DPD-Komnas HAM Usulkan Penundaan Pilkada

ilustrasi. (net)

Kasus penyebaran virus Covid-19 yang terus meningkat menjadi kekhawatiran banyak pihak. Salah satu agenda yang dikhawatirkan memperparah situasi adalah pilkada 2020. Untuk itu, desakan penundaan pun kembali muncul.

Anggota DPD RI Fachrul Razi mengatakan, risiko kemunculan klaster baru dalam pilkada sangat terbuka. Baik dari aktivitas kampanye yang melibatkan banyak massa pendukung hingga aktivitas pemungutan suara nanti. Dia menilai, hal itu sudah cukup menjadi dasar untuk menunda sementara pelaksanaan pilkada. ”Saya minta Presiden agar memperhatikan keadaan keselamatan rakyat dan agar klaster pilkada tidak dianggap sepele,” tegasnya, kemarin (13/9).

Sebetulnya, jelas dia, sejak awal pelaksanaan pilkada akhir tahun ini sudah dirasa tidak rasional. Apalagi melihat bahaya Covid-19 terus menguat sementara upaya meminimalkan persebaran virus kurang optimal.

Lebih rinci lagi, Fachrul menyebut, ada lima alasan mengapa penundaan perlu dipertimbangkan. Pertama adalah banyaknya calon kepala daerah (cakada) yang terpapar Covid-19. Per 10 September saja, sudah ada 60 cakada dari 21 provinsi yang dinyatakan positif. ”Jumlah ini diperdiksi akan terus bertambah mengingat ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada,” lanjutnya.

Kemudian, selain cakada, risiko persebaran juga menghantui penyelenggara sendiri. Alasan ketiga, jumlah penambahan kasus semakin mengkhawatirkan. Per harinya tercatat rata-rata ada 3 ribu kasus baru. Jumlah orang yang meninggal dunia pun telah melebihi angka 8 ribu jiwa.

Fachrul menggarisbawahi pula temuan Bawaslu di mana ada 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran calon beberapa waktu lalu. Dan yang terakhir, saat ini banyak daerah yang hanya memiliki satu bakal pasangan calon. Pembukaan pendaftaran kembali pun belum tentu bisa menggaet paslon-paslon baru yang cukup kuat bersaing dengan paslon yang sudah mendaftar.

”Ini akan memperburuk sendi-sendi demokrasi di daerah dengan maraknya paslon tunggalmelawan kotak kosong,” tegas Fachrul. Jadi, sebagai bentuk tanggung jawab kepada 105 juta pemilih nantinya, dia menarankan agar pilkada tidak buru-buru dilaksanakan sebelum kondisi terkendali. Pilkada bisa dilaksanakan lagi pada 2021.

Selain DPD, desakan penundaan pilkada juga disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Usulan tersebut mempertimbangkan kondisi terkini di tanah air. Komnas HAM menilai, pemerintah bersama penyelenggara tidak harus memaksakan diri menyelenggarakan pesta demokrasi di tengah pandemi.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan, ada dua rekomendasi yang diajukan ke pemerintah dan penyelenggara. Yakni meminta supaya KPU, pemerintah dan DPR menunda tahapan pilkada yang saat ini tengah berjalan. ”Sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasar data epidemiologi yang dipercaya,” beber dia.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada para peserta pilkada, lanjut dia, Komnas HAM merekomendasikan supaya proses yang sudah berlangsung sampai saat ini dinyatakan sah dan berlaku. Sehingga nantinya mereka tinggal melanjutkan tahapan yang sudah dilalui.
Dari analisa Komnas HAM, tahap kampanye mendatang cukup riskan akan penyebaran kasus. Apalagi, dari pengalaman yang belakangan tampak saat pendaftaran, tahapan-tahapan pilkada tersebut melibatkan banyak massa.

Meski penyelenggara pemilu dan pemerintah sudah menetapkan protokol sesuai kondisi pandemi virus korona, namun banyak yang melanggar. ”Kondisi penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami tren yang terus meningkat,” kata Amiruddin.
Berdasar data rekap pendaftaran pasangan calon yang sampai ke Komnas HAM, banyak calon yang terinfeksi. Bahkan, data yang dikumpulkan Komnas HAM juga mencatat virus itu sudah menginfeksi petugas. penyelenggara dan pengawas pemilu. ”Bahkan Bawaslu menjadi klaster di Boyolali,” terang Amiruddin

Sementara itu, Ketua KPU RI mengatakan rekomendasi penundaan Pilkada tidak dapat diputuskan pihaknya. Sebagaimana ketentuan UU Pilkada, keputusan harus dibuat bersama pemerintah dan DPR. Dia sendiri tidak bisa berandai-andai. ”Nanti akan kita bahas, kan bukan hanya KPU yang terlibat dalam proses penentuan,” ujarnya di sela-sela simulasi TPS di Tangerang Selatan.

