Sejarah Pasar Bawah Bukittinggi Dari Zaman Belanda, Dibangun Pekerja Paksa

348

PASAR Bawah dibangun beberapa tahun setelah Pasar Atas berkembang pesat. Waktu itu, kas keuangan yang dimiliki Pasarfonds selaku pengelola Pasar Atas dirasa kurang mencukupi. Pemerintahan Hindia Belanda lalu mencari pinjaman ke sektor swasta.

”Cikal bakaI Pasar Bukittinggi merupakan sebuah pasar nagari, yaitu Pakan Kurai. Pasar ini diadakan sekali seminggu, yaitu setiap hari Sabtu. Kapan dimulainya Pakan Kurai ini tidak dapat diketahui secara pasti, karena tidak ada sumbernya,” tulis Dr Zulqayyim dalam bukunya berjudul ”Boekittinggi Tempo Doeloe.”

Buku setebal 156 halaman yang dicetak pertama kali Agustus tahun 2006 itu menceritakan latar belakang sosial budaya Kota Bukittinggi, pasar dan jaringan perdagangan masa lampau, pendidikan barat dan lahirnya kaum intelektual, serta beragam pergerakan nasional melawan penjajah.

Zulqayyim menulis, tahun 1820 Bukik Kubangan Kabau yang dijadikan lokasi Pakan Kurai, diganti namanya menjadi Bukiktinggi (Bukittinggi). Penggantian nama ini sekaligus mengganti nama Pakan Kurai menjadi Pasar Bukittinggi. Bangunan fisik Pasar Bukittinggi pada masa itu masih sangat sederhana, yakni berupa warung-warung yang tonggaknya terbuat dari bambu.

”Bagi pedagang yang tidak mempunyai warung, mereka biasanya menggelar dagangannya di atas tanah dengan beralaskan katidiang (bakul) atau daun pisang,” jelasnya.

Pasar Bukittinggi mulai mengalami perubahan sejak Belanda mendirikan Benteng ’Fort de Kock” tahun 1826. Berbagai jenis kebutuhan serdadu Belanda disediakan di sini, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai penunjang perlengkapan perang, seperti beras, daging, dan kuda.

Pada tahun 1837, Pasar Bukittinggi telah dikunjungi sekitar dua ratus sampai tiga ratus orang pada hari biasa, dan ribuan orang pada hari pasarnya, yaitu setiap hari Sabtu. Para pedagang India dan China juga telah mulai mapan di Bukittinggi.

”Pasca-tahun 1837 gudang-gudang kopi mulai dibangun di Pasar Bukittinggi. Sepuluh tahun kemudian gudang-gudang kopi semakin ditingkatkan jumlahnya, seiring diberlakukannya Sistem Tanam Paksa Kopi di Sumatera Barat pada tahun 1847,” tulis Zul.

Waktu itu, sambung Zul, kondisi jalan-jalan di daerah dataran tinggi juga ditingkatkan. Mulanya jalan-jalan itu merupakan jaringan perdagangan tradisional yang hanya dapat dilewati oleh pejalan kaki dan kuda beban. ”Jalan-jalan ini telah diperbaiki Belanda selama Perang Paderi untuk memperkuat jaringan pertahanan militernya,” jelasnya.

Upaya pertama yang dilakukan Belanda untuk mengembangkan Pasar Bukittinggi adalah mendatarkan puncak bukit ”Bukik nan Tatinggi”. Berikutnya, dibangun jalan-jalan dan selokan-selokan di sekeliling pasar.

”Lokasi Pasar Bukittinggi menjadi lebih luas dan baik. Bangunan gudang-gudang kopi ditambah untuk menampung produksi yang semakin meningkat,” katanya.

Untuk mengerjakan semua itu, tulis Zulqayyim, dikerahkan tenaga kerja paksa (rodi) yang berasal dari nagari-nagari dalam wilayah Onderafdeeling Agam Tua, seperti Nagari Banuhampu, Padanglua, Sariak, Guguak, Kototuo, dan IV Angkek. Selain itu, dipekerjakan juga para tahanan yang mendekam dalam Tangsi Bukittinggi.

