Ganti Rugi 211 Bidang Tanah Disetujui

25
PERCEPAT PEMBEBASAN LAHAN: Wakil Gubernur Sumbar saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Aula Kantor Gubernur, Rabu (13/10).(IST)

Kelanjutan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru tampaknya menjadi harga mati bagi Pemprov Sumbar. Meski terus terkendala pembebasan lahan, namun optimistis tetap dikerjakan.

Pemprov Sumbar juga memastikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah menyetujui membayarkan ganti kerugian untuk 211 bidang tanah yang dibebaskan pada seksi I tol Padang-Pekanbaru tersebut. Kini, tinggal menunggu proses dari Badan Pertanahan Negara (BPN).

”Kami sudah berkomunikasi dengan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi tentang ganti kerugian tanah masyarakat terdampak tol. Ada 211 bidang yang siap diganti kerugian dengan anggaran Rp 155 miliar,” sebut Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Aula Kantor Gubernur, kemarin (13/10).

Menurutnya, untuk lahan yang dokumennya lengkap dan diyakini clean and clear, pembayaran harus dipercepat karena masyarakat pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap sudah mulai bertanya-tanya kapan ganti kerugian akan dicairkan.

Namun, semua itu memang tergantung kepada BPN dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bisa mencairkannya. ”Soal itu kami tidak punya kewenangan, Pemprov Sumbar kewenangannya hanya menyosialisasikan dan menfasilitasi proses pembebasan lahan,” katanya.

Baca Juga:  Harga Karet Sumbar Belum Ideal! Bentuk UMKM Untuk Pengolahan Setengah Jadi

Audy menduga, BPN Sumbar lebih hati-hati dalam proses pencairan ganti kerugian itu karena sebelumnya pembayaran ganti rugi bidang lahan taman Keragaman Hayati di Padangpariaman masuk ke ranah hukum, hingga diproses oleh kejaksaan tinggi.

”Namun yang jelas, kita di Pemprov Sumbar tetap berupaya semaksimal mungkin agar tol Padang-Pekanbaru ini bisa tetap dikerjakan,” ujarnya.

Audy mengatakan kalau dirinya telah berkomunikasi dengan perwakilan Hutama Karya di proyek tol, Marten dan dipastikan pengerjaan jalan tol tersebut tetap berjalan.

Ia menyebut, sampai saat ini masih ada beberapa bidang tanah yang proses pembebasan lahannya belum selesai. Di antaranya, karena tumpang tindih kepemilikan. Tetapi, prosesnya tetap berjalan melalui komunikasi tingkat kecamatan dan nagari.

Wakil Bupati Padangpariaman, Rahmang menyebut, pihaknya melalui camat dan wali nagari terus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemilik lahan agar bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan tol.

Selain itu, inventarisasi aset milik daerah pada trase tol juga terus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan bayar terhadap aset milik daerah. (wni)