Tak Ada Pelonggaran Keluar-Masuk Sumbar

Petugas medis mengambil sampel lendir dari seorang penumpang KRL saat tes swab COVID-19 di Stasiun Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Tes swab tersebut dilakukan kepada 200 calon penumpang secara acak dengan mengumpulkan sampel lendir dari bagian belakang hidung dan tenggorokan sebagai salah satu metode untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di transportasi umum. (Foto: Jawa Pos)

Pemprov Sumbar akan kembali membentuk tim terpadu untuk lebih efektifnya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 29 Mei mendatang. Di samping TNI/Polri, juga melibatkan pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan, Pol PP, Dinas Kesehatan, BPBD dan Kesbangpol.

“Besok (hari ini, red) akan dilakukan rapat terpadu antara TNI/Polri, Lantamal, termasuk angkatan udara. Semua kita libatkan, karena nanti akan dibagi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik itu bagian darat, laut dan udara, termasuk kereta api,” ujar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, kemarin (11/5/2020).

Hal tersebut menindaklanjuti surat edaran dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat, Doni Monardo.

Pembentukan tim terpadu dilakukan agar lebih terintegrasi dalam membatasi orang keluar-masuk ke Sumbar, baik jalur darat, laut, atau pun udara.

“Tidak ada pelonggaran karena kasus positif Covid-19 di Sumbar terus bertambah. Justru kita akan memperketat dan tidak ada istilah mudik. Tidak ada pelonggaran dan ini yang harus konsisten kita lakukan di lapangan nantinya,” imbuh Nasrul.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menggelar rapat telekonferens bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan dan Bupati Bogor Ade Yasin terkait percepatan penanganan Covid-19 di Sumbar, di Ruang Kerja Gubernur Sumbar, kemarin (11/5/2020).

Rapat tersebut menyamakan persepsi antarpemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar lebih mempertegas penyelenggaraan percepatan penanganan wabah Covid-19, dan pemberlakuan PSBB di daerah menyikapi transportasi selama masa larangan mudik Idul Fitri 1441 H.

Dalam rapat tersebut ada tiga hal yang disampaikan Irwan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Sumbar.

Pertama, larangan mudik sesuai Permenhub 25 Tahun 2020. Larangan mudik di Lebaran 2020 kembali jadi perbincangan di tengah pandemi wabah Covid-19. Pemerintah membolehkan mudik, namun dengan kriteria tertentu untuk melengkapi aturan larangan mudik yang sudah dulu dikeluarkan.

Masalah yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang kurang memahami aturan larangan mudik. Masalah lain yang muncul seperti masyarakat tetap nekat menerobos di 10 titik perbatasan dengan dalih bermacam masalah di beberapa daerah, ada yang berhasil, ada yang tidak.

Meski telah ada Permenhub 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dan Surat Edaran (SE) 4/2020 yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Ternyata, masih ada juga masyarakat yang masih bandel ingin masuk ke wilayah Sumbar, walaupun ada larangan untuk mudik.

Larangan Shalat Berjamaah
Terkait shalat berjamaah baik shalat fardu, Jumat hingga Tarawih di bulan bulan suci Ramadhan nantinya, tetap harus mengikuti imbauan MUI Sumbar dan ulama-ulama besar lainnya.

Telah banyak ulama besar yang menyampaikan dalil dan imbauan terkait bahaya wabah Covid 19. Sehingga, masyarakat hendaknya mematuhi dan memahami imbauan tersebut.

Gubernur mengatakan sesuai maklumat MUI Pusat dan MUI Sumbar, larangan untuk sementara telah diedarkan.

Jika memang ada daerah yang benar aman dan belum terjangkit Covid-19, kemudian jamaahnya tetap kukuh untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, maka ada tiga poin sesuai yaitu;

Pertama, jamaah yang menunaikan ibadah di masjid tersebut adalah jamaah tetap dan tidak bercampur dengan jamaah dari luar.

Kedua, wilayah di mana masjid dan jamaah berada telah dilakukan karantina (pembatasan sosial) oleh Gugus Tugas sesuai instruksi Gubernur Sumbar Nomor 360/391/BPBD-2020 terhadap wilayahnya setelah dinyatakan bebas dari kemungkinan mewabahnya Covid-19 oleh pihak berwenang.

Hal ini diyakini akan sulit membatasi orang lain untuk ikut beribadah. Apalagi ada perantau yang sudah telanjur pulang, kemudian belum diketahui apakah terdampak atau tidaknya, ikut pula shalat berjamaah.

“Jamaah masjid atau misalkan ini memang harus memastikan betul keamanan individunya. Harus benar-benar terbebas dari Covid-9. Apalagi sangat banyak OTG atau orang tanpa gejala. Akan membahayakan banyak orang jika ini terjadi,” ingatnya.

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko mengatakan, larangan mudik sendiri baru diumumkan pada 1 Mei 2020 setelah terbitnya Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pemerintah tetap dengan tegas melarang kegiatan mudik untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Mudik tetap dilarang, tidak ada perubahan atas hal itu. Yang tengah kami lakukan adalah menyusun Surat Edaran dari Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sebagai aturan turunan dari Permenhub 25/2020.”

Pemerintah sendiri sudah merencakanan untuk mengizinkan mudik, namun dengan kriteria tertentu. Hal tersebut diatur dalam regulasi turunan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Aturan tersebut akan mengatur jenis masyarakat yang diperbolehkan untuk pulang kampung selama larangan mudik diterapkan.

