Hari Ini PPKM Darurat Dijalankan, Masyarakat Harus Patuhi Aturan

57
SIAGA: Petugas gabungan tampak bersiaga untuk melakukan pengecekan kendaraan di pos penyekatan Terminal-Bukitsurungan, Kota Padangpanjang, kemarin (12/7).(SY RIDWAN/PADEK)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di tiga kota di Sumatera Barat mulai dijalankan hari ini, Selasa (17/7) hingga 20 Juli mendatang. Kepatuhan masyarakat Sumbar dalam mematuhi aturan sangat diharapkan dalam menekan angka kasus Covid-19 di Sumbar.

”Hari ini tiga kota yakni Kota Padang, Padangpanjang dan Bukittinggi siap menjalankan PPKM Darurat. Tapi mereka meminta diberikan waktu untuk sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami dan bisa mematuhi aturan tersebut,” ujar Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Penerapan PPKM bersama seluruh kepala daerah secara virtual, kemarin (12/7).

Selain itu, tiga kota yang terkena kebijakan PPKM Darurat ini juga meminta waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi.
Karena itu, untuk sementara penyekatan pada tiga daerah yang melaksanakan PPKM Darurat belum dilakukan secara maksimal. Dari tiga daerah yang melaksanakan baru Kota Padangpanjang yang melakukan penyekatan.

Namun penyekatan itu dilakukan secara selektif. Bagi orang-orang yang akan berkegiatan di kota Padangpanjang diwajibkan memiliki sertifikat antigen dan vaksin minimal tahap I. Sementara bagi orang-orang yang hanya lewat di Kota Padangpanjang tidak diminta sertifikat tersebut.


Dalam rapat tersebut, Kota Padang mempertanyakan anggaran tentang penyekatan ini. ”Karena ada kekhawatiran maka kita minta untuk tidak terburu-buru melaksanakannya, menunggu hasil konsultasi ke pusat,” sebut Audy.

Oleh karena itu, Pemprov Sumbar juga akan mengkonsultasikan penggunaan anggaran untuk penyekatan PPKM Darurat pada tiga kota di daerah itu ke pemerintah pusat agar tidak menjadi persoalan hukum.

Ia menyebutkan ada kekawatiran kepala daerah yang melaksanakan PPKM Darurat akan terjerat hukum jika menggunakan anggaran tanpa dasar yang jelas.
”Jadi ada yang masih diragukan dalam penganggaran untuk penyekatan PPKM Darurat ini, karena itu kita akan segera konsultasikan ke pemerintah pusat,” ucap Audy.

Di sisi lain, Pemprov Sumbar memperbolehkan pelaksanaan Shalat Idul Adha di masjid/mushala di seluruh kabupaten/kota. Meski begitu, penerapan protokol kesehatan harus sangat ketat, mencegah penyebaran Covid-19. Keputusan itu mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar.

Ia mengatakan, Sumbar mengikuti semua poin pembatasan dari pemerintah pusat. Namun perbedaannya, untuk pelaksanaan ibadah akan mengikuti keputusan MUI Sumbar.
”Semua poin-poin pembatasan yang diarahkan oleh pemerintah kita ikuti, kecuali pelaksanaan ibadah, kita ikuti sesuai fatwa MUI Sumbar,” ujarnya.

Seperti diketahui, MUI Sumbar telah mengeluarkan Maklumat, Taujihat dan Tausiyah Nomor: 003/MUI-SB/VII/2021. Dalam maklumat itu, bahwa peniadaan kegiatan ibadah di rumah ibadah tidak bisa disetujui dan diterima sebagai landasan kebijakan di Sumbar. Sebab kecilnya potensi terjadinya kerumunan tersebut.

Meski diizinkan dalam pelaksanaan ibadah Shalat Idul Adha, Audy, mengingatkan agar dilakukan pengawasan ketat oleh pemerintah kabupaten/kota. Setiap jamaah yang masuk ke masjid menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat dan pengurus masjid memperhatikan pelaksanaan prokes tersebut. Bagi jamaah yang tidak patuh tidak diizinkan masuk masjid.

