Peringatan untuk Seluruh Kapolda

Kapolri Jenderal Idham Azis. (jawapos.com)

Pelanggaran protokol kesehatan melibatkan Rizieq Syihab dan mengakibatkan dua kapolda dicopot mulai dikuliti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, peran Polri dalam mengatasi wabah Covid-19 adalah membantu pemerintah. Termasuk, pemerintah daerah.

”Di sisi lain sebagai aparat, juga harus melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan mewujudkan kamtibmas,” tuturnya. Untuk kepala satuan wilayah (kasatwil) setingkat kapolda cara agar bisa tertib kamtibmas sekaligus melindungi dari wabah Covid-19 adalah berkoordinasi dengan gubernur.

”Serta, kapolda juga harus dapat memastikan tindakan preventif dan preemtif dilaksanakan degan baik. Setelah kedua tindakan itu barulah penegakan hukum,” ujar perempuan yang juga dipercaya sebagai juru bicara Kompolnas itu.

Dalam peristiwa pelanggaran protokol kesehatan melibatkan kegiatan massa Rizieq Syihab, menurut dia, seharusnya kepolisian mampu melaksanakan tindakan preventif dengan mendeteksi dan menganalisa keamanan. ”Berkoordinasi dengan decision maker dan stakeholder, tapi faktanya terkesan ada pembiaran atau kegamangan dari kepolisian, termasuk untuk menegakkan hukum,” jelasnya.

Poengky menuturkan bahwa pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat adalah bentuk sanksi tegas dari Kapolri Jenderal Idham Azis. Sejak awal kapolri sudah mengeluarkan maklumat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. ”Pencopotan (dua kapolda) ini menjadi pelajaran bagi yang lain agar tegas dan sesuai aturan dalam melaksanakan protokol kesehatan,” bebernya.

Apa yang menyebabkan kegamangan atau pembiaran kepolisian tersebut? Poengky menduga bahwa penyebab kegamangan itu karena Rizieq Syihab yang dianggap tokoh dan memiliki massa. Hal itu berarti diskriminasi. ”Karena pada yang lain diterapkan aturan protokol kesehatan, sedangkan pada Rizieq Syihab dan massanya terkesan dibiarkan,” jelasnya.

Ada sejumlah pihak yang membandingkannya dengan pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada. Khususnya, pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Pasangan Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabumi-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahono-FX Supardjo. Kedua pasangan mengumpulkan massa dan melakukan arak-arakan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bawaslu Solo telah menegur pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Namun, beberapa pihak membandingkannya dengan tidak adanya oknum kepolisian yang dicopot dalam pelanggaran tersebut. Menanggapi itu, Poengky menegaskan bahwa Polri seharusnya tegas dalam melaksanakan hukum protokol kesehatan tanpa pandang bulu. ”Kalau kita semua sadar akan kesehatan dan bahayanya Covid 19, tentu tidak akan melanggar,” paparnya.

Dari Senayan, DPR menilai bahwa rotasi pejabat kepolisian yang diduga karena gagalnya penanganan Covid-19 ini bukan sesuatu yang aneh. Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di kepolisian sehingga tidak perlu terlalu disorot.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kepolisian sudah memiliki parameter dan mereka percaya rotasi tersebut sudah berdasarkan parameter yang ada. ”Memang ada beberapa parameter yang sudah dikatakan Kapolri, dalam hal ini melakukan monitoring serta penanganan dalam pengamanan di masa pandemi,” jelas Sufmi di Gedung DPR kemarin.

Menurut dia, rotasi merupakan hal yang kerap terjadi di berbagai institusi. ”Memang rotasi adalah hal yang biasa di tubuh Polri, sehingga menurut saya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan. Biarkan saja Polri tetap dalam profesionalismenya,” sambung politisi Gerindra itu.

DPR mempercayakan kepada Kapolri untuk menegakkan segala aturan yang sudah dibuat. Dan masalah ini bukan hanya terkait acara keagamaan, tetapi juga seluruh acara yang perlu menerapkan protokol kesehatan. ”(Protokol) Ini yang memang harus dijalankan dan ditepati oleh masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga:  Menteri Pertama Jokowi Terjaring OTT

Terpisah, anggota tim bantuan hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menyampaikan, dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Kekarantinaan Kesehatan masih sangat prematur. ”Karena pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 itu ada frasa menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM,” imbuhnya. Aturan itu, disebut Aziz, juga merujuk pada lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada Rizieq. ”Apa dasar hukum menetapkan kejadian malam Ahad kemarin masuk KKM, bukti hukumnya mana,” ungkap Aziz. Mestinya, dia menyebutkan, Polri memastikan dulu terjadi KKM atau tidak pascaagenda maulid nabi dan pernikahan putri Rizieq di Petamburan. Tidak langsung memanggil untuk mengklarifikasi. ”Bukti hukum KKM tidak ada, main panggil klarifikasi. Dasarnya apa,” tambahnya.

Aziz pun kembali mempertanyakan sejumlah agenda yang dinilai melanggar protokol kesehatan namun tidak diproses oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. ”Tidak heboh sampai aparat keamanan dicopot,” ujarnya. Menurut dia, itu menunjukkan ada tebang pilih dalam penegakkan protokol kesehatan. Sebab, terhadap Rizieq, pemerintah dan aparat keamanan bereaksi sangat cepat. Namun, tidak kepada pihak-pihak lain. ”Apakah hukum hanya tegak dan berlaku untuk Habib Rizieq Syihab dan FPI serta yang pro terhadap mereka saja,” tanyanya.

Sementara itu, kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam kegiatan pernikahan dan maulid di kediaman Rizieq Syihab menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dinilai bertanggung jawab karena melakukan pembiaran.

Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengambil sikap untuk memberikan sanksi administrasi. Meskipun Presiden Joko Widodo telah meminta Mendagri Tito Karnavian memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mengabaikan prokes.

Dirjen Bina Administrasi Wilayah Safrizal menyampaikan, pihaknya masih memantau proses klarifikasi yang dilakukan polda terhadap Anies. ”Karena salah satu instansi yang diminta membantu menegakkan lewat penegakkan yustisi itu adalah kepolisian,” ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (17/11). Dari hasil dari klasifikasi, lanjut dia, nantinya Kemendagri menelaah kembali, apakah diperlukan memberikan sanksi atau tidak. Disinggung soal peluang penjatuhan sanksi, Safrizal enggan berspekulasi. ”Tunggu klarifikasi,” imbuhnya.

Namun dari segi regulasi, Safrizal menyebut ada norma UU Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang mengatur pemberian sanksi bagi kepala daerah yang melanggar aturan perundang-undangan. Jika merujuk pengalaman yang sebelumnya, sanksi dilakukan berjenjang dan dimulai dengan teguran tertulis. Sejauh ini, kata Safrizal, sudah ada 82 kepala daerah yang mendapat teguran akibat tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar di antaranya didapat para kepala daerah petahana yang maju dalam pilkada dan membuat kerumunan.

Safrizal juga mengingatkan semua kepala daerah untuk menjalankan ketentuan yang sudah diatur dalam perda maupun peraturan kepala daerah, baik peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota. Rencananya, mendagri akan mengeluarkan instruktur menteri dalam waktu dekat. ”Supaya kepala daerah mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibuatnya sendiri,” terangnya. (deb/far/idr/syn/jpg)