Aturan ini dirancang sesuai masukan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dalam hal ini, Kemenhub disarankan untuk memberikan pengecualian pergerakan orang dengan kepentingan khusus.

Moeldoko mengungkapkan pelayanan pemulangan tenaga kerja yang di PHK atau habis masa kontraknya harus melewati syarat utama yaitu wajib rapid test sebelum naik pesawat atau menggunakan transportasi lainnya.

Demikian pula sebaliknya, jika ada pesawat yang berangkat dari Soekarno-Hatta menuju BIM, maka wajib di Jakarta dilakukan rapid test terlebih dahulu.

Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pelaku perjalanan dalam kondisi sehat, minimal dengan menunjukkan hasil rapid test dengan hasil non reaktif atau negatif.

BIM lebih Diperketat
Sementara itu, mulai beroperasinya kembali Bandara Internasional Minangkabau (BIM), mendapat perhatian dari Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi penumpang saat sampai di bandara.

“Selain sudah melakukan rapid test, syaratnya harus ada surat tugas. Yang bersangkutan tugasnya apa, mau ke mana, dan ini harus kita cek. Jadi, pelayan keamanan dan ketertiban umum seperti TNI/Polri itu boleh, penyelenggara pelayanan kesehatan, kemudian pendukung pelayanan dasar itu boleh, dengan syarat dia punya surat tugas dan itu akan menjadi pegangan nanti bagi petugas bandara,” katanya.

Menurut dia, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 akan menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas di lapangan guna menyelesaikan PSBB sampai 29 Mei mendatang.

“Saya mau cek apakah persyaratan itu ada. Saya sudah bilang dengan Kepala Dinas Perhubungan Sumbar agar semua petugas di bandara mempunyai cek list para penumpang, sesuai atau tidak dengan instruksi itu. Kalau tidak, mereka (penumpang) harus kembali, dan ini kita harus penegakan ini karena Padang saat ini sudah berstatus merah kasus Covid-19. Jadi kita tidak main-main lagi,” tegas Nasrul.

Tidak Ada Penambahan Kasus
Angka kasus positif terinfeksi virus korona (Covid-19) di Sumbar tidak mengalami penambahan, kemarin (11/5). Total angka kasus positif Covid-19 masih sama dengan Minggu (10/5), yakni sebanyak 299 kasus.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menjelaskan, tidak ada temuan penambahan pasien positif Covid-19 lantaran Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK Unand, tidak melakukan kegiatan pemeriksaan spesimen pada Minggu (10/5).

“Tidak ada penambahan bukan berarti tidak ada hari ini (kemarin, red). Tapi karena hari Minggu tidak dilakukan pemeriksaan, mereka libur, selama ini mereka juga sudah bekerja 24 jam,” kata Nasrul kepada wartawan melalui telekonferensi bersama IJTI Sumbar, kemarin.

Hal senada juga dibenarkan Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK Unand dr Andani Eka Putra. Dia mengatakan, Tim Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK Unand tidak ada melakukan pemeriksaan spesimen, Minggu kemarin.

“Makanya tidak ada kasus positif Covid-19 hari ini (kemarin, red) karena kita tidak ada periksa kemarin (hari Minggu, red). Tim kita libur, karena mereka sudah capek sekali saya lihat. Jadi saya liburkan mereka, karena waktu tanggal merah hari Kamis mereka juga kerja,” jelasnya.

Dia menambahkan, selama ini beban kerja Tim Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK Unand sudah sangat banyak sekali dengan rata-rata waktu kerja selama 22 jam dan memeriksa 500 hingga 600 sampel dalam sehari.

“Kita jaga fisik dan stamina tim soalnya. Karena kerja mereka sudah overload dan melebihi batas maksimal. Maksimal 300 sampel, namun rata-rata sampel yang diperiksa sebanyak 500 sampai 600 sampel,” imbuhnya.

Andani menyampaikan, pemeriksaan sampel telah dilanjutkan oleh Tim Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK Unand Senin kemarin. “Kami targetkan menyelesaikan pemeriksaan sampel sebanyak 800 sampel se-Sumbar, termasuk Bengkulu sebanyak 96 sampel. Untuk hasilnya akan diumumkan besok (hari ini, red),” tukasnya.

Sembuh Bertambah 11 Orang
Pasien positif terinfeksi Covid-19 yang dinyatakan sembuh, kemarin (11/5) bertambah 11 orang. Dengan demikian, total pasien positif Covid-19 di Sumbar yang dinyatakan sembuh sebanyak 67 orang. Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumbar Jasman Rizal melalui keterangan resmi yang diterima Padang Ekspres merinci, penambahan 11 pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh antara lain, empat orang warga Padang, tiga orang warga Kabupaten Solok, dua orang warga Pesisir Selatan, satu orang warga Pasaman, dan satu orang satu warga Tanahdatar.

Dengan demikian total kasus positif terinfeksi Covid-19 di Sumbar per Senin (11/5) masih 299 orang, dengan rincian 130 orang dirawat di berbagai Rumah Sakit, 85 orang isolasi dengan rincian daerah 37 orang, Bapelkes 14 orang dan di BPSDM 34 orang, meninggal 17 orang dan sembuh 67 orang. Total orang dalam pemantauan (ODP) 8.768 orang. Proses pemantauan 257 orang, dengan rincian karantina pemda 57 orang dan 200 orang isolasi mandiri. Selesai pemantauan 8.511 orang.

Pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 596 orang. Dari 596 PDP tersebut, 76 orang masih dirawat di berbagai rumah sakit rujukan sambil menunggu hasil lab. Dinyatakan negatif, pulang dan sehat sebanyak 520 orang. (i/a)