnya Rp 25 juta. Mahyeldi juga punya utang sebanyak Rp 403 juta.

Untuk balon gubernur koalisi partai Demokrat dan PAN, Mulyadi memiliki kekayaan total Rp 44,05 miliar berdasarkan laporan 30 Agustus 2020. Dibandingkan calon lainnya, dia calon terkaya kedua setelah Audy.

Kekayaan anggota DPR RI itu terdiri dari, tanah dan bangunan senilai Rp 13,39 miliar. Bangunan dan tanah tersebar di Jakarta dan Bukittingi. Ia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 1,61 miliar. Terdiri mobil Toyota Avanza, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Jeep, Toyota Alphard. Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp 701 juta, surat berharga Rp 1 miliar, kas dan setara kas Rp 22,36 miliar dan harta lainnya Rp 5 miliar. Dia juga memiliki utang sebesar Rp 19 juta.

Sementara wakilnya, Ali Mukhni memiliki total kekayaan Rp 5,37 miliar berdasarkan laporan pada 21 Februari 2020. Bupati Padangpariaman itu memiliki kekayaan terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,6 miliar yang berada di Padang dan Pariaman. Kekayaannya juga terdiri dari alat transportasi dan mesin Rp 215 juta. Terdiri dari mobil Honda Freed, Nissan Terano dan harta bergerak lainnya Rp 448 juta. Kemudian, kas dan setara kas Rp 107 juta.

Sementara bakal calon gubernur dari Partai Gerindra Nasrul Abit memiliki jumlah kekayaan Rp 8,311 miliar berdasarkan laporan 1 April 2020. Kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 7,925 miliar. Aset tersebut berada di Bandarlampung, Lampung Selatan, Kota Padang, dan Pesisir Selatan.

Untuk kekayaan transportasi dan mesin, wagub itu senilai Rp 320 juta terdiri Toyota Fortuner dan harta bergerak lainnya Rp 89 juta. Lalu, kas dan setara kas Rp 132 juta. Ia juga memiliki utang senilai Rp 155 juta.

Sedangkan pasangannya, Indra Catri memiliki kekayaan senilai Rp 2,931 miliar berdasarkan laporan 2 April 2020. Bupati Agam ini merupakan kontestan memiliki harta kekayaan paling kecil dibandingkan yang lainnya.

Indra memiliki kekayaan terdiri dari tanah dan bangunan Rp 2,950 miliar yang semuanya berada di Padang. Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp 470 juta yaitu VW Combi Minibus 1975, VW Combi Minibus 1973, Toyota Avanza, dan Kijang Innova. Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 60 juta, kas setara kas Rp 95 juta. Ia juga memiliki utang Rp 643 juta.

Lalu, Fakhrizal, balongub didukung Golkar, PKB, dan Nasdem. Fakhrizal memiliki nilai total kekayaan Rp 5,706 miliar berdasarkan laporan 29 Maret 2019. Kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,1 miliar terletak di Jakarta, Padang, Jepara, Badung, dan Semarang. Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp 350 juta yaitu Toyota Kijang Innova dan Toyota Harrier Jeep. Mantan Kapolda Sumbar itu juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 147 juta, kas dan setara kas Rp 726 juta, harta lainnya Rp 302 juta.

Baca Juga:  Djohermansyah: Sebaiknya Diundur ke 2021

Selanjutnya, Genius Umar yang menjadi pasangan Fakhrizal memiliki kekayaan total Rp 6,449 miliar berdasarkan laporan 28 Maret 2020. Kekayaan Wali Kota Pariaman itu terdiri dari tanah dan bangunan total Rp 6,169 miliar tersebar di Jakarta, Padangpariaman, Pariaman, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Genius juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 307 miliar, terdiri Toyota Fortuner, Honda sepeda motor dan harta bergerak lainnya senilai Rp 112 juta. Ia memiliki kas dan setara kas senilai Rp 351 juta dan hutang Rp 490 juta.

