23 Tersangka Teroris Kakap Potensial Beraksi Lagi

72
Polisi Detasemen Khusus (Densus) 88 menggiring 23 terduga teroris dari Lampung di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, kemarin (16/12). Ke-23 terduga teroris ini berasal dari jaringan Jamaah Islamiyah ditangkap di Lampung. (JawaPos.com)

Densus 88 Anti Teror memindah 23 tersangka kasus terorisme dari Lampung ke Jakarta, kemarin (16/12). Dua di antaranya merupakan terduga teroris kelas kakap yang mampu membuat bom high eksplosif. Yakni, Upik Lawangan dan Zulkarnain. Tak hanya itu, semua tersangka teroris itu berpotensi untuk melakukan aksi teror di kemudian hari.

Pesawat yang membawa 23 terduga teroris itu tiba di Bandara pukul 12.50. Saat turun dari pesawat, mereka tampak diborgol di tangan dan kaki. Tersangka kasus teror itu juga mengenakan seragam tahanan berwana oranye dan menggunakan penutup muka.

Setelah satu per satu turun, dua tersangka kasus teroris terakhir merupakan Upik Lawangan dan Zulkarnaen. Keduanya merupakan buronan Densus 88 Anti Teror selama belasan tahun. Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, Upik Lawangan ini memiliki kemampuan dalam merakit senjata api. Terlebih lagi juga memiliki kemampuan merakit bom dengan skala high explosive. ”Diduga terlibat dalam sejumlah kasus teror juga,” paparnya.

Ada sejumlah kasus terorisme yang terkait dengan Upik Lawangan. Yakni, bom Tentena, bom GOR Poso, bom Pasar Sentral dan sejumlah aksi teror lain dari 2004 hingga 2006. ”Untuk Zulkarnain juga memiliki catatan aksi teror yang panjang,” ujarnya.

Zulkarnain merupakan buronan kasus bom Bali I pada 2001 lalu. Tak hanya itu, dia merupakan Panglima Askari kelompok Jamaah Islamiyah. Askari merupakan akademi militer di Afghanistan, sehingga kemampuan Zulkarnain dalam bidang militer tidak bisa diremehkan. ”Merakit senjata dan keahliannya berperang tidak perlu ditanya,” ujar Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadan kemarin.

Kabagpenum menjelaskan, Zulkarnain juga diduga terlibat sejumlah aksi teror. Seperti, bom Bali I, bom Bali II, bom Dubes Malaysia pada 1999, bom gereja 2000-2001 dan bom Hotel JW Marriot. ”Itu catatannya,” terangnya.

Untuk 21 tersangka teroris lainnya, dia menjelaskan bahwa semuanya memiliki peran dalam aksi teror dan bahkan, berpotensi dalam melakukan tindak pidana terorisme di kemudian hari. ”Semua dibawa ke rutan khusus terorisme,” terangnya. Tanpa menyebut rutan mana tujuan 23 terduga teroris tersebut.

Sementara Pengamat Terorisme Al Chaidar menuturkan, memang JI memiliki kemampuan dalam bidang militer yang jauh lebih mengkawatirkan dibanding Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Sebab, kebanyakan anggota JI di Indonesia merupakan alumni perang Afghanistan. ”Buktinya bom Bali I dan II, bom yang meledak begitu besar. skala high explosive. Berbeda dengan bom yang dibuat oleh kelompok JAD,” urainya.

Dengan tertangkapnya, puluhan tersangka teroris itu. Maka, dapat dipastikan hasrat dari Densus 88 Anti Teror untuk mencegah terjadinya aksi teror ke depan. Yang paling dekat saat momentum akhir tahun 2020. ”Ini merupakan upaya pencegahan yang perlu diapresiasi,” paparnya.

Baca Juga:  PMK Menyebar di Sumbar! Setelah Sijunjung, Ada Temuan di Padangpariaman

Sementara itu, kemarin Presiden Joko Widodo menyerahkan kompensasi kepada para korban tindak pidana terorisme masa lalu di Istana Negara. Nilainya mencapai Rp 39,2 miliar dan diberikan kepada 215 penyintas maupun ahli waris korban terorisme. ”Yang telah teridentifikasi dari 40 peristiwa terorisme masa lalu,” ujarnya. Tepatnya, sejak peristiwa bom Bali I 2002 lalu.

Presiden menuturkan, nilai kompensasi yang diberikan negara tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan para korban dan keluarganya. Karena akibat serangan tersebut mereka mengalami penurunan kondisi ekonomi, baik akibat kehilangan pekerjaan atau tidak lagi mampu mencari nafkah. ”Kemudian, juga mengalami trauma psikologis, serta derita luka fisik dan mental, dan juga mengalami berbagai stigma karena kondisi fisik yang dialaminya,” lanjut presiden.

Karena itu, kompensasi tersebut diharapkan setidaknya mampu memberikan semangat dan dukungan moral kepada para penyintas dan keluarga korban terorisme. Khususnya dalam melewatiu masa-masa berat sebagai dampak aksi teror. Sehingga, para penyintas maupun keluarga korban bisa melanjutkan kehidupannya.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan, perubahan UU Terorisme membuat negara negara mengambil alih tanggung jawab atas para korban tindak pidana terorisme. Sebelumnya, negara sudah pernah menyerahkan kompensasi kepada para korban teror melalui LPSK. Namun, penyerahan itu dilakukan setelah ada putusan pengadilan.

Di antaranya, bom gereja Oikumene Samarinda, bom Thamrin Jakarta, penyerangan Mapolda Sumut, bom Kampung Melayu, dan penyerangan gereja Lidwina di Yogya. Juga, teror bom di tiga gereja dan Mapolrestabes plus penyerangan mapolsek Wonokromo di Surabaya, serta teror di Cirebon dan tol Kanci.

Ada pula penyerangan Menkopolhukam periode sebelumnya, Wiranto, di Pandeglang. ”Kita juga sudah menyerahkan kompensasi untuk bapak H Wiranto,” terangnya. Juga, aksi teror di Poso dan Sibolga. Nilai kompensasi untuk ke-16 aksi teror itu Rp 8,2 miliar dan telah diterima oleh para korban atau ahli warisnya.

Sementara untuk kali ini, pemberiannya berdasarkan ]eraturan pemerintah dengan besaran berbeda-beda. ”Untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 250 juta,” lanjutnya. Sementara, untuk korban luka berat Rp 210 juta, korban luka sedang Rp 115 juta, sementara luka ringan Rp 75 juta.

Hasto menambahkan, saat ini LPSK masih menginventarisir ratusan korban lainnya. Tenggatnya sampai Juni 2021. Karena UU 5/2018 mengatur bahwa kompensasi untuk para korban diberi batas waktu maksimal 3 tahun setelah UU tersebut terbit. (idr/ byu/jpg)