Polda Stop Penyelidikan Kasus Bupati Solok, Boy: Saatnya Membangun Daerah

22
Kabid Humas Polda Sumbar Kombespol Stefanus.(IST)

Akhirnya Polda Sumbar menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Bupati Solok, Epyardi Asda. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian tidak menemukan unsur pidana atas laporan yang dilayangkan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra itu.

”Penyelidikan kasus itu telah dihentikan, karena tidak ada unsur dugaan tindak pidana pada kasus tersebut,” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombespol Stefanus Satake Bayu Setianto di Mapolda Sumbar, kemarin (15/11)

Menurut dia, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumbar sudah menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penyelidikan atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang menjerat Bupati Solok, Epyardi Asda. Surat tersebut bernomor S.Tap/13.a/XI/2021/Ditreskrimsus pada tanggal 12 November 2021.

”Penghentian penyelidikan dikeluarkan setelah dilakukan gelar perkara oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar pada 9 November lalu,” kata Satake.

Hasil gelar perkara menunjukkan bahwa tidak ditemukan unsur melawan hukum. Hal ini setelah diminta keterangan saksi ahli hingga mengumpulkan bukti-bukti.

”Fakta-fakta, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti atau dokumen dan tanggapan peserta gelar perkara tidak ditemukan peristiwa melawan hukum,” ujar Satake Bayu. Dia meminta penyidik melengkapi administrasi penghentian penyelidikan dan mendistribusikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kuasa Hukum Bupati Solok Dr Suharizal SH MH ketika dihubungi Padang Ekspres, tadi malam (15/11), mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumbar atas adanya kepastian hukum bagi kasus yang menjerat Bupati Solok Epyardi Asda. Penghentian perkara ini membuktikan tuduhan kepada Bupati Epyardi Asda tidak beralasan hukum.

”Jadi tidak benar Epyardi mencemarkan nama baik Ketua DPRD Dodi Hendra di Grup WA TOP100 itu. Karena memang rekaman video yang dijadikan laporan polisi tersebut tidak mengandung unsur pencemaran nama baik. Apalagi, grup WA tersebut bersifat terbatas. Bukan ruang publik terbuka,” ucapnya.

Terkait langkah untuk melakukan upaya laporan balik, Suharizal menegaskan sedang dipertimbangkan. ”Khususnya terhadap pihak-pihak yang berada dalam Grup TOP 100 yang dengan tanpa hak menyebarkan keluar video yang di-posting Bupati Solok Epyardi Asda dalam grup WA itu,” tutur Suharizal.

Berawal Postingan di WA

Seperti diketahui, pelaporan ini bermula dari postingan video berdurasi 1 menit 32 detik yang di-posting Bupati Solok Epyardi Asda di grup WhatsApp TOP100 pada 2 Juli lalu. Postingan dalam grup yang diisi berbagai kalangan dengan member mencapai 200 lebih itu, diduga menyudutkan nama ketua DPRD Kabupaten Solok.

Baca Juga:  Intip Kemeriahan HUT Ke-76 Bhayangkara, Bakal Ada 3.000 Biker di Sumbar!

”Di grup WA itu, disebut-sebut nama pribadi saya dalam percakapan yang dilontarkan Septrismen (anggota DPRD Kabupaten Solok) dan disebarkan oleh Epyardi Asda,” ungkap Dodi Hendra.

Namun, Bupati Solok Epyardi Asda sudah membantah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik lewat sebuah video yang di-posting di salah satu grup WhatsApp itu.

Menurutnya, video berdurasi 1 menit 31 detik dibagikan di dalam WhatsApp bersifat terbatas atau tertutup. Hal ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditandatangani Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri pada 23 Juli 2021.

”Jadi sesuai SKB, hal ini bukanlah suatu tindak pidana, karena video 1 menit 31 detik itu dibagikan ke dalam WhatsApp Grup TOP100 yang sifatnya terbatas dan tertutup,” katanya.

Tanggal 7 September digelar mediasi di Polda Sumbar. Waktu itu, Dodi Hendra datang dalam agenda mediasi ini. Ia didampingi kuasa hukumnya Yuta dan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri.

Namun, Epyardi maupun perwakilan tidak menghadiri mediasi tersebut. Setelah menunggu sekitar satu jam, Dodi akhirnya meninggalkan Polda Sumbar. Mulai dari situlah kasus ini berlanjut.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti, serta gelar perkara, akhirnya Polda Sumbar menghentikan penyelidikan kemarin.
Bangun Solok

Pengamat Hukum Dr Boy Yendra Tamin mengimbau semua pihak agar menghormati keputusan Polda Sumbar ini. Dia juga mengimbau untuk bersama-sama membangun Kabupaten Solok agar bisa bersaing dengan daerah lainnya di Sumbar.

”Kita tentu berharap pereseteruan ini berakhir sampai di sini. Untuk itu, mari kita sama-samakan lagi komitmen untuk membangun Kabupaten Solok. Jelas, tanpa ada komitmen bersama, sulit bagi kabupaten ini bisa bergerak lebih maju lagi,” ujar pria yang kita mengajar di Fakultas Hukum UBH itu.

Bagi Boy, untuk saat ini sangat dibutuhkan dukungan semua pihak guna mengangkat perekonomian daerah yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. ”Tak hanya masalah ekonomi, namun juga sektor lainnya. Di mana, peningkatan pelayanan kepada masyarakat mestilah dibenahi dan diperbaiki,” ujar dia. (rid/fkl)