Komisioner KPU Sumbar Izwaryani menyampaikan, persyaratan LHKPN ini wajib dipenuhi oleh calon kepala daerah. Disampaikannya, KPU hanya menerima laporan kekayaan pada tahun 2019. Dengan masa periode pelaporan sejak Januari 2020.

Sesuai jadwalnya, penyampaikan perbaikan persyaratan akan diumumkan pada 13 September. Lalu, calon juga mendapatkan kesempatan dalam melakukan perbaikan pada 14-16 September. ”Jika ada persyaratan yang tak lengkap, masih ada waktu untuk melengkapi. Jika tak diperbaiki maka masuk kategori berkas tak lengkap,” katanya.

Wajib Jalankan Protokol Kesehatan
Menkopolhukam RI Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 berlangsung virtual, kemarin (9/9) kembali menegaskan bahwa wajib menjalankan protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada.

”Tugas pemerintah pertama kali memastikan protokol kesehatan untuk seluruh rakyat. Di mana, protokol kesehatan menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan pilkada tahun ini,” ujar Mahfud MD dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kapolda, Danrem 032 WRB, Kajati, dan Kabinda Sumbar itu.

Tahapan penting dalam proses pilkada, terang dia, adalah pendaftaran pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara. Dalam proses ini harus memperhatikan protokol kesehatan. ”Sehingga, pemilihan umum kepala daerah atau pilkada tidak membuat pilu,” harap Mahfud.

Turut andil pemerintah dalam mensukseskan pilkada serentak ini sangat diperlukan. Dikarenakan, banyak kejadian ketika tahap pendaftaran tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemendagri pun telah menegur daerah-daerah yang melanggar protokol kesehatan. Dan, pelaksanaan tahap debat dalam Pilkada juga dibatasi maksimal 50 orang. Jika terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi.

Sementara Mendagri Tito Karnavian mengatakan, peraturan perundang-undangan menjadi rambu-rambu didalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Adanya kejadian pada 4 sampai 6 September tersebut di mana saat itu terdapat beberapa masalah di lapangan dalam penerapan protokol kesehatan. Pada tahap pendaftaran calon, pendukung begitu banyak sehingga timbul kerumunan massa yang begitu massif, tidak terkendali, dan tidak mengikuti protokol kesehatan.

Kejadian itu, terlihat Bawaslu RI mencatat adanya 141 pelanggaran pada pendaftaran hari pertama dan 102 pelanggaran menjelang penutupan. Sementara KPU RI mencatat terdapat 37 bakal pasangan calon yang salah satunya positif Covid-19. Hal itu terjadi seperti contoh kasusnya Kabupaten Bima, kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pohawato dan lain-lainnya.

”Maka dari itu, kejadian tersebut dapat menjadikan gambaran untuk kita semua untuk tahapan pelaksanaan pilkada serentak nanti,” terang Tito. Rakorsus ini membicarakan langkah-langkah yang lebih sistematis dalam rangka pelaksanaan pilkada secara baik, serta dengan berpijak dengan protokol kesehatan.

Selain itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, terkait masa kampanye 26 September sampai 5 Desember 2020 peraturan KPU pertemuan hanya terbas, tatap muka melalui dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup. ”Dan membatasi jumlah peserta yang hadir, paling banyak 50 (lima puluh) orang, menjaga jarak serta dapat diikuti secara media darring (PKPU 10 Tahun 2020),” kata Arief Budiaman.

Dalam rapat virtual itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan bahwa dirinya optimistis pilkada terlaksana 9 Desember 2020 berjalan dengan lancar, karena segala persiapan dan program telah disiapkannya. Bahkan, ia menegaskan sudah mempersiapkan berbagai skenario dan berbagai kemungkinan pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 mendatang.

”Sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Intinya, Pemprov Sumbar sepakat sesuai arahan pemerintah pusat dari Menkopolhukam untuk menjalankan persiapan pelaksanaan Pilkada 9 Desember,” ungkap Irwan. (eko)