Temukan Unsur Pidana, antara Kesengajaan dan Kelalaian

35
Petugas kepolisian membuka garis polisi yang terpasang di area Gedung Kejaksaan Agung RI yang terbakar, Jakarta, kemarin (17/9). Tim Puslabfor Mabes Polri menyimpulkan bahwa sumber api bukan disebabkan hubungan pendek arus listrik. (jawapos.com)

Kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) memasuki babak baru. Bukan sekadar kebakaran biasa, Bareskrim menemukan unsur pidana dalam kebakaran yang terjadi 22 Agustus lalu tersebut. Belum bisa dipastikan apakah ada kesengajaan atau sekadar kelalaian dalam kebakaran itu. Namun, penyebab kebakaran dikarenakan nyala api di ruang terbuka.

Bukan konslet yang biasanya memicu kebakaran sekaligus meniadakan unsur pidana dalam sebuah kejadian kebakaran. Api yang menyala di ruang terbuka atau open flame itu membuka peluang untuk menjerat hukum terhadap orang yang memicu kebakaran, di luar kesengajaan atau tidak.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menuturkan, dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan, penyidik menemukan sejumlah fakta. Yakni, kebakaran yang terjadi di gedung Utama Kejagung diawali di lantai enam, tepatnya ruang rapat Biro Kepegawaian. ”Api lalu menjalar dari lantai atas ke lantai bawah,” terangnya.

Penyebaran api dipercepat karena adanya akseleran atau ACP di lapisan luar tembok gedung. Serta, ditemukan adanya cairan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon. ”Kebakaran diperparah dengan penyekat ruangan yang menggunakan bahan mudah terbakar, seperti gypsum,” tuturnya.

Ada sejumlah ruang yang menggunakan penyekat mudah terbakar tersebut, salah satunya ruang parkir. Dari semua itu, hasil oleh tempat kejadian perkara dan Puslabfor menyatakan bahwa titik api kali pertama di ruang rapat Biro Kepegawaian terjadi karena open flame atau nyala api terbuka. ”Bukan arus pendek listrik atau konslet,” jelasnya.

Listyo lantas menghubungkan titik nol api itu dengan aktivitas renovasi di ruang rapat Biro Kepegawaian. Aktivitas renovasi itu dilakukan sedari pukul 11.30 hingga 17.30. Dengan begitu dapat dipastikan terdapat aktivitas di titik permulaan api hanya selang 40 menit dari terjadinya kebakaran. ”Kebakaran diprediksi dimulai pukul 18.15,” ujarnya.

Penyidik juga menemukan adanya fakta lain. Yakni, adanya upaya memadamkan kebakaran. Namun, sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasaran pemadam kebakaran yang memadai. ”Api tidak bisa dipadamkan dan akhirnya harus meminta bantuan pemadam kebakaran,” paparnya.

Dengan semua fakta tersebut, maka penyidik menyimpulkan bahwa terdapat unsur pidana dalam kejadian kebakaran gedung utama Kejagung tersebut. ”Hal itu disimpulkan dalam gelar perkara yang dihadiri rekan dari Kejagung, Jampidum, Jamintel dan rekan jaksa lainnya,” ujarnya.

Akhirnya, juga disepakati untuk meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk bisa menemukan pelaku pidana tersebut. ”Kami menjerat dengan menggunakan pasal 188 KUHP dan 187 KUHP,” tuturnya.

Dalam pasal 188 KUHP disebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan, kebanjiran diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. ”Kalau tidak sengaja lima tahun,” jelasnya.

Lalu, pada pasal 187 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana 12 tahun bila menimbulkan ancaman terhadap barang dan 15 tahun bila timbul bahya bagi nyawa orang lain. ”Tapi kalau sengaJA bisa sampai 15 tahun,” urainya.

Jenderal bintang tiga itu memastikan dalam waktu dekat akan memeriksa potensial suspect atau saksi dalam kejadian kebakaran tersebut. ”Nanti akan kami umum kan kembali,” tuturnya.

Yang pasti, dalam kasus tersebut Bareskrim telah memeriksa 131 saksi, yang terdiri dari office boy, keamanan dan pegawai kejaksaan. Sekaligus ada saksi ahli yang telah diminta keterangannya. ”Barang buktinya CCTV, abu yang terdapat bahan hidrokarbon, jirigen berisi caian, kabel, terminal kontak, dan minyak pembersih dash cleaner merk top yang tersimpan di gudang cleaning service,” ungkapnya.

