Permohonan Uji Materi Ciptaker Masuk MK

30
Massa terlibat bentrok dengan polisi saat menggelar aksi penolakan atas UU Cipta Kerja di kawasan Monas Jakarta, kemarin (13/10). Aksi menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada tanggal 5 Oktober tersebut berujung ricuh. (IST)

Di tengah ketidakjelasan posisi draf, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga tadi malam, tercatat sudah ada dua permohonan judicial review (JR) masuk ke pihak panitera MK.

Dua permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang berbeda. Permohonan pertama diajukan oleh dua orang pekerja. Masing-masing Dewa Putu Reza seorang karyawan kontrak dan Ayu Putri sebagai pekerja freelance. Sementara gugatan kedua datang dari DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa.

Berdasarkan berkas permohonan yang diunggah di laman MK RI, kedua permohonan menyoal sejumlah norma pasal kluster ketenagakerjaan UU Ciptaker. Dewa Ayu mempersoalkan pasal 59, Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b. Sementara DPP FSPS menyoal Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja.

Berbagai pasal tersebut memang bersentuhan langsung dengan kepentingan buruh. Sebab mengatur soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis, upah minimum pekerja, hingga kewajiban perusahaan membayar uang pesangon atau uang penghargaan jika terjadi PHK.

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, meski status draf UU Ciptaker belum jelas, MK tidak bisa menolak permohonan. ”Ya tetap diproses aja sesuai ketentuan, sesuai hukum acara,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (13/10).

Fajar menjelaskan, dengan belum diundangkannya UU Ciptaker dalam lembaran negara, sejatinya belum ada objek. Namun, biasanya pemohon akan memperbaiki dalam perbaikan berkas dalam persidangan pendahuluan.

Hal serupa pernah terjadi saat penanganan permohonan UU KPK. Saat sidang pendahuluan digelar, UU belum diundangkan dan belum mendapat nomor. ”Sidang tetep jalan. Tidak ada perkara gugur, kecuali pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut, karena tidak serius,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengkritik proses pengesahan UU Ciptaker. Jika benar draf belum selesai saat disahkan dalam paripurna, dia menilai, DPR telah mempraktikkan cara bernegara yang keliru. ”Itu teledor administrasi tapi bisa jadi serius. Yang disahkan yang mana? jadi tidak jelas kan yang disahkan yang mana,” ujarnya.

Jimly menambahkan, jika substansinya mengalami perubahan, maka DPR harus melakukan paripurna pengesahan ulang. Sebab jika dibiarkan, ahli hukum kelahiran Sumatera itu menyebut berbahaya dan bisa jadi preseden buruk di masa depan.

Terkait apakah kekeliruan prosedur tersebut, Jimly juga menyebut sangat potensial dipersoalkan. Yakni, melalui uji materi di MKi dengan mempersoalkan aspek formilnya.
Secara teori, lanjut dia, MK dapat membatalkan UU tersebut secara keseluruhan. Sebab dalam prinsip hukum modern, due proces of law bukan hanya dalam proses penegakkan hukum. Namun, juga harus terpenuhi dalam pembentukan hukum. ”Secara teoritis itu bisa dibatalkan oleh MK dinyatakan proses pembentukannya tidak sah,” tuturnya.

Namun demikian, Jimly menekankan jika itu hanya sebatas teori. Apakah nantinya MK akan membatalkan atau tidak, itu akan bergantung pada cara pandang hakim. Sebab di MK, ada hukum beracara seperti mendengarkan keterangan dari berbagai pihak untuk melihat persoalan lebih utuh. ”Soal kans itu penilaian hakim. Saya ga boleh mendikte, apalagi saya kan hanya mantan. Jadi kita ga bisa mempengaruhi,” tuturnya.

Baca Juga:  Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun

Beberapa pakar hukum tata negara juga berpandangan serupa. Mereka menilai bahwa UU Ciptaker cacat prosedural. Feri Amsari, yang sehari-hari aktif mengajar di Universitas Andalas menyatakan, sejak awal UU Ciptaker sudah mengabaikan nilai-nilai yang ada di Indonesia. ”Sedari awal juga diduga banyak kepentingannya dan bermasalah dalam pemahaman membentuk undang-undang,” kata dia kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin.

Menurut Feri, kegaduhan akibat munculnya banyak draf UU Ciptaker pascadisahkan DPR bersama pemerintah adalah salah satu indikasi pelanggaran prosedur. ”Sehingga setelah disahkan baru disadari kealpaan mendasarnya,” ungkap dia. Tidak sampai di situ, DPR bersama pemerintah juga mengubah UU yang sudah disahkan tersebut. Menurut Feri, hal itu tidak patut dan jelas menunjukkan cacat prosedur. ”Mana bisa begitu,” tegasnya.

Lantaran sudah cacat prosedur, Feri menyatakan, UU Ciptaker mestinya tidak bisa diberlakukan. ”Batal demi hukum alias nggak boleh dianggap ada,” tutur dia.
Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara yang juga concern mengikuti perkembangan pembentukan UU Ciptaker sependapat dengan Feri. Namun, dia menyebutkan, meski UU tersebut cacat prosedur tidak bisa otomatis dianggap tidak ada.

Bivitri menilai, cacat prosedur pembentuk UU Ciptaker bisa menjadi dasar yang kuat untuk menguji aturan tersebut di MK. ”Bisa dibatalkan,” imbuhnya. Meski banyak pihak yang saat ini meragukan MK, dia menyebut, MK merupakan jalur yang tersedia sesuai konstitusi. Apabila MK bekerja profesional, Bivitri yakin mereka juga bisa melihat cacat prosedur dalam pembentukan UU Ciptaker.

Sebab, cacat prosedur pembentukan UU tersebut jelas terlihat. ”Secara terang-benderang kita dipertontonkan draf yang berubah-ubah seperti itu,” sesalnya. Menurut Bivitri, itu sekaligus menunjukkan bahwa selama ini DPR bersama pemerintah sudah gegabah dalam membentuk UU. Bahkan, dia berani menyebut, DPR dan pemerintah ugal-ugalan. ”Jadi, mengabaikan semua aturan main yang ada. Bahkan melanggar konstitusi,” tegasnya.

Perempuan yang ikut mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu mengakui, dia termasuk yang tidak setuju saat pemerintah merespons aksi penolakan UU Ciptaker dengan meminta membawa UU tersebut ke MK. Dia menyebut, mestinya respons pemerintah tidak seperti. Sebab, semua yang mengerti hukum sudah mengetahui bahwa MK adalah forum konstitusional yang tersedia.

Mestinya, respons pemerintah atas berbagai penolakan yang muncul bersifat meredam kegaduhan. Misalnya, membuka ruang diskusi selebar-lebarnya. Dia pun menyebut, pemerintah juga bisa menyerap penolakan yang muncul dan membuat kebijakan cepat. ”Mengeluarkan perppu yang membatalkan UU (Ciptaker) itu, karena UU itu tidak sah kan sebenarnya,” terangnya. Dia menegaskan, pemerintah yang baik pasti bisa mencari jalan yang baik. (far/syn/jpg)