Pemerintah Tambah Jatah Vaksin Gratis

55
ilustrasi. (JawaPos.com)

Pemerintah terus mematangkan skema vaksinasi. Salah satunya, terkait vaksin gratis yang akan diberikan nanti. Terbaru, ada kemungkinan skema 30:70 diubah menjadi 50:50.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyebut, target vaksinasi akan menyasar 107 juta masyarakat Indonesia usia 18-59 tahun. Dari jumlah tersebut, 30 persen bakal dibiayai oleh pemerintah alias diberikan gratis.

Skema tersebut ternyata masih belum fix. Pasalnya, menurut Menteri Koordinator Bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, hingga kini pemerintah terus melakukan evaluasi. Salah satunya, melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kemarin (14/12).

”Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya,” tuturnya di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), kemarin (14/12). Soal jumlah target vaksinasi ini, Muhadjir menyampaikan bahwa ada perubahan.

Terakhir dalam rapat tersebut, target vaksinasi diperkirakan naik menjadi 182 juta dari semula 107 juta orang. Perubahan ini juga menyangkut besaran pembiayaan. Ada kemungkinan, nantinya 50 persen dari target vaksinasi tersebut akan mendapat vaksin Covid-19 gratis. Sisanya, akan vaksin mandiri.

”Kemungkinan nanti tapi ini masih tentatif ya, saya tidak punya kewenangan. Tapi kan kalau saya enggak jawab protes. Jadi, kemungkinan 50-50, ndak (30-70),” papar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Karenanya, kata dia, presiden minta betul-betul disusun secara detail. Misalnya, bila memang tujannya untuk pemulihan ekonomi maka supaya program jelas. Selain itu, target vaksinasi akan dilakukan berbasis prioritas. Prioritas pertama, tenaga medis karena yang berada di garda terdepan. Kemudian, tenaga non medis namun ikut terlibat langsung penanganan masalah Covid-19.

Ketiga, mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi. Karenanya, sedang dipertimbangkan usulan pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan baik di perusahaan industri maupun UKM. ”Sedang dipetani, mana yang diberi bantuan pemerintah dan mandiri,” jelasnya.

Muhadjir menegaskan, mandiri ini bukan berarti yang bersangkutan harus bayar sendiri. Diakuinya, memang ada skema bayar sendiri nanti, tapi untuk karyawan ini lebih ditujukan pada mandiri yang ditanggung oleh perusahaan dan pemilik usaha tempat dia bekerja. ”Itu masih dinegosiasi. Tadi presiden minta wanti-wanti, tolong detail betul dan waktunya semakin dekat,” pungkasnya.

Sementara itu Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menyatakan bahwa sudah ada latihan untuk tenaga kesehatan dan vaksinator dari TNI, serta Polri untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Awal Desember, sudah ada 11.408 orang yang dilatih dari 21 provinsi. ”Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini telah dilangsungkan untuk 29.643 orang dari 34 provinsi,” ungkapnya.

Sejauh ini, persiapan menurut Oscar sudah sesuai dengan rencana. Dia optimistis, dari jumlah yang ada maka tenaga untuk vaksin di semua provinsi akan tercukupi. Simulasi juga sudah dilakukan. Misalnya saja di Bogor dan Bekasi. ”Ada masalah yang kurang, ya namanya pekerjaan besar,” ucap Oscar.

Baca Juga:  Hentikan Pengiriman Hewan Ternak Dari Luar Provinsi

Terkait dengan alat pelindung diri (APD) juga sudah disiapkan Kemenkes. Bahkan ini juga disosialisasikan kepada vaksinator. ”Penyediaan cold chain, logistik pendukung, termasuk APD level satu sudah dilakukan,” tuturnya.

Nantinya, pemerintah juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum vaksinasi. Dinas kesehatan dan puskesmas jadi aktor dalam sosialisasi. ”Jangan dipersulit, pakai local wisdom atau bahasa daerah lebih baik,” katanya. Yang akan disampaikan ke masyarakat pun beragam. Contoh tahapan, kefektifan vaksin, dan kehalalan vaksin yang digunakan. ”Namun yang harus terus disampaikan adalah mematuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.

Tambahan Vaksin
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berharap dukungan penuh dari insan pers untuk ikut mengakampanyekan perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi secara berkelanjutan. Menurut dia, perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan bukan hanya untuk sementara waktu dan menunggu pemberian vaksin atau vaksinasi.

Ma’ruf mengatakan, insan pers diharapkan menjadi garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi kepada masyarakat. ”Dalam menyuguhkan informasi mengenai vaksin Covid-19, insan pers perlu menyertakan data dukung dan penjelasan ilmiah dari pakar,” katanya pada pembekalan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) yang dilaksanakan BNPB bersama Dewan Pers.

Dengan data yang akuran dari para pakar, diharapkan informasi tentang program vaksinasi dapat menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat tentang manfaat vaksin. Dia juga meminta para insan pers untuk ikut mendiseminasikan informasi vaksin yang telah dinanti cukup lama.

”Bersama terus menyemarakkan semangat (tagar, red) #VaksinasiUntukNegeri,” tuturnya. Di tengah pandemi Covid-19 ini Ma’ruf juga berharap media massa bisa menjadi rujukan utama masyarakat. Selain itu, mampu menghadirkan jurnalisme harapan bagi masyarakat untuk tetap semangat dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla (JK) meminta jajarannya untuk turut serta memproduksi plasma convalescent. Permintaan tersebut dia sampaikan secara khusus kepada pengelola Unit Donor Darah Sulawesi Tengah. Menurut dia, plasma convalescent dapat digunakan untuk pengobatan Covid-19.

”Di era pandemi ini, salah satu pengobatan yang dianggap cukup ampuh yakni plasma convalescent,” kata JK. Metode itu adalah suatu sistem mengambil darah dari penyitas atau orang yang sembuh dari Covid-19. Kemudian, diolah dijadikan plasma convalescent lalu diberikan kepada pasien Covid-19 yang sedang kritis.

Untuk diketahui Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bersama PMI kerja sama untuk menekan tingkat kematian penderita Covid-19. Bentuk kerja sama tersebut adalah pengambilan plasma convalescent dari pasien sembuh Covid-19 yang dilakukan oleh PMI. Setelah itu, diberikan kepada pasien kondisi berat.

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio menjelaskan plasma convalescent diambil dari pasien yang dinyatakan sembuh sejak dua hingga empat pekan. Durasi ini karena dianggap plasma tersebut telah mengandung antibodi sangat baik untuk menetralisir virus. (mia/lyn/wan/jpg)