Perpanjangan PSBB Dinilai tak Berpengaruh

Ketua DPRD Sumbar Supardi. saat dialog khusus dengan Radio Padang FM dipandu Jadwal Djalal, akhir pekan lalu. (IST)

Pemerintah Provinsi Sumbar dinilai gagal dalam penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap I. Ini diakibatkan tidak adanya kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil sebelum menerapkan PSBB tahap I.

Bahkan, perpanjangan PSBB hingga 29 Mei 2020 pun sepertinya bakal tak jauh beda, jika tidak segera dilakukan pembenahan dari berbagai sisi. Hal itu tegas-tegas dinyatakan oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

“Kalau saya menilai, PSBB tahap I itu dalam tanda kutip tidak efektif. Ini ditandai dengan melonjaknya jumlah orang yang terkena virus Covid-19,” ujarnya saat pengambilan rekaman Dialog Khusus Ketua DPRD Sumbar dengan Radio Padang FM yang dipandu Jadwal Djalal dan kru Montage Idris Rambe, akhir pekan lalu.

Kepada Jadwal Djalal, Supardi menyatakan, pemerintah tidak efektif mengeksekusi kebijakan yang telah dibuat sebelum dilaksanakannya PSBB. Terlihat dengan tidak adanya ketegasan.

Lihat saja ketika itu orang ramai di pasar dengan tidak memakai masker, sosialisasi kurang dijalankan, pelaksanaan isolasi mandiri pun amburadul dan lainnya berimbas pada PSBB tahap I.

Bahkan tidak ada punishment dalam hal ini. Seharusnya, kata Supardi, ketika masyarakat melanggar PSBB tadi ada risiko yang akan muncul terhadap masyarakat yang melanggar tersebut.

“Saya menyatakan ini karena ingin memastikan segala sesuatunya itu hendaknya punya target. Harus melalui kajian untuk mendasari suatu kebijakan. Di samping harus memperhatikan pula kebijakan pemerintah pusat. PSBB itu legitimasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memutus mata rantai Covid-19,” ulasnya.

Dia menilai lonjakan kasus positif Covid-19 sangat erat kaitannya dengan ‘tidak efektifnya’ kebijakan yang diambil sebelum fase pertama.

Bagi yang terkena Covid-19, ada waktu yang cukup lama untuk mengetahui dia kena atau tidak. Ada jeda 14 hari, cukup lama sebenarnya sehingga harus dilakukan tindakan preventif agar tidak bertambah kasus positifnya.

Harus ada evaluasi yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi ini harus diumumkan, bukan ditelan sendiri. Pendapat stakeholder lain harus didengar agar masyarakat tidak bertanya.

Ada dua pertanyaan yang muncul, pertama pernahkan pemerintah mempublikasikan hasil evaluasi terhadap kebijakan yang diambilnya dan yang kedua kenapa muncul PSBB tahap kedua? Pasti ada target-target yang tak tercapai pada tahap pertama.

“Pemprov harus publish hal itu ke masyarakat. Dengan cara ini masyarakat terpacu pula untuk mencapai target tersebut sehingga tidak ada PSBB tahap ketiga, keempat, bahkan kelima,” tukuknya.

Menurut Supardi, jika Pemprov memang berniat melaksanakan PSBB dengan baik, di pos penjagaan di perbatasan bukan hanya sekadar melakukan penyemprotan dan menembak kening orang-orang yang bakal melintas.

Setiap yang masuk dapat diketahui secara online dari mana dia dan ke mana tujuannya. Gugus tugas di daerah tujuan bisa tahu dan langsung menyambut pendatang itu dan melakukan isolasi sebelum berkontak dengan keluarganya.

“Kalau perlu tiap pos dipasangi CCTV agar gugus tugas dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Supardi.

Lebih jauh Supardi juga mengingatkan agar pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya tidak terjebak dengan ungkapan daerah hijau dan merah dalam penanganan Covid-19 ini. Sebab, pemerintah tidak bisa menyatakan daerah hijau tidak ada pandemik. Bisa saja daerah itu masih hijau karena belum ada yang terpublikasi positif covid-19.

Dia mencontohkan Padangpanjang yang sebelumnya dinyatakan daerah hijau. Tapi tiba-tiba langsung naik grafiknya, mencemaskan. Jangan sampai terjadi lagi di daerah lain yang kini masih dinyatakan hijau. Pemerintah harus awareness, harus tegas terhadap yang isolasi mandiri dan tidak boleh ada yang masuk Sumbar sama sekali. “Jadikan semuanya terukur dengan baik dan dipublikasikan kepada masyarakat. Namun tidak sampai mendatangkan keresahan,” pungkasnya.

Libatkan Elemen Masyarakat
Kebijakan-kebijakan yang telah diambil Pemerintah Provinsi Sumbar harus dikoreksi. Sejauhmana pemerintah provinsi melibatkan stakeholder terkait.

Pelibatan yang bukan sekadar SK, tapi benar-benar terlibat penuh dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

“Kami percaya, berapapun anggaran yang tersedia bagi penanganan bencana Covid-19 selagi bertumpu pada keuangan daerah, maka pasti kita akan kedodoran. Apakah di provinsi, kabupaten maupun kota saya bisa pastikan bakal kedodoran jika tidak melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat Sumbar,” tegas Supardi.

Supardi mengajak untuk melibatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Potensi-potensi itu kekuatannya pada sumberdaya manusia dan sifat kegotongryongan kita.

Saatnya melibatkan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan ormas-ormas yang ada di Sumbar. Mereka jangan hanya dilibatkan dalam konteks pesta, dilibatkan secara normatif. Melainkan harus dilibatkan penuh secara aktif.

Ormas seperti Muhammadiyah, NU, Tarbiyah Perti dan lainnya harus dirangkul dalam penanganan Covid-19 ini. Begitu juga dengan organisasi kepemudaan, organisasi profesi.

“Mereka punya massa dan kekuatan tersendiri, maka berikan kesempatan kepada mereka untuk mengedukasi keluarga dan massanya masing-masing. Tak mungkin pemerintah sendirian dalam menangani pandemi covid-19 ini,” bebernya.

Supardi mencontohkan, saat PSBB orang disuruh di rumah begitu juga bagi yang OPD atau PDP disuruh isolasi mandiri. Ditawarkanlah penawarnya pemberian Bantuan Lansung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 per bulan. Tapi pemberian BLT ini per KepalaKeluarga, tidak peduli berapa pun anggota keluarganya.

“Pertanyaannya, sampai sejauh mana kajian ekonomis yang menyatakan sampai sejauh mana keluarga itu bertahan? Paling bertahan seminggu, tiga minggu lagi mereka makan apa? Harusnya ada kebijakan untuk memberikan perkuatan kelembagaan di masyarakat baik yang di rantau maupun di kelurahan atau nagari untuk turut serta memberikan pemberdayaan sekaligus solusi terhadap permasalahan masyarakat,” tegasnya lagi

Oleh karena itu, Supardi mengingatkan pemerintah daerah tidak perlu terpaku kepada target pemerintah pusat. Harus ada inovasi dan kreatifitas dalam mengambil kebijakan. Atur sesuai karakter masyarakat Minang dengan suku atau ras lainnya. Dalam hal ini perlu menonjolkan kearifan lokal. (a)