Tak Pakai Masker di Sumbar, Bisa Dipenjara Dua Hari

ilustrasi. (net)

Masyarakat Sumbar yang tak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 siap-siap disanksi. Hukumannya tak main-main, kedapatan tak pakai masker saja bisa dipenjara dua hari atau denda Rp 250 ribu.

Hal ini diatur Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang disahkan lewat sidang paripurna DPRD Sumbar, kemarin (11/9). Keberadaan perda ini menjadi langkah tegas bagi Satpol PP maupun polisi maupun TNI menindak pelanggar protokol kesehatan.

”Orang yang tidak menggunakan masker diancam pidana kurungan selama dua hari atau denda Rp 250 ribu. Sementara untuk penanggung jawab instansi atau lainnya yang melanggar protokol kesehatan diancam pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp 15 juta,” sebut Ketua Pansus Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Hidayat di DPRD Sumbar, kemarin.

Dalam pasal selanjutnya, tambah dia, disebutkan tindak pidana itu diberikan setelah pelanggar tak menjalankan sanksi sosial yang dijatuhkan oleh petugas. Perda itu juga merinci sanksi administratif bagi masyarakat yang kedapatan tak menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan.

Dalam pasal 12 ayat 2 dikatakan, sanksi administratif itu berupa kerja sosial dan denda. Kerja sosial berupa sanksi membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah, disanksi administrasi berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif sebesar Rp 100.000.

Hidayat mengatakan, perda tersebut ditujukan untuk menciptakan kesadaran di masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Perda ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya.

Intinya, lewat perda ini mewujudkan kesadaran bersama, saling menjaga, berdisiplin dan bergotong royong dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Termasuk, juga memunculkan atau menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan.

Perda tersebut dilengkapi dengan sanksi. Penerapan sanksi dilaksanakan secara bertingkat diawali dengan sanksi teguran, sanksi administrasi, terakhir sanksi pidana. Agar menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan covid-19.
”Sanksi pidana akan diberikan apabila pelanggar tidak menjalankan sanksi administrasi atau telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali,” katanya.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan, perda tersebut dilahirkan sebagai upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Selain itu, juga menjadi payung hukum dalam mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumbar.

”Ranperda ini dibahas secara intens oleh panitia khusus setelah disampaikan oleh pemerintah provinsi pada awal Agustus lalu. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) telah melakukan kajian mendalam terhadap ranperda sebelum resmi diagendakan untuk dibahas,” kata Supardi.

Dia mengingatkan, pemerintah provinsi segera mensosialisasikan perda ini ke masyarakat. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif karena penerapannya harus disegerakan di tengah wabah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, kondisi yang membuat regulasi ini mendesak dibuat karena regulasi sebelumnya belum kuat, karena tidak ada sanksi yang memberikan efek jera. ”Saat ini empat daerah di Sumbar sudah masuk zona merah, dan tidak ada lagi daerah hijau di Sumbar. Hal ini karena masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan,” katanya.

Ia berharap, aturan ini dapat membuat penyebaran Covid-19 di Sumbar dapat ditekan dan dikendalikan. ”Saya berharap sanksi ini diberikan secara bertingkat kepada pelanggar untuk efek jera. Kita akan koordinasi dengan kabupaten/ kota untuk sosialisasi termasuk TNI, Polri, Kejaksaan dan lainnya,” katanya.

Baca Juga:  Temukan Unsur Pidana, antara Kesengajaan dan Kelalaian

Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto sangat senang akan segera disahkan perda terkait Covid-19 di Sumbar disahkan. ”Jadi, artinya ini yang kami minta sebetulnya, saya sudah lama sejak sebelum PSBB malahan pada saat maklumat Kapolri keluar, kami juga minta pada gubernur berserta dengan rekan-rekan kami dari forkopimda,” katanya.

”Beberapa hari yang lalu ada Inpres 6 masalah pendisiplinan. Saya pikir, masyarakat kita di Sumbar tentu juga punya karakter sendiri dan tentunya perlu ada langkah-langkah hukum terkait dengan ini,” ulas Toni.

Toni menambahkan walaupun nantinya perda ini hanya memberikan sanksi-sanksi kurungan dua hari termasuk denda, dia berharap ini menjadi jawaban dari buat semua. ”Kami dengan TNI, Sat Pol PP provinsi hingga kabupaten/ kota melihat bahwa ini perlu dilakukan terhadap mereka-mereka yang tidak patuh protokol kesehatan. Ini bagian kecil saja sebetulnya unutk mencegah sebaran klaster-klaster baru,” katanya.

Terpisah, epidemiolog Universitas Andalas (Unand), Defriman Djafri PhD kepada Padang Ekspres menilai, Perda tentang Adaptasi Baru Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini bentuk intervensi atau kebijakan pemerintah dalam pengendalian virus Covid-19.

Menurutnya, bicara tentang pengendalian, tentu tidak hanya dilihat dari sisi masyarakatnya saja. Ia menilai, dengan perda tersebut seolah-olah harus mematuhi perda tersebut lantaran ada sanksi yang akan diberikan jika melanggar poin yang terdapat dalam perda tersebut. ”Saya menilai dari awal rencana penetapan perda ini sampai disahkannya, setiap poin yang terdapat seolah-olah dibebankan kepada ke masyarakat berupa sanksi,” jelasnya.

Defriman menjelaskan, seharusnya dalam perda itu ada poin yang dimasukkan atau ditambah yakni apa tanggung jawab pemerintah dalam mempersiapkan sosialisasi dan upaya perubahan perilaku masyarakat. ”Karena kalau dilihat masyarakat yang selama ini abai atau tidak patuh terhadap protokol kesehatan disebabkan karena sosialisasi tidak sampai kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unand itu menyebutkan, seharusnya di dalam perda itu tanggung jawab pemerintah yang lebih ditekankan dan jangan bebankan kepada masyarakat saja tentang peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 tersebut.
”Dengan diterapkannya sanksi ini apakah efektif dan membuat masyarakat menjadi patuh di kemudian hari, itu yang kita harus pikirkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus melakukan evaluasi dan perencanaan ketika masih banyak masyarakat abai atau berpikiran bahwasanya Covid-19 itu benar-benar ada atau banyak. ”Jadi itu semua harus dievaluasi dan dibuat perencanaan khusus di dalam memberikan promosi dan edukasi kepada masyarakat karena masalah selama ini di situ,” tukasnya.

Lebih lanjut Defriman menyampaikan, dalam perda yang telah disahkan itu juga tidak tertulis sanksi atau ketegasan jika kepala daerah yang sedikit atau tidak mau mengirim sampel swab mereka untuk diperiksa di laboratorium. ”Kan pemeriksaan itu juga menjadi salah satu dalam pengendalian Covid-19 yakni testing. Nah, apakah kepala daerah yang tidak mau atau sedikit mengirim sampel swab juga akan dapat sanksi,” sebutnya.

Kemudian, Defriman mengungkapkan, apakah dalam pengesahan perda tersebut sudah dilihat atau dibahas mengenai dampak di kemudian hari setelah penerapan. Di samping itu, dalam perda ini siapakah yang akan bertugas dalam menegakkan perda tersebut belum ditentukan seperti petugas Satpol PP atau pihak kepolisian.

”Makanya menurut saya, dengan sanksi-sanksi ini merupakan bentuk dari jalan akhir dari pemerintah. Seharusnya, diharapkan ada tindakan yang lebih humanis yang juga tertuang di dalam perda itu,” tuturnya. (eko/rid/a)