”Jamaah juga boleh melaksanakan Shalat Idul Adha di rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan pembolehkan shalat di masjid itu diambil guna menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat, khususnya umat Islam terhadap usaha pengendalian wabah Covid-19.

Pada kesempatan itu, Audy juga meminta seluruh Rumah Sakit Umum Daerah di Sumbar untuk bersiap kembali menerima pasien Covid-19 sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan siap menjalankan PPKM Darurat di Kota Padang. ”Kami telah rapat koordinasi dengan Pemprov dan Forkopimda tentang pelaksanaan PPKM Darurat. Mulainya tanggal 12 Juli, namun efektifnya hari ini (Selasa, red) karena butuh sosialisasi terlebih dahulu,” kata Hendri Septa, kemarin (12/7).

Ia mengatakan, dalam pelaksanaan PPKM Darurat tersebut, Pemko Padang melakukan penyekatan di 4 titik perbatasan dan di sejumlah titik di Kota Padang (lihat grafis, red) dalam rangka membatasi mobilitas atau pergerakan manusia. Di titik penyekatan didirikan posko penjagaan dan dijaga oleh petugas gabungan selama 24 jam.

Jika masyarakat ingin masuk ke Kota Padang selama masa penyekatan maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus menunjukkan kartu vaksin minimal 1 kali vaksin pertama, menunjukkan PCR H-2 atau hasil rapid test antigen H-1.

”Aturan tersebut dikecualikan untuk awak kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya ketika melewati posko penyekatan di perbatasan Kota Padang,” kata Hendri.

Pelaksanaan PPKM Darurat juga dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang nomor 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021 tentang pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19. SE tersebut juga secara otomatis mencabut SE Wali Kota sebelumnya tentang penerapan pengetatan PPKM Mikro.

”SE tersebut kami keluarkan kembali agar lebih jelas dan tegas dalam melakukan pengawasan nantinya. Ini merupakan bentuk keseriusan dari Pemko Padang menindaklanjuti instruksi Mendagri untuk melaksanakan PPKM Darurat,” jelasnya.

Ia menambahkan, terdapat beberapa poin aturan yang harus ditaati selama pelaksanaan PPKM Darurat, dimana aturan tersebut lebih ketat dibandingkan dengan pelaksanaan pengetatan PPKM Mikro sebelumnya.

Poin pertama yang diatur adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik perguruan tinggi, akademi, sekolah, tempat pendidikan atau pelatihan dilaksanakan secara online atau daring. Kedua, pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

Kemudian, ada beberapa poin mengenai pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial yakni keuangan, perbankan hanya meliputi asuransi, bank. Pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen pelayanan kepada masyarakat dan 25 persen untuk pelayanan perkantoran yang mendukung operasional.

Pasar modal yang berorientasi kepada pelayanan dalam menjalankan pasar modal dengan kapasitas maksimal 50 persen, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Perhotelan nonpenanganan karantina dengan kapasitas maksimal 50 persen staf dan industri yang berorientasi ekspor dengan kapasitas maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi atau pabrik.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pemerintah yang melayani pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dengan kapasitas maksimal 25 persen staf Work From Office (WFO).

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan sektror kritikal, seperti kesehatan dan keamanan dan ketertiban masyarakat beroperasi 100 persen tanpa ada pengecualian. Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi bahan pokok pangan, makanan, dan minuman serta penunjangnya termasuk hewan ternak, pemeliharaan, pupuk, Petrokimia, semen, dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) beroperasi 100 persen untuk fasilitas produksi atau konstruksi atau pelayanan dan 25 persen untuk mendukung operasional administrasi perkantoran.

Lalu untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Apotik dan toko obat buka 24 jam.

Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima (PKL) lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal hanya melayani makanan melalui pesan antar atau take away.

Baca Juga:  PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus

Pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik tempat konstruksi dan lokasi proyek, dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes Covid-19 secara lebih ketat.
Sementara itu, pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah seperti masjid, musala, vihara, gereja, pura, dan lainnya, terdapat beberapa aturan pelaksanaan selama penerapan PPKM Darurat.