Baca Juga:  Dinilai kian Berjarak dengan Rakyat

Kabareskrim menjelaskan, dengan ini juga Bareskrim, Polda Metro Jaya dan Kapuslabfor sepakat mengusut tuntas kasus tersebut. Serta, sepakat untuk tidak ragu dalam memproses siapapun yang terlibat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan ke hadapan publik. ”Kami, kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengusut secara transparan,” jelasnya.

Masih terbuka peluang bahwa kebakaran di Gedung Utama Kejagung terhubung dengan sejumlah kasus besar yang sedang ditangani lembaga tersebut. Salah satunya, kasus Djoko Tjandra. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman,sekaligus pelapor kasus Djoko Tjandra mengaku sejak awal telah meyakini bahwa kebakaran itu bukan karena konslet atau arus pendek listrik. ”Itu sudah saya simpulkan beberapawaktu lalu, di beberapa acara,” ujarnya.

Menurutnya, paling minimal ada ketidaksengajaan seperti, membuang puntung rokok di tempat sampah. Yang apinya tidak padam dan membesar hingga terjadi kebakaran. Apalagi, di titik awal kebakaran itu terdapat aktivitas renovasi. ”Tapi ini paling minimal, sengaja membakar juga masih bisa,” urainya.

Namun begitu, tentunya Polri akan bisa mengungkapnya. Apalagi, telah menggunakan pasal 187 dan pasal 188. Kalau memang tidak ditemukan unsur kesengajaan, masih bisa dijerat karena tidak sengaja melakukan pembakaran. ”Itu wajar pakai dua pasal,” ujarnya.

Sementara Jampidum Fadil Zumhana menuturkan, pihaknya mengapresiasi kinerja Bareskrim dalam mengungkap kebakaranyang terjadi di Kejagung. Dengan diangkatnya kejadian ini menjadi peristiwa pidana, pimpinan Kejagung mendukung penuh penanganan kasus tersebut. ”Terbentuknya posko bersama sejak awal peristiwa juga menunjukkan kesungguhan Kejagung mengungkap kebakaran ini,” jelasnya.

Karena itu, Kejagung juga sepakat untuk mengungkap lebih detil peristiwa tersebut. Penyidikan merupakan upaya membuat terang dengan menemukan tersangka dan bukti-bukti kasus. ”Supaya semua terjawab saat digulirkan ke pengadilan,” tegasnya.

Sementara pantauan Jawa Pos (grup Padang Ekspres), nyaris empat minggu berlalu pasca kebakaran terjadi, Gedung Utama Kejagung masih belum diapa-apakan. Olah TKP yang sudah tuntas dilakukan Bareskrim Polri tidak lantas membuat gedung tersebut bisa diakses semua orang. Hanya yang berkepentingan dan diberi izin boleh masuk. Semua aktivitas yang sebelumnya dilakukan di gedung itu memang sudah dipindahkan.

Termasuk ruang kerja pejabat teras seperti jaksa agung dan wakil jaksa agung. Berdasar pantauan Jawa Pos, gedung itu masih dibiarkan. Sisa-sisa kebakaran belum semuanya diambil. Gosong di sana-sini tampak jelas meski dilihat dari kejauhan. Pascakebakaran, awak media lebih banyak beraktivitas di sekitar Gedung Bundar kantor Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Gedung utama yang tidak jauh dari Gedung Bundar masih tertutup rapat. Gerbang depan gedung tersebut sudah tidak pernah dibuka. Masuk lewat gerbang belakang Kejagung pun tidak lantas mendapat akses menuju TKP kebakaran. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, renovasi gedung tersebut tidak bisa segera dilakukan. Sebab, anggaran untuk merenovasi gedung itu belum tersedia.

Tidak hanya itu, Gedung Utama Kejagung juga belum diasuransikan. Sehingga, renovasinya hanya bisa mengandalkan duit APBN. Paling cepat tahun depan renovasi baru bisa dimulai. Bagaimana proses perbaikan dan tahapan-tahapannya, Kejagung belum bisa menjelaskan. Sebab, mereka butuh koordinasi dengan banyak pihak untuk memulai perbaikan gedung tersebut. (idr/syn/jpg)