Pembangunan Pasar Bukittinggi terus dilanjutkan meskipun produksi kopi sudah mulai menurun sejak awal tahun 1880-an. Akan tetapi, pihak Penghulu Nagari Kurai mulai tidak diikutsertakan lagi dalam menentukan pengembangan Pasar Bukittinggi.

”Hal ini dilakukan pihak pemerintah Hindia Belanda setelah mengklaim wilayah kekuasaannya atas Bukittinggi pada tahun 1888,” jelasnya.

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan batas-batas Bukittinggi secara sepihak. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda merasa berhak sepenuhnya untuk mengembangkan Pasar Bukittinggi. Pada tahun 1890 dibangun sebuah loods (los) di Pasar Bukittinggi.

Lokasi bangunan los ini terletak di tengah Pasar itu. Keberadaan los itu sebagai bangunan utama serta merta menjadi pusat Pasar Bukittinggi. ”Los itu dinamakan masyarakat dengan Loih Galuang (Los Galuang). Besi penyangga atapnya dibuat melengkung sehingga atapnya pun berbentuk melengkung, setengah lingkaran,” katanya

Pembangunan Los Galuang ini menghabiskan biaya yang banyak, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh Pasarfonds. Kas yang rutin dikumpulkan bersumber dari pajak dagang oleh lembaga pengelola pasar ini, dirasa tidak cukup.

”Dulunya, pedagang juga ’dikontrol’, bukan hanya oleh pemerintah kolonial, tetapi juga oleh Pasarfonds. Semacam lembaga swadaya masyarakat dalam hal ini perwakilan ’Agam Tuo’,” jelas Zulqayyim lewat sambungan telepon dihubungi Padang Ekspres, Minggu (12/9) siang.

Oleh karena itu, dipinjam uang kepada Singgalang Fonds sebanyak 400 Gulden. Dana pinjaman ini khusus untuk membeli bahan bangunan, seperti besi, semen, dan seng yang dipesan dari Belanda. Adapun bahan-bahan bangunan lainnya, seperti kayu, pasir, dan batu dibebankan kepada nagari-nagari Agam Tuo.

Akan tetapi, kapasitas los ini belum mencukupi, sementara jumlah pedagang dan pengunjung Pasar Bukittinggi semakin meningkat. Bahkan, pada tahun 1879 pengunjung Pasar Bukittinggi telah berjumlah sekitar 15 ribu orang pada hari biasa.

Baca Juga:  Andre Rosiade: Tuntas, Hak 131 Konsumen Meikarta yang Ngadu ke DPR Terpenuhi

Pembangunan Pasar Bukittinggi dilakukan secara besar-besaran pada masa pemerintahan Controleur Westenenk. Lokasi pasar diperluas dengan mendatarkan tanah di sekitar pasar, bahkan lereng bukit di sebelah timur pasar itu juga didatarkan. Selain itu, warung-warung yang tidak teratur letaknya dirobohkan.

Untuk biaya perbaikan dan pembangunan Pasar Bukittinggi ini diperlukan banyak uang. Dana yang didapat dari sewa los dan pajak pasar tidak mencukupi. Oleh karena itu, Controleur Westenenk meminjam uang kepada Nr Escompto Maatschappij sebanyak 12.000+ Gulden dan memborohkan Pasar Bukittinggi sebagai jaminannya.

”Maatschappij atau Maskapai merupakan perusahaan Belanda kala itu,” jelas Zuqayyim dikonfirmasi kembali melalui pesan WhatsApp.

Dana pinjaman itu terutama digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan. Adapun sebagai pekerjanya didatangkan penduduk dari nagari-nagari Agam Tuo. Mereka dipekerjakan sebagai tenaga kerja paksa (rodi) di Pasar Bukittinggi.

Pada tahun 1900 dibangun sebuah los yang khusus untuk menjual daging dan disebut Loih Dagiang (Los Daging). Akan tetapi, di dalam los yang khusus ini juga ditempatkan para penjual ikan basah, baik ikan air tawar maupun ikan laut.