Pertama, menerapkan prokes Covid-19 yang ketat yang membuat tanda pembatas jarak minimal 1 meter dan membawa perlengkapan shalat bagi umat muslim. Pelaksanaan Shalat Idul Adha hanya diperbolehkan di masjid/mushala bagi jamaah yang berada di sekitar perumahan dengan menerapkan prokes.

Khusus pelaksanaan ibadah kurban, panitia kurban mengantarkan daging hewan kurban kepada masyarakat yang menerima kurban ke rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan.

Selanjutnya, pelaksana kegiatan pada area publik seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup sementara waktu. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara waktu.

Poin selanjutnya adalah untuk kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan sementara waktu, dan pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, pertemuan di tempat umum, hotel yang dapat menimbulkan keramaian ditutup sementara waktu.

”Kalau sekadar pelaksanaan akad nikah bisa dilakukan hanya saja jumlah kapasitas dibatasi agar tidak terjadi kerumunan, tapi kalau pestanya memang ditiadakan sementara waktu,” ujar Hendri.

Kemudian, penggunaan transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, ojek pangkalan dan online, dan kendaraan sewa atau rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas 70 persen dari kapasitas kendaraan dan penerapan Prokes secara lebih ketat.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Dua Pos Penyekatan

Sementara itu, di Kota Padangpanjang, penerapan PPKM Darurat terpantau molor dari jadwal semula (12 Juli, red) dan perubahan skenario penyekatan. Sebanyak tiga titik penyekatan di masing-masing akses batas kota dari Padang, Bukittinggi dan Batusangkar-Solok, terlihat hanya tersisa dua titik. Yakni pos penyekatan di Terminal Regional Bukitsurungan dan gerbang batas kota Kacang Kayu sebagai akses masuk dari Batusangkar dan Solok.

Plt Kepala BPBD dan Kesbangpol Kota Padangpanjang, Zulheri mengakui terjadinya molor dari konsep efektifitas pendirian pos penyekatan. Hal itu disebabkan sejumlah teknis berupa perubahan skenario lalu lintas dan kendala cuaca hujan. Meski tertunda dari efektif Senin (12/7) pagi, malam ini (tadi malam, red) sudah beroperasi sebagaimana mestinya.

”Target tim memang pagi tadi (kemarin, red) proses penyekatan sudah berjalan di tiga posko. Namun selain terganggu cuaca hujan hingga siang dan pengalihan skenario lalu lintas, penerapan penyekatan baru dapat dijalankan malam ini,” jawab Zulheri di Posko Utama M Syafei.

Terkait dengan perubahan skenario tersebut, Zulheri membenarkan pengurangan jumlah posko penyekatan dari semulanya tiga titik menyisakan dua titik saja. Akses kendaraan dari Padang dan Bukittinggi, diarahkan melalui rekayasa lalu lintas hingga masuk ke Terminal Regional Bukitsurungan.

Sedangkan posko Kacang Kayu tetap dipertahankan sesuai dengan kebijakan awal untuk mengawasi angkutan orang dan mobil pribadi yang lewat atau masuk ke Padangpanjang.

”Meski pos penyekatan dari semula tiga menjadi dua titik saja, namun penerapan di lapangan ditambah dengan pengawasan ketat oleh personel yang ditempatkan di persimpang sejumlah jalan alternatif. Masing-masing di Simpang Mifan, Simpang Lubuk Matakucing dan Simpang Bak Air. Hal ini untuk menjaga kecolongan adanya angkutan yang mencuri jalan melalui jalan kampung,” sebut Zulheri.

Meski pos penyekatan belum efektif berjalan, sejumlah personel gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP dan Dinkes telah efektif berada di lokasi sejak pagi hari usai mengikuti apel bersama di Terminal Bukitsurungan.

Kasat Pol PP Albert Dewitra mengaku telah melakukan sosialisasi dan imbauan terhadap masyarakat terkait dengan pembatasan yang tercantum dalam Inmendagri tersebut, agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi kerumuman.

