Reshuffle Kabinet Bergulir Pekan Ini?

89
ilustrasi. (net)

DPR RI sudah menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo terkait penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menghembuskan kabar pekan ini ada reshuffle/ pergantian kabinet.

”Menurut saya itu (pergantian, red) tak lama. Ketika ditanya kapan dan insya Allah pekan ini,” ungkapnya, kemarin (13/4). Apa yang mendasari pernyataan Ngabalin ini? Menurutnya, Jokowi tidak pernah lama dalam mengambil keputusan. Jika dihitung dari pengiriman surat ke DPR pada 30 Maret lalu, hari ini sudah memasuki pekan kedua.

Meski demikian, Ngabalin menyatakan bahwa pergantian menteri ini merupakan hak prerogatif presiden. Artinya, siapa dan kapan yang akan diganti merupakan kewenangan Jokowi. ”Setiap saat bisa beliau lakukan,” ucapnya. Dia pun meminta agar setiap orang sabar untuk menunggu pengumuman pergantian menteri.

Pada kesempatan lain, Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi Mochammad Fadjroel Rachman menyatakan belum mendapat informasi terkait pergantian menteri. Seperti halnya Ngabalin, Fadjroel menekankan bahwa pergantian menteri ini hak prerogratif presiden. ”Itu hak Presiden. Sabar ya,” tuturnya melalui pesan singkat.

Sementara itu, Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden turut menyinggung soal adanya potensi reshuffle dalam waktu dekat. Khususnya terkait adanya penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Serta, munculnya kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi.

”Kalau itu ada reshuffle dan seterusnya, tentu saja Wapres sudah rembukan oleh Presiden,” katanya. Tetapi, dia menegaskan tidak berbicara lebih jauh karena nanti pada saatnya aka nada pembicaraan lebih spesifik antara Presiden Jokowi dengan Wapres Ma’ruf Amin.
Setelah semuanya sudah selesai dan clear akan dibicarakan atau disampaikan lebih lanjut ke publik.

Masduki juga menanggapi sedikit soal munculnya Kementerian Investasi. Menurut dia, investasi sangat penting untuk bangsa Indonesia ke depan. Tetapi, lagi-lagi soal substansi urgensi dibentuknya Kementerian Investasi, Masduki belum bisa memberikan penjelasan. ”Belum final masih dalam proses diselesaikan. Tunggu saja dulu, sabar saja dulu,” tuturnya.

Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memilih tak menanggapi soal isu reshuffle ini. Saat dihubungi melalui pesan singkat, Mantan Bos Gojek ini tidak merespons hingga berita diterbitkan. Padahal, posisi nomor satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jadi yang paling santer disebutkan. Hal ini menyusul adanya penggabungan Kemendikbud dan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek).

Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinon, ada sejumlah menteri yang menurut publik layak untuk dilakukan pergantian. Di sektor ekonomi, nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berada di posisi teratas untuk diganti. Diikuti Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Di sektor Polhukam, menteri yang paling mendapat sorotan untuk diganti adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diikuti MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Johny Plate. Di sektor maritim/investasi, Menteri Kelautan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri ESDM Arifin Tashrif paling dikehendaki diganti.

Terakhir di sektor PMK, yang dinilai perlu di-reshuffle adalah Menpora Zainudin Amali, Menteri PPA Gusti Ayu Bintang, dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, meski publik menghendaki nama-nama tersebut diganti, namun bukan berarti mereka terancam di-reshuffle pekan ini.

Sebab, pada praktiknya, meskipun hak presiden, tetapi reshuffle harus mencerminkan keputusan politik koalisi pemenang pilpres. ”Untuk itu menteri tersasar adalah mereka yang selain minim prestasi, juga minim relasi parpol,” ujarnya tadi malam.

Dia mencontohkan, sesering apapun publik mendorong pergantian Yasonna atau Ida Fauziah, jika di level koalisi tidak ada titik temu, maka tidak akan terlaksana. ”Selama parpol menghendaki keberadaan mereka,’ ujarnya.

Terkait wacana peleburan Kemenristekdikti dan Kemendikbud, Dedi menilai sudah sewajarnya akan ada satu menteri yang dicopot menyusul hilangnya Kemenristekdikti. Namun untuk siapa yang dicopot, Dedi menilai baik Bambang Brodjonegoro maupun Nadiem Makarim memiliki kans yang sama. ”Keduanya sama-sama bukan dari parpol.

Untuk itu, pilihan bisa mengarah pada tokoh yang paling berjasa dalam proses pilpres,” tuturnya. Selain itu, bergantung pada hasil evaluasi. Dedi menilai, akan lebih mudah untuk mengevaluasi secara objektif mengingat keduanya nonpartai.

Dedi menambahkan, kans reshuffle di kementerian lain juga belum tertutup. Terlebih, dalam beberapa kesempatan, Presiden kerap menyinggung kinerja kementerian yang kurang signifikan. Sementara itu, DPR telah memberikan lampu hijau pada pembentukan Kementerian Investasi. Hal itu menyusul surat presiden (surpres) yang berisi pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian.