Los Daging ini terletak di lereng Bukik nan Tatinggi sebelah timur yang telah didatarkan terlebih dahulu. Penempatan lokasi Los Daging di sini supaya kotoran dan air limbahnya dapat mengalir langsung ke banda (bandar/ selokan) yang mengalir di kaki bukitnya.

Dengan demikian, kebersihan Los Daging ini dapat terjaga. Jumlah los yang dibangun adalah sebanyak 6 buah dan letaknya berpencar. Tiga los dibangun bersebelahan dengan dua los sebelumnya, yang menjadi pasar utama Bukittinggi.

Satu los dibangun di punggung Bukik nan Tatinggi sebelah timur, yang telah didatarkan terlebih dahulu. Tepatnya lokasi bangunan los ini berada di sebelah timur laut dari Los Galuang.

Akan tetapi, letaknya lebih rendah dari pada Los Galuang itu. Los ini dibangun khusus untuk menampung pedagang ikan kering, sehingga masyarakat menyebutnya dengan Loth Maco (Los Maca).

Terakhir, dua los lagi dibangun di sebelah timur laut kaki Bukik Kubangan Kabau. Dua los ini yang letaknya lebih rendah daripada lainnya dinamakan Pasar Bawah. Kedua los dibangun berjajar dan sama-sama membujur dari utara ke selatan. Kedua los ini diperuntukkan bagi pedagang kelapa, beras, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Beberapa tahun kemudian Pasar Bawah dikembangkan pula dengan membangun dua lokasi pasar lagi, yaitu Pasar Aua Tajungkang dan Pasar Banta. Proses pembangunan kios-kios oleh para pedagang, mempengaruhi spesialisasi para pedagang.

Setelah pedagang memperoleh hak sewa dari pemerintah, ia belum boleh langsung membangun kiosnya. Ia terlebih dahulu diharuskan untuk minta izin kepada pedagang di sebelahnya dan mengatakan jenis barang dagangannya.

Setelah ada kecocokan dengan pedagang lama, bolehlah pedagang baru itu mendirikan kiosnya. Kebijakan ini secara tidak langsung mengatur pengelompokan pedagang, baik dari segi jenis dagangannya maupun nagari asalnya. Sehingga, dikenal adanya Los Maninjau, Los Balingka, Los IV Angkek, Los Kumango, Los Sungaipua, dan los-los lainnya.

Melalui sambungan telepon, Zulqayyim yang juga sejarawan Universitas Andalas ini menyebut, perkembangan pasar di Kota Bukittinggi tidak bisa dilepaskan dari konflik kepentingan empat unsur.

Dua unsur dari pemerintah yaitu Onderafdeeling Agam Tuo dan Afdeeling Agam. Dari masyarakat yaitu Keselarasan Agam Tuo, serta Pemilik Tanah Ulayat Nagari Kurai.

”Pemerintah merasa berhak karena terlibat dalam pembangunan dan pengembangan. Keselarasan Agam Tuo sebagai pengelola, sementara masyarakat adat Kurai sebagai pemilik tanah ulayat,” terangnya.

Ditanyakan apa yang dapat dipetik dari nilai sejarah pasar ini, Zulqayyim menyebut dua hal, yaitu perencanaan dan pengelolaan.

”Zaman kolonial membangun pasar dengan dana yang sedikit, saat itu pedagang juga tidak terlalu banyak. Perencanaan diatur sedemikian rupa agar tetap bersih dan bisa ditempati bertahun-tahun kemudian. Ini tentu berbeda dengan periode kepemimpinan setiap wali kota yang punya perencanaan masing-masing untuk pasar. Selalu ada, baik itu renovasi atau pembangunan,” tegasnya.

Dari segi pengelolaan, sambung Zul, Pasarfonds memiliki kontrol atas pasar karena sifatnya dewan perwakilan pedagang. Awal merdeka sampai akhir tahun 1950-an Pasarfonds masih ada, masih bergerak. Selama itu pula, Pasar Bukittinggi masih bagus pengelolaannya.

”Hari ini, penertiban pasar dilakukan oleh Satpol PP. Rekrutmen Satpol PP tentu berbeda dengan pengangkatan tim pengamanan oleh penghulu,” pungkasnya. (ryp)