Jalur Masuk Diperketat

Begitu juga di Kota Bukittinggi, Wako Erman Safar mengatakan siap melaksanakan Instruksi Mendagri tersebut. ”Tindak lanjutnya adalah dengan mengeluarkan Edaran Walikota sebagai pedoman oleh berbagai pihak. Sementara SKPD teknis akan membuat edaran sesuai bidang terkait, seperti penyelenggaraan proses belajar mengajar, yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Erman Safar didampingi Plh. Sekko Rismal Hadi, Plt. Asisten I Isra Yonza, Plt. Asisten II Supadria dan Plt. Asisten III Melwizardi.

Menurut Wako, agar Bukittinggi bisa cepat keluar dari keadaan PPKM Darurat, Pemko Bukittinggi akan melakukan beberapa langkah, antara lain pasien yang terkonfirmasi positif namun tanpa gejala diarahkan melakukan isolasi mendiri.

Bagi pasien dengan gejala ringan akan dilakukan isolasi di lokasi terpusat, yang lokasinya akan segera diupayakan secepatnya oleh Pemko Bukittinggi. Bagi pasien dengan gejala sedang dan berat akan dirawatinapkan di RSUD dan RS. Achmad Muchtar yang diiringi dengan upaya penambahan tempat tidur, serta membuka rumah sakit lapangan.
Lebih lanjut, Wako menyebutkan, bagi masyarakat yang kontak erat dengan pasien, akan dilakukan tracking dan testing.

”Pemko mengharapkan masyarakat yang berkontak erat untuk tidak menolak dan tidak menghindari tracking dan testing. Testing akan dilakukan terpusat di RSUD. Saya mengharapkan bagi masyarakat yang telah melakukan testing agar melakukan karantina mandiri sebelum hasil tes keluar,” ujar Wako Erman Safar.

Terpisah, Waka Polres Bukittinggi Kompol Sukur Hendri Saputra, menyampaikan ada 11 lokasi pos penyekatan di jalur pintu masuk Kota Bukittinggi yakni di Simpang Jambu Air, Simpang Petak Ikabe Jambu Air, Simpang Taluak Aur Atas, Simpang Bakso Nyonya, Simpang Pos Polisi Aur Kuning, Simpang Istana Mie, Simpang BMW 2000, Simpang Bypass Surau Gadang, Simpang Taman Makam Pahlawan, Simpang Taman Gadut dan Simpang Jembatan Ngarai Sianok.

”Untuk waktu penyekatan dilaksanakan dari 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Untuk hari ini (kemarin, red) waktu penyekatan dimulai pukul 14.00 sampai pukul 24.00 dan waktu penyekatan tersebut bisa berubah-ubah setiap harinya tergantung situasi dan kondisi di lapangan,” jelas Kompol Sukur.

Petugas di pos penyekatan nantinya akan melakukan pembatasan akses masuk kota bagi masyarakat luar kota Bukittinggi dan masyarakat yang tidak ada kepentingan kecuali pada sektor esensial dan kritikal sesuai yang diatur dalam Inmendagri Nomor 20 tahun 2021.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan Polda Sumbar dan Polres jajaran akan mendukung penuh kebijakan tersebut.

Ia berharap agar masyarakat yang berada di daerah PPKM Darurat ini untuk dapat mematuhinya, sehingga penyebaran dan penambahan kasus positif Covid-19 dapat ditekan dan diminimalisir.

”Salus Populi Suprema Lex Esto, karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Ini semua demi keselamatan masyarakat. Untuk itu kepada warga masyarakat yang tidak ada kepentingan sama sekali, agar di rumah saja dan kalau mau makan bisa dibungkus dan bawa pulang,” terangnya.

Ditambahkan, ketiga wilayah tersebut akan dilakukan penyekatan-penyekatan dengan mendirikan pos penyekatan untuk memantau keluar masuknya kendaran dari luar daerah. ”Oleh karena itu, masyarakat agar harap memakluminya apabila perjalanannya agak terganggu,” ujarnya. (adt/rid/wrd/ryp)