Baca Juga:  Desain Kampanye Rawan Penyebaran Covid

Sebagai penyelenggara, pihaknya berupaya mempersiapkan teknisnya sebaik mungkin. KPU juga telah mengeluarkan aturan khusus terkait pelaksanaan Pilkada di massa pandemi. ”Segala daya upaya akan dilakukan, antara pemilih dan penyelenggara tetap sehat dengan standar keselamatan tinggi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kemendagri menegaskan Pilkada tetap akan dilangsungkan tahun ini. Pemerintah beralasan, jika ditunda tahun depan, belum ada jaminan pandemi akan berakhir. Sehingga agenda ketatanegaraan bisa terganggu.

Terpisah, PDIP tidak sepakat dengan usulan penundaan pilkada 2020. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebelumnya pilkada sudah ditunda, sehingga sekarang tidak perlu lagi ada penundaan. Jadi, partainya tetap mendukung pilkada dilaksanakan 9 Desember mendatang.

”Kami tetap pada 9 Desember,” tegasnya dalam konferensi pers setelah pembukaan sekolah partai gelombang ketiga kemarin. Politikus asal Yogyakarta itu mengatakan, jika pilkada ditunda lagi, maka akan memunculkan ketidakpastian baru . Maka, pilkada harus terus berlanjut dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19.

Jadi, kata dia, pilkada tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Misalnya, menjaga jarak dua meter, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Jika semua itu dilakukan akan bisa mencegah penularan virus korona. Dengan cara itu, kata dia, tidak perlu ada penundaan pilkada.

Hasto menegaskan bahwa partainya sudah memerintah semua pasangan calon yang diusung PDIP untuk mematuhi protokol kesehatan. Para kader dan pendukung juga harus selalu taat kepada aturan. ”Kami minta semuanya disiplin,” tegasnya.

Guspardi: Belum Ada Opsi Baru
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menanggapi soal rekomendasi penundaan pilkada oleh Tim Pemantau Pilkada Komnas HAM RI. Menurutnya, sampai saat ini belum ada pemikiran untuk menunda pilkada serentak 2020. Sebab, keputusan penyelenggaraan pilkada tanggal 9 Desember 2020 telah disepakati antara DPR, pemerintah dan penyelenggara Pemilu melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

”Sampai detik ini belum ada pemikiran dari kami, Komisi II, begitu juga pemerintah dan penyelenggara pilkada memikirkan untuk melakukan penundaan pilkada,” kata Guspardi kepada wartawan, kemarin (13/9).

Politikus PAN itu menjelaskan, awalnya memang Komisi II DPR meminta penundaan itu dilakukan hingga 2021. Namun, pemerintah beragumentasi bahwa tidak ada yang bisa menjamin pandemi COVID-19 kapan akan menurun atau berakhir.

Hingga akhirnya, sambung dia, Gugus Tugas Covid-19 saat itu memberikan rekomendasi pilkada 2020 bisa digelar jika penegakkan ketat protokol kesehatan dapat dilaksanakan. Sehingga, protokol Covid-19 harus benar-benar ditegakkan dalam setiap tahapan di Pilkada 2020.

”Itu artinya, kata kuncinya dalam kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini yang perlu ditegakkan adalah disiplin protokol kesehatan harus betul-betul dilaksanakan dan diawasi dengan ketat,” katanya.

Legislator dapil Sumbar II ini mengakui bahwa pada tahapan pendaftaran paslon pada 4-6 September lalu terjadi banyak pelanggaran terkait protokol kesehatan. Namun, hal tersebut telah dievaluasi Komisi II bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP.
”Harapan kita adalah tren pandemi Covid-19 menjelang hari pencoblosan Pilkada 9 Desember mendatang akan menurun. Sehingga, kekhawatiran akan terjadi klaster pilkada akan menghilang,” kata Guspardi.

Kalau pun sekarang ini trennya sedang naik, Guspardi berharap pada Oktober dan November sudah melandai akhirnya bisa menurun. ”Jadi, persoalan tren pandemi naik bukan disebabkan oleh terjadinya pelaksanaan pilkada, tetapi memang tren Covid-19 ini diakibatkan tidak dipatuhinya protokol kesehatan oleh masyarakat,” katanya. (jpg)