Evaluasi PSBB, Jumlah Pasien Dirawat di RS Rujukan Covid-19 Turun

Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memberikan keterangan pers usai rapat dengan presiden dan para gubernur, Selasa (12/5/2020). (Foto: Humas Setkab)

Pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiga provinsi yakni Sumatera Barat, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Sedangkan provinsi yang hanya sebagian wilayahnya menerapkan PSBB, yaitu Jawa Timur dan Jawa tengah.

Dalam evaluasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan para gubernur, Selasa (12/5/2020), terungkap bahwa hampir semua provinsi berstatus PSBB mengalami penurunan pasien rawat inap.

“Dapat kami sampaikan bahwa hampir semua provinsi yang sudah menetapkan status PSBB itu mengalami penurunan pasien rawat inap secara signifikan,” ujar Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Untuk Sumatera Barat, kata Doni, salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 yang tercatat, yakni RSUP M. Djamil Padang, saat ini terdapat 46 orang pasien rawat inap dari jumlah bed yang tersedia sebanyak 112 bed.

Untuk DKI Jakarta, kata Doni, sudah di bawah 60%. Artinya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan dari Kementerian Kesehatan maupun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi mengalami penurunan yang sangat signifikan.

“Kemudian juga di Jawa Barat pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk kasus Covid-19 berjumlah 30 orang, sementara total bed yang ada adalah 135 bed,” ungkap Kepala BNPB.

Kondisi tersebut, kata Doni, menunjukkan kabar gembira karena pada minggu pertama, kedua, dan ketiga sejak pemerintah memutuskan status darurat kesehatan hampir semua rumah sakit di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa mengalami peningkatan pasien.

Rapat evaluasi PSBB yang diikuti para gubernur tersebut, menurut Doni agar setiap daerah bisa saling belajar termasuk bagi provinsi yang tidak melaksanakan PSBB.

“Tujuannya adalah agar setiap daerah bisa saling belajar untuk bisa mendapatkan kelebihan atau juga mungkin melihat hal-hal yang masih belum maksimal untuk dilakukan evaluasi dalam rangka perbaikan,” kata jenderal TNI berbintang tiga ini.

Sejumlah gubernur, lanjut Kepala BNPB, melaporkan kepada Presiden tentang keberhasilan dan juga kendala-kendala yang ditemui.

Ia menyampaikan dari Jawa Timur melaporkan untuk pemerintah pusat membantu menambah ruang isolasi, terutama mengantisipasi sejumlah kasus pertambahan terkonfirmasi positif di Jawa Timur.

“Kemudian juga Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa, red) meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan dukungan sejumlah mesin PCR. Kami telah mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan kepada Provinsi Jawa Timur,” tandas Ketua Gugus Tugas.

selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah melaporkan tentang penataan pasar dan berhubungan dengan tracing, yaitu khususnya klaster yang berasal dari Gowa yang jumlahnya mencapai cukup banyak yaitu 1.118 orang.

“Kemudian Bapak Gubernur Jawa tengah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang adanya pelajar asal Jawa tengah di Sudan sebanyak 142 orang yang meminta bantuan dari pemerintah agar mereka bisa tetap bertahan,” tuturnya.

Untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut mantan Pangdam III Siliwangi itu, melaporkan tentang masalah larangan mudik.

“Bagi mereka yang kembali ke Yogyakarta yaitu perantau yang mudik dan setelah ada putusan pemerintah untuk larangan mudik, Gubernur DIY akan mengembalikan para pemudik dari wilayah DIY,” terang jenderal yang pernah jadi Komandan paspampres itu.

Doni juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak memaksakan PSBB kepada daerah-daerah. Daerah boleh memilih pendekatan yang sesuai kondisi masing-masing, termasuk memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

“Walaupun tidak ada pemaksaan, tetapi daerah diharapkan secara optimal meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” ingatnya seperti dilansir laman Setkab.(esg)