Baca Juga:  Jelang Lebaran, Andre Rosiade Berbagi Ribuan Paket Sembako

Nantinya, Kementerian Investasi akan mengambil alih tugas dan fungsi Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Keberadaan Kementerian Investasi merupakan tindaklanjut dari amanat yang tertuang dalam UU Cipta Kerja.

Bagi-bagi Jabatan
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Maxensius Tri Sambodo menyoroti rencana pemerintah membentuk Kementerian Investasi. Dia berharap, pembentukan kementerian baru itu tidak terjebak pada motivasi bagi-bagi kekuasaan.

Peneliti yang akrab disapa Max itu menjelaskan, dirinya secara umum menyambut positif pembentukan Kementerian Investasi itu. Selama ini, komando investasi ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). ”Dengan harapan jika BKPM bertransformasi menjadi kementerian, maka sumber daya yang dimiliki akan semakin besar,” katanya, Selasa (13/5).

Selanjutnya dengan berbentuk kementerian, diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan yang jauh lebih strategis dan berdampak besar di iklim investasi nasional. Kemudian dengan berbentuk kementerian, diharapkan koordinasi dengan kementerian lain bisa lebih efektif karena ada unsur kesetaraan.

”Harapannya tentu saja kegiatan investasi akan semakin bergerak cepat,” jelasnya. Namun Maz mengatakan dengan organisasi yang berubah menjadi kementerian, ada risiko struktur organisasi yang semakin besar. Menurut dia struktur organisasi yang membesar ini bisa menimbulkan hambatan organisasi. Untuk itu, dia berharap organisasi Kementerian Investasi nanti harus dipertimbangkan dengan baik, sehingga tidak malah memperburuk koordinasi.

Max lantas mengingatkan juga bertambahnya lini organisasi di Kementerian Investasi nanti jangan terjebak pada praktik bagi-bagi kekuasaan. Apalagi sampai diberikan kepada orang yang tak kompetensi dan tidak profesional. Dia menegaskan basis kerja Kementerian Investasi harus mampu bekerja dengan cepat, efektif, efisien, dan profesional.

Menurut Max, ada sejumlah PR di dunia investasi Indonesia. Tidak hanya soal birokrasi yang sering disebut berbelit-belit. Tetapi juga kendala SDM, kebijakan ketenagakerjaan, insentif, koordinasi dan konsistensi kebijakan, serta infrastruktur. BKPM sebelumnya melansir realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp826,3 triliun. Capaian ini lebih tinggi dari target yang dipasang yaitu Rp817,2 triliun. Sementara realisasi investasi di 2019 tercatat Rp809,6 triliun.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani memandang, langkah presiden yang akan membentuk Kementerian Investasi memang menarik untuk dicermati. Ajib menyebut, adanya Kementerian Investasi tak bisa dilepaskan dari komitmen Presiden ketika dilantik periode kedua ini yakni, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

Kementerian Investasi, yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi bagian langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly.

Kementerian Investasi juga diharapkan untuk menopang gagasan transformasi ekonomi serta membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia. ”Dengan ditopang oleh komitmen deregulasi melalui UU Omnibus Law, maka lengkaplah amunisi untuk menarik investasi,” ujar Ajib.

Investasi yang notabene merupakan penopang lebih dari 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia harus mendapat dorongan regulasi. Sehingga, diharapkan dapat mengakselerasi eksekusi di lapangan.

BKPM sendiri sepanjang tahun 2020 sejatinya telah berhasil memenuhi target investasi yang dicanangkan. Lembaga yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia itu pada tahun 2020 mematok target investasi sebesar Rp 817,2 triliun.

Sementara, realisasinya melebihi target. Yakni, mencapai Rp 826,2 triliun atau 101,1 persen dari target. ”Sebuah pencapaian yang positif di kala keterbasan iklim ekonomi yang tidak kondusif dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan seluruh belahan dunia,” jelas Ajib.

Untuk tahun 2021, target investasi yang ditetapkan mencapai Rp 900 triliun. Ajib menilai, target itu relatif achievable, dengan beberapa catatan. ”Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian Investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat,” tambahnya.

Ke depan, dia memandang bahwa pandemi memang masih akan membuat kontraksi ekonomi. Sampai terbentuknya herd immunity, dari sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah, sementara dari sisi supply harus terus diberikan insentif. Sehingga, investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan.

”Spirit deregulasi secara nyata diwujudkan dengan dikeluarkannya UU Omnibus Law. Spirit debirokratisasi dan transformasi ekonomi, diwujudkan dengan pembentukan Kementerian Investasi. Ini adalah ‘langkah kuda’ Pak Jokowi untuk terus mengerek ekonomi dalam negeri,” urainya. (lyn/wan/far/mia/dee/das/jpg)

Previous article69.617 Pelamar Lolos SPAN- PTKIN
Next articleInvestasi Ilegal